PENULIS: Eky Resandi Amir
(Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andi Djemma Palopo)
SETELAH runtuhnya orde baru indonesia telah melahirkan Reformasi sebagai bapak kandung dari sistem demokrasi
Sehingga demokrasi dikenal sebagai dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat yang pada waktu itu kita menikmati pemilihan umum yaitu Pilpres,Pilgub,Pilwalkot dan Pilkada.
Namun ironisnya hal tersebut tak lagi kita nikmati dan terkonfirmasi ke publik yang dimana kita tahu politik uang sudah bukan lagi jadi rahasia umum masyarakat.
Dengan hal demikian, jika Politik uang dan politik oligarki menggorogoti Sistem pemilihan umum kita otomatis bisa menghasilkan politik dinasti bahkan bisa menentukan figur lain dan kemenangannya jauh lebih mutlak diprediksi menang ketimbang kemenangan yang telah diamanahkan dalam sistem demokrasi konstitusional
Ujung politik uang dan politik Oligarki, tidak sedikit, yang melembagakan pranata politik dinasti atau politik kekerabatan
Mengingat oligarki adalah (segelintir elite kecil dari masyarakat) yang berbasis material sebagai sumber kekuasaanya. dan dimana ada uang pasti disitu ada kekuasaan dan dimana ada kekuasaan uang yang lebih ekstrim dari masyarakat terendah pasti menimbulkan kecurangan
“MONEY POLITIK” dengan memunculkan figur tertentu maupun petahana demi mempertahankan kekuasaan nya melalui “MONEY IS POWER”
Dan bila pemimpin hanya mengandalkan uang pasti yang memilih juga hanya karena uang kendatipun bila pemimpin lahir karena uang maka patut di prediksi bahwa itu “dari oligarki untuk oligarki kembali ke oligarki” mengapa, sebab uang berpotensi memobilisasikan kepentingan pragmatis.
Oleh karena itu Mekanisme demokrasi berupa checks and balances menjadi lumpuh saat dihadapkan politik dinasti yang dipertahankan oleh elite dan diberi basis lewat oligarki.
Dalam hal ini kita sangat membutuhkan pemikiran yang komperhensif dan regulasi yang kuat untuk setidaknya membatasi agar politik uang, oligarki dan dinasti tidak merajalela dan merusak tatanan demokrasi. (**)