PALOPO – Pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada seluruh warga yang nekat mudik lebaran. Tidak hanya mendapatkan sanksi putar balik, warga yang kedapatan mudik lebaran akan diisolasi.
Itu dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 pada perayaan Hari Raya Idul Fitri. Khusus di Kota Palopo, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo bersama personil TNI dan Polri, akan mulai melakukan penjagaan di pintu masuk Kota Palopo mulai 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021 mendatang.
Tidak hanya itu, Walikota Palopo juga menginstruksikan para lurah untuk melakukan pengawasan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing, itu untuk mencegah adanya warga Kota Idaman yang nekat melakukan mudik lebaran.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palopo, Firmanza DP, saat mewakili Walikota Palopo dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan instansi terkait dalam rangka operasi ketupat tahun 2021 serta melaksanakan pos penyekatan larangan mudik lebaran 1442 H.
Firmanza menyebutkan, Pemkot Palopo juga telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 060, terkait larangan mudik lebaran.
“Yang kami pedomani adalah surat edaran dari Kemenpan RB, dimana kita sudah menyampikan kepada seluruh ASN dikota palopo untuk tidak melakukan mudik pada tanggal 6 sampai dengan 17 mei 2021,” katanya, Rabu (28/4/2021).
Lebih jauh, dirinya mengatakan jika pihaknya juga telah mengimbau seluruh Apratur Sipil Negara (ASN), untuk intens melakukan sosialiasi larangan kepada kerabat dekat mereka.
“Yang jelas telah kita perintahkan juga untuk sosialisasikan, untuk tetap berada di tempat pada saat rentang waktu 6 mei sd 17 mei 2021.
“Semoga ini bisa membantu kita semua untuk cegah dan tekan penyebaran virus covid-19 yang diakibatkan oleh mobilisasi warga yang mungkin akan meningkat pada saat jelang idul fitri,” jelas Sekda.
Firmanza juga menjelaskan jika dalam waktu dekat ini, Pemkot Palopo akan kembali mengaktifkan posko Covid-19 keluarhan. Posko ini katanya, juga akan melibatkan personil kepolisian dan TNI.
“Posko ini melibatkan Babinsa dengan babinkamtibmas, dimana salah satu tugasnya itu adalah memantau orang orang yang melakukan mudik, yan mungkin saja ada, dan jika ada dan akan diisolasi, Pemkot punya tempat untuk isolasi,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Palopo, AKBP Alfian Nurmas mengatakan jika pertemuan itu juga untuk memastikan kesiapsiagaan, seluruh pihak untuk melaksanakan pengawasan terkait aturan larangan mudik.
“Jadi memang pada saat ini kita masih pada masa pandemi, jangan sampai kita lengah,Walaupun dari kita sudah banyak yang melaksanakan vaksin,” katanya.
“Ada contoh negara lain, khususnya negara india yang mana karena kelengahannay, menimbulkan gelombang, sehingga virus tidak terkendali dan muncul lagi virus-virus baru, virus ganas. Ini terbukti, hampir 200 ribu dalam 1 hari yang positif di india,” sambung Alfian Nurmas.
Untuk itu kata Alfian, pemerintah mengeluarkan aturan larangan mudik lebaran. Instruksi ini katanya, merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi)
“Kita mengimbau masyarakat, untuk tidak melaksanakan mudik pada lebaran tahun ini, ini untuk mengantisipasi penyebaran virus. Mari sama-sama kita sukseskan program pemerintah ini, terutama penyekatan larangan mudik,” jelas kapolres.
Semendatara, Kasdim, yang mewakili Dandim pada rakor itu menyampaikan perlu adanya sosialisasi masif kepada masyarakat, secara terperinci terkait larangan mudik lebaran ini.
“Jadi sebelum warga merencanakan mudik, ada pertimbangan bahwa ada kebijakan, kita dilarang (mudik) sehingga dia bisa membatalkan rencana untuk mudik,” katanya.
“Sebelum teknisnya kita laksanakan, mari kita bersama-sama saling mengingatkan warga, setidaknya ini sebagai tindakan pendahuluan, sebagai peringatan awal. Sehingga mereka bisa merencanalan untuk menunda mudik dengan adanya himbauan ini,” sambungnya.
Dia juga mengatakan, jika pihaknya akan mendukung secara penuh langkah yang di ambil oleh pihak kepolisian dalam pelaksaan operasi ketupat tahun ini. “Kodim akan mendukung apa yang menjadi rencana polres dalam melaksanakan operasi ketupat terutama terkait pelarangan mudik ini,” lanjutnya.
Rakor itu diikuti juga Asisten 2 yang juga Plt Kadis kesehatan, kadis Damkar, kadis perhubungan, Kasatpol PP Dan para perwira polres palopo. (Har)
