JAKARTA–Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo diluar dugaan ditangkap komisi antirasuah, KPK, Rabu (25/11) dini hari tadi.
Penyidik senior KPK, Novel Baswedan memimpin operasi tangkap tangan ini.
“Saya melihat Edhy Prabowo beserta istri dan beberapa orang lain dibawa ke KPK. Untuk tim yang menangani, ada Novel Baswedan penyidik senior KPK,” kata seorang sumber melansir kumparan.
Edhy ditangkap pada Rabu (25/11) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Sumber lain menyebut, OTT terhadap politisi Gerindra itu terkait dengan kasus korupsi atau suap soal bibit lobster.
Plt Juru Bicara KPK bidang penindakan, Ali Fikri belum memberikan penjelasan terkait OTT ini. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli menyebut dirinya sedang berada di luar kota sehingga belum mendapat laporan.
“Saya di luar kota, coba tanya mas Ali,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli saat dikonfirmasi.
Komisioner KPK Nawawi Pomolango membenarkan jajarannya melakukan OTT terhadap Edhy Prabowo. Namun Nawawi belum memberikan penjelasan rinci.
“Benar kita telah mangamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi. Maaf selebihnya nanti aja, saya masih dalam prjalanan ke kantor,” kata Nawawi.
Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari KKP maupun Gerindra terkait kasus penangkapan ini.
Melacak Jejak Menteri di Hawaii
Selain Edhy Prabowo, istrinya, dan sejumlah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga dibawa serta ke Gedung KPK. Komisioner KPK, Nawawi Pomolango, membenarkan jajarannya melakukan OTT terhadap Edhy Prabowo. Namun Nawawi belum memberikan penjelasan rinci.
“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi. Maaf selebihnya nanti aja, saya masih dalam perjalanan ke kantor,” kata Nawawi, Rabu (25/11) melansir Kumparan.
Edhy Prabowo berkunjung ke Hawaii untuk melakukan kerja sama antara KKP dengan Oceanic Institute of Hawaii Pacific University. Hal itu diketahui dari unggahan di akun pribadi instagram Edhy Prabowo. Perjanjian kerja sama itu sendiri, diteken oleh Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Subyakto.
“Siang tadi waktu Amerika, saya menyaksikan penandatanganan kerjasama antara KKP dengan Oceanic Institute of Hawaii Pacific University. Kerjasama ini mencakup transfer teknologi dan pengetahuan terkait produksi induk udang unggul melalui pembangunan Broodstock Center Udang di Indonesia,” tulis Edhy Prabowo.
Menurutnya, jika Indonesia mampu menghasilkan indukan udang vaname sendiri, target produksi udang nasional sebesar 1,5 juta ton per tahun pada 2024 akan dapat terpenuhi. Kerja sama yang diteken dengan Oceanic Institute of Hawaii Pacific University itu, lanjutnya, merupakan bagian dari langkah strategis mencapai target tersebut.
“Tentu harus diikuti langkah strategis lain seperti penyederhanaan izin operasional budidaya, kemudahan pinjaman modal, hingga perbaikan sarana dan prasana tambak yang saat ini sudah berjalan,” lanjutnya.
“Mohon doanya semoga poin-poin kerjasama dengan lembaga riset ternama di Amerika Serikat ini dapat segera diimplementasikan. Sehingga budidaya udang berkelanjutan di Indonesia bisa berjalan mandiri. Semangat…” tulis Edhy Prabowo menutup unggahannya.
Penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK disebut terkait dugaan korupsi dan suap ekspor benih lobster. Hal itu dilarang dilakukan semasa Menteri KP dijabat Susi Pudjiastuti. Tapi Edhy Prabowo mengubah kebijakan tersebut.
Dia mengizinkan ekspor benih lobster seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Permen itu ditetapkan Edhy Prabowo pada tanggal 4 Mei 2020.
Sementara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya telah melaporkan soal ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Merespons laporan itu, menurutnya, Prabowo memberikan instruksi agar menunggu perkembangan dan informasi lebih lanjut dari KPK.
“Kami sudah melaporkan kepada Ketua Umum kami [Prabowo] dan arahan dari Ketua Umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11). (*/iys)
