PALOPO–Rapat Paripurna DPRD Palopo dihadiri Walikota dan jajaran Pemerintah Kota di ruang sidang paripurna, Jalan Andi Baso Rahim Tompotikka, Wara kota Palopo, Senin 26 Juli 2021.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Palopo, Hj Nurhaenih didampingi Wakil Ketua I DPRD, Abdul Salam dan Wakil Ketua II, Irvan Majid itu adalah rapat paripurna penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 serta Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2022.
Walikota HM Judas Amir dalam paripurna saat membacakan penjelasan atas rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2021, menyampaikan harapannya agar di masa pandemi Covid-19 ini pemerintah dan DPRD bersama rakyat bersatu padu dan tidak bercerai berai dalam mendukung program pemerintah guna memulihkan keadaan di tengah masyarakat.
Lanjut disampaikan Walikota, oleh karena itu, Kebijakan Umum APBD 2022 merupakan langkah awal dalam menentukan kebijakan keuangan daerah, yang perlu diambil dalam menyikapi dan menghadapi asumsi-asumsi perubahan ekonomi makro, pada rancangan KUA PPAS pada tahun 2022.
Asumsi rancangan KUA-PPAS tahun 2022, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut, pendapatan transfer pusat mengacu pada peraturan menteri keuangan nomor 17/tmk.10/2021, tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021.
Secara singkat struktur anggaran dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2022, kata walikota adalah, “Posisi pendapatan daerah diprediksikan menurun dari pendapatan daerah pada APBD Pokok 2021.
Dimana pendapatan daerah sebesar 962,41 miliar sedangkan target pendapatan APBD 2022 adalah sebesar 981,46 miliar atau menurun sebesar kurang lebih 940 juta rupiah,” rinci HM Judas Amir.
Interupsi Baharman
Saat menutup rapat paripurna, seluruh hadirin yang memenuhi ruang sidang dikejutkan oleh interupsi Baharman Supri yang menyampaikan dua hal penting terkait kinerja Satgas Covid-19 kota Palopo dalam menangani pandemi ini.
“Saya menyoroti ketika adik saya yang manajer NSS di 5 wilayah terpapar covid-19, saat isolasi mandiri di rumah, ia tak pernah didatangi Satgas Covid-19, baik diperiksa maupun diberikan obat dan vitamin,” curhat legislator Golkar itu.
“Lebih duluan gerakan Relawan atau tim independent yang kami hubungi dibanding Tim Satgas Covid-19 yang datang memeriksa keadaan adik saya,” ujarnya lagi mencoba membandingkan.
Yang kedua, masih dipaparkan Baharman Supri, adalah soal dua tenaga kerjanya yang berasal dari Lappo (kawasan Lebang Palopo) yang ia perintahkan untuk jangan dulu masuk bekerja.
“Masalahnya, saya dapat kabar jika di Lappo saat ini banyak warga yang bergejala sedang terpapar Covid-19, ada yang badannya demam, indera penciuman dan perasa hilang dan sebagainya, apalagi mayoritas warga di Lappo adalah saudara-saudara kita dari Tana Toraja yang notabene zona merah dan sedang menjalankan PPKM Level 4,” papar Baharman.
Untuk itu, ia meminta perhatian walikota melalui jajaran Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 untuk segera turun mengecek ke bawah. “Pak Wali, tolong Dinas Kesehatan lebih serius tangani covid-19 di Palopo,” kata Baharman.
“Saya dapat laporan, belum ada yang berani kesana, harusnya Satgas Pro Aktif dan rajin memantau warga terutama di wilayah terpencil, agar penyebaran virus corona bisa kita kendalikan,” lanjut legislator Partai Golkar Palopo ini.
Mendengar hal itu, walikota pun segera memerintahkan Sekda dan jajaran Satgas untuk segera melakukan kajian dan pada hari ini juga agar melakukan langkah-langkah khusus.
“Saya berterima kasih atas informasinya. Informasi yang seperti ini yang memang kita butuhkan. Semoga keadaannya tidak seperti itu. Nanti saya panggil Pak Baharman dengan Pak Sekda dan jajaran, kita rapat di kantor saya,” ucap Judas Amir.
(*)
