KORANSERUYA.COM–Sebagian publik menghardik dan mengecam aksi unjukrasa Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan di Kota Palopo, Sulsel, yang mempersoalkan adanya
sekolah belum memiliki ijin operasional sekolah. Padahal tujuan aliansi ini mempersoalkan sekolah tak berizin tersebut demi menyelamatkan anak didik sekolah
tersebut.
Salah satu resiko yang akan dihadapi siswa lulusan sekolah tak berizin, terutama sekolah berlabel swasta mulai tingkat PAUD/TK hingga SMA/SMK, yakni
ijasahnya tidak akan diakui. Yang mengkhawatirkan, jika sang anak akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, maka ijasahnya akan bersoal.
Boleh saja, orangtua/wali murid terkadang tidak memperhatikan legalitas sekolah saat mendaftarkan anaknya ke sekolah. Banyak orangtua/wali siswa belum
mengetahui resiko yang akan dihadapi anaknya ketika tamat di sekolah yang belum memiliki ijin operasional.
“Salah satu resikonya, ijasah lulusan sekolah tak berizin tidak akan diakui sehingga bisa saja menimbulkan masalah kalau anaknya akan lanjut ke jenjang pendidikan lebih tinggi,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Palopo, Dr. H. Suaedi S.Pd.,M.Si, kepada KORAN SERUYA, menanggapi adanya sejumlah sekolah di Palopo belum mengantongi ijin operasional hingga menuai polemik publik, Kamis (26/8/2021).
Dikatakan Suaedi, sekolah yang belum mengantongi ijin operasional sekolah tidak akan mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Sehingga, anak didik sekolah tersebut tidak akan mendapatkanm Nomor Induk Siswa atau NIS.
“Bagaimana ijasahnya mau diakui, kalau lulusan sekolah tak berizin tidak memiliki Nomor Induk Siswa? Inilah sebabnya kenapa sekolah harus memiliki ijin operasional agar siswanya terdaftar dan diakui, nantinya ijasahnya juga diakui,” jelas mantan Rektor UNCP Palopo ini.
Masih menurut Suaedi, sekolah swasta yang belum berizin saat belum ada alumninya memang belum bersoal. Nantinya kalau sudah ada alumninya baru akan muncul
permasalahan. “Ada banyak resikonya. Makanya, orangtua/wali siswa harus mendesak sekolah dimana anaknya bersekolah agar segera mengurus perizinannya demi
legalitas sekolah,” pesan Suaedi.
Dikatakan, Dewan Pendidikan turut prihatin dengan adanya sekolah yang telah menerima siswa dan mengadakan aktivitas pendidikan meski belum mengantongi perizinan di kota bermotto ‘Idaman’ ini. Diakuinya, Dewan Pendidikan sejauh ini belum pernah menerima aduan dari masyarakat, orangtua siswa, termasuk sekolah itu sendiri terkait permasalahan perizinan ini, sehingga Dewan Pendidikan tidak bisa turun tangan memasilitasi persoalan ini dengan pihak terkait.
Namun demikian, Suaedi berharap pemilik sekolah yang belum mengantongi ijin operasional sekolah perlu segera mengupayakan agar legalitas sekolahnya diakui
agar lulusannya kelak tak bersoal. “Sekolah tak berizin sama saja sekolah bodong. Pemerintah sesuai aturan berhak menutup sekolah tersebut,” katanya.
Hanya saja, Suaedi menyarankan pengambil kebijakan di daerah ini agar tidak serta merta menutup sekolah tak berizin. “Ada mekanisme dan aturannya. Ikuti aturannya agar tidak ada pihak dirugikan, terutama pemilik sekolah dan anak didiknya. Jangan menutup sebelum ada teguran dan pembinaan,” katanya.
Biasanya, pemilik modal mendirikan sekolah swasta karena bisnis pendidikan memang menjanjikan. Diawal mendirikan sekolah menempati ruko, bekas hotel, atau
bangunan yang tidak memenuhi standar pendidikan. Secara aturan, terutama 8 standar pendidikan nasional tentu saja tidak sesuai.
Namun biasanya juga pengelola pendidikan telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) pengembangan pendidikan, semisal telah memiliki lahan yang dipersiapkan untuk mendirikan gedung sekolah memenuhi 8 standar standar pendidikan nasional. “Ini harus dicari tahu Dinas Pendidikan agar bisa memudahkan pengurusan perizinan sekolah. Kita tidak inginkan ada sekolah bermasalah, apalagi anak didiknya jika lulus,” pesan Suaedi. (hwn)
