JAKARTA – Banyaknya bencana alam yang terjadi, khususnya di Palu, Donggala dan Sigi, menjadi perhatian serius banyak pihak.
Setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik Pemerintah Sulawesi Tengah yang lamban menangani korban gempa dan tsunami, kali ini Abubakar Wasahua, Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PPP juga mengkritik lamban dan tidak profesionalnya BMKG dan Basarnas menangani Palu, Sigi dan Donggala Pasca gempa.
“Sampai sekarang kita melihat bagaimana lamban dan tidak profesionalnya penanganan BMKG dan Basarnas pasca Gempa. Ini harus diperbaiki dalam tubuh BMKG dan Basarnas,” pungkasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama BMKG dan Basarnas di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan (16/10/2018).
Menurut Abubakar Wasahua, jika BMKG cepat dalam pencegahan dan Basarnas juga cepat dan profesional dalam penanganan, maka tidak akan semrawut kondisi Palu, Sigi, Donggala, dan daerah lain yang terdampak gempa.
Anggaran BMKG dan Basarnas juga menjadi tanda tanya bagi legislator yang kembali maju mempertahankan kursi legislatif di senayan ini.
Abubakar berpendapat bahwa kalau anggarannya sekian tahun semakin besar, mengapa pencegahan dan penanganan pasca gempa, khususnya di Palu tidak optimal.
“Penanganan pasca gempa di Palu sangat lamban, apakah ada masalah anggaran di tubuh BMKG dan Basarnas? Tapi kalau semakin tahun meningkat, maka luar biasa tidak optimal tugas kedua lembaga ini,” tandasnya.
Abubakar menambahkan bahwa sedari dini BMKG sudah dapat membuat peta bencana dengan early warning system yang handal.
“BMKG harus jalan cepat meneliti daerah-daerah rawan bencana itu dimana saja, dan sistem peringatan dini terhadap datangnya bencana alam bisa lebih terukur dan baik lagi,” sarannya. (rls)
