PALOPO — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Palopo menggelar workshop kolaborasi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Aula Hotel Harapan Kamis (10/10/2019).
Workshop yang dihadiri oleh Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM), LSM, pimpinan Bank dan sejumlah instansi terkait dibuka oleh Kepala Bappeda, Firmanza DP.
Dalam sambutannya, Firmanza mengatakan bahwa salah satu program pemerintah pusat adalah bagaimana persoalan kawasan kumuh di berbagai daerah yang ada di Indonesia bisa tertangani secara baik dan terpadu antar semua stakeholder yang ada. “Alhamdulillah, kebijakan ini disikapi pemerintah provinsi Sulsel dengan membentuk satker dan diteruskan ke kota Palopo,” katanya.
Firmanza membeberkan, sejak tahun 2015 lalu, kawasan kumuh menjadi perhatian serius pemerintah. “Sejak saat itu, dibuatkan SK walikota bahwa ada 89 hektar kawasan kumuh di kota Palopo. Dan sejak akhir tahun 2015, pemerintah sudah berupaya menangani hal tersebut dengan mengucurkan dana 1,5 miliar saat itu. “Hingga saat ini, sudah ada seratus miliar lebih secara keseluruhan untuk penuntasan kawasan kumuh ini,” jelas Firmanza.
Di tahun 2019 ini Palopo mendapat dana dari pusat melalui kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dana tersebut sebesar Rp5 miliar untuk kelanjutan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Ini kali kedua pemkot Palopo mendapat dana yang berumber dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) itu.
“Tahun ini Palopo kembali mendapat dana bantuan program Kotaku sebesar Rp5 miliar. Dana ini untuk empat wilayah kelurahan yakni, Kelurahan Pontap, Penggoli, Ponjalae, dan Kelurahan Surutanga,” kata Kepala Bappeda, Firmanza. Pada tahun 2018 lalu pemkot Palopo juga mendapatkan bantuan yang sama untuk 5 Kelurahan.
Tahun ini juga, kementrian PUPR masih fokus pada upaya pencegahan dan penanganan kawasan kumuh, yang merupakan program 100-0-100 atau progran ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi serta drainase di seluruh wilayah Indonesia.
“Program ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 3 tahun 2014-2019 dan kita upayakan dapat berjalan baik di kota Palopo,” harapnya.
Juga ada program NSD Sampoddo di mana pemkot Palopo menerima bantuan rumah sebanyak 120 unit. Satu unit rumah seharga Rp140 juta.
“Hanya 4 daerah di Indonesia yang dapat ini. Kita dibangunkan 120 unit rumah. Masyarakat tinggal masuk bawa pakaian. Kemduaian ada juga program NUSP. Ini hampir sama, tujuannya adalah penuntasan kawasan kumuh,” jelasnya.
Tim Leader OSP Kotaku Sulsel, Kalla Manta meminta kepada BKM atau yang bekerja dilapangan agar senantiasa bekerjasama dengan lurah, karena bagimanapun itu adalah wilayah kerjanya. Sesuai data untuk pengembangan kawasan kumuh pada tahun 2019 dibagi di 4 kelurahan dengan masing masing anggaran untuk kelurahan Penggoli Rp1 Miliar, Ponjalae Rp1,5 Miliar, Pontap Rp2 Miliar dan Kelurahan Surutanga Rp500 juta.
Padan tahun 2018 lalu, yang mendapat program ini adalah Kelurahan Batupasi Sebesar Rp500 Juta, Sabbamparu Rp2 Miliar, Salotellue Rp1 Miliar, Takkalala Rp500 juta dan Kelurahan Dangerakko Rp500 Juta. (asm)
