PALOPO–Walikota Palopo, HM Judas Amir kembali mewarning para lurah dan seklur di 48 kelurahan se Kota Palopo. Para lurah dan seklur akan dicopot dari jabatannya jika dalam satu minggu ini belum merampungkan validasi warga Kota Palopo sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai Pemkot Palopo untuk layanan kelas III.
Secara tegas, Judas Amir mengatakan, ada beberapa lurah yang belum lengkap data warganya yang tercover layanan kelas III, terutama warga yang sudah meninggal dunia dan sudah tidak tinggal di Kota Palopo.
“Sesuai penyampaian Kepala Bappeda dan tim validasi data, ada beberapa lurah yang main-main mendata warganya untuk kepentingan validasi. Saya juga tidak akan main-main, makanya yang tidak lengkap datanya akan saya copot dari jabatannya,” tegas Judas Amir di SaokotaE, kemarin.
Judas Amir menegaskan, validasi data warga Palopo yang tercover layanan BPJS Kesehatan Kelas III sangat penting. Sebab, Pemkot Palopo melalui Dinas Kesehatan akan mengalokasikan anggaran melalui APBD Palopo 2020 untuk membayar iuran BPJS Kesehatan warga Palopo layanan kelas III.
“Kita tidak mau ada warga dibayarkan iuran BPJS-nya padahal sudah tidak tinggal di Palopo, atau bahkan sudah meninggal dunia. Kita benar-benar akan membayarkan iuran BPJS Kesehatan warga Palopo yang nyata, tidak fiktif,” kata Judas Amir, serius.
Walikota Palopo dua periode ini menegaskan, anggaran yang disiapkan Pemkot Palopo tidaklah sedikit untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan warga Palopo. Bahkan, diprediksikan akan membengkak dari Rp19 miliar yang dialokasikan tahun 2019 untuk tahun anggaran 2020.
Judas Amir menegaskan, seluruh pemerintah daerah berharap iuran BPJS Kesehatan kelas III tidak naik, seperti yang tengah diperjuangkan Anggota DPR RI Komisi IX. Sebab diakui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan termasuk layanan kelas III mencapai 100 persen akan membebani anggaran daerah untuk membayarkan iuran puluhan ribu warga.
Namun ditegaskan Judas Amir, Pemkot Palopo sudah siap mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit melalui APBD 2020 untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan layanan kelas III puluhan ribu warga Palopo. “Kalaupun iuran kelas III tetap naik dan tidak ada revisi Perpress, kita (Palopo) tetap siap,” katanya.
Untuk itu, Judas Amir mewanti-wanti para lurah, seklur, termasuk para Ketua RT/RW agar benar-benar turun langsung ke rumah warga secara door to door demi kepentingan validasi data warga Palopo. “Kita tidak inginkan ada warga yang tidak tercover nantinya, termasuk ada warga sudah tidak tinggal di Palopo masih dibayarkan iurannya,” imbuh Judas Amir. (tari)
