PALOPO–Kawasan Menara Payung di kawasan Lalebbata, di kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara, mendapat perhatian warga Kota Palopo sejak rencana pembangunannya bergulir di DPRD. Sebagian besar masyarakat masih penasaran dan mereka-reka seperti apa nantinya kawasan tersebut setelah selesai dibangun.
Terungkap dalam rapat paripurna KUA-PPAS Selasa (26/11) malam lalu, proyek yang didanai lewat pinjaman melalui perusahaan BUMN, PT Sarana Multi Indonesia akhirnya masuk dalam rencana pembahasan RABD 2020.
Ada tujuh zona dalam kawasan Menara Payung ini, yang akan dibangun. Menurut Fadli Ibrahim, perwakilan PT. Yodya Karya dalam presentasinya di hadapan Badan Anggaran DPRD Palopo dan juga walikota Palopo HM Judas Amir, bahwa 7 zona itu meliputi zona cenderamata, zona amphiteatre, zona Kuliner, zona Edukasi, zona ruang publik atau RTH, zona Istana Kedatuan Luwu, dan zona Transisi
Zona Cenderamata, sesuai perencanaannya akan berisi tenant-tenant yang berkaitan dengan penjualan souvenir atau cenderamata khas Tana Luwu. Jumlahnya sekitar puluhan tenant yang lokasinya akan berada di pertigaan Jalan Andi Djemma-Andi Tenriadjeng.
Sedangkan Zona Amphitheatre nantinya berada di pertigaan jalan Landau dan Andi Tenriajeng. Di Zona ini, direncanakan akan dibangun sebuah ruang pertunjukan mini, berupa mini theater seluas 2.473 meter persegi. “Tempat ini juga bisa menjadi sarana presentasi atau tempat warga yang ingin berkreasi di bidang seni pertunjukan,” papar Fadly Ibrahim.
Zona Kuliner yang terletak di pertigaan Jalan Landau-pedestrian akan diisi oleh tenant-tenant bertema kuliner, baik cafe maupun resto yang berisi jajanan tradisional maupun modern. Luas area kuliner ini 458 meter persegi.
Sementara untuk Zona Edukasi yang berada di pertigaan Jalan Andi Djemma-Ahmad Yani, direncanakan akan menjadi kawasan edukasi sejarah yang diisi dengan profil benda-benda pusaka/bersejarah di dekat bangunan cagar budaya Kantor Pos.
Zona Ruang Publik atau Ruang Terbuka Hijau yang berada di tengah-tengah, tepat di depan lokasi menara payung, akan menjadi tempat rekreasi bagi warga yang ingin bersantai menikmati pemandangan terbuka, dimana view berupa Istana Kedatuan Luwu akan bisa dinikmati pengunjung.
Zona Istana Kedatuan Luwu adalah kawasan yang sudah ada sebelumnya (existing), sehingga kawasan ini menjadi kawasan tempat warga Palopo maupun pengunjung lainnya untuk berwisata sejarah untuk mengenal dan mengetahui lebih banyak tentang Kedatuan Luwu.
“Zona Transisi adalah zona pedestrian yang melingkari kawasan menara payung, menjadi tempat bagi pengunjung untuk berkeliling di lokasi seluas 19.713 meter persegi ini,” katanya.
APRESIASI DEWAN
Ya, sebelum PT SMI mengadakan ekspose terkait rencana pembangunan Menara Payung, sejumlah Anggota DPRD tidak respek. Sebab, mereka belum mengetahui berbagai hal menyangkut proyek tersebut. Namun, setelah ekspose, para wakil rakyat memahaminya.
Anggota DPRD Palopo dari Fraksi Golkar, Baharman Supri, misalnya, dalam pandangannya mengaku mengapresiasi konsep menara yang sarat akan makna filosofis dalam setiap desain dan arsitekturnya.
“Sebelum ada ekspose ini, kita seperti sedang berada dalam gua yang gelap. Setelah ekspose ini, sudah mulai terang. Saya tertarik dengan konsep yang sarat makna filosofis dan nilai histori Tana Luwu,” kata Baharman.
Soal rencana anggaran yang akan digunakan, Baharman menyarankan agar bisa lebih diefisienkan tanpa mengurangi nilai manfaat dari pembangunan Menara tersebut. “Kita maunya anggaran minim, tetapi manfaatnya besar. Tinggal itu saja,” kata Baharman.
Senada dengan Baharman, legislator Golkar lainnya, Steven Hamdani juga menyampaikan apresiasi atas ide dan konsep Menara Payung yang rencananya akan dibangun di Kompleks Luwu Plaza itu.
“Saya kira kita tidak akan bicara soal terima atau tolak. Tetapi di forum ini, bagaimana kita melihat azas manfaat daripada pembangunan menara ini. Kemarin memang kita bingung karena tidak ada yang bisa menjelaskan. Setelah ada ekspose ini, kan kita sudah bisa lebih memahami konsepnya,” kata Steven.
Ia hanya berpesan agar biaya dari pembangunan menara yang bersumber dari pinjaman, tidak menggangu postur APBD. Menurutnya, dari penjelasan PT SMI, terlihat bahwa selain profit, juga ada benefit yang sangat baik dengan hadirnya menara tersebut.
“Urusan wajib untuk masyarakat harus tetap terpenuhi. Kalau Demikian, saya kira tidak ada masalah. Kita juga harus membedakan, mana benefit dan profit. Profit itu berorientasi pada materi semata. Namun benefit tidak melulu soal materi, namun juga dampak sosial. Untuk pemerintah, memang tak harus selalu berfikir profit semata. Namun banyak pertimbangan,” katanya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra, Budirani Ratu, memberikan apresiasi apa yang telah dilakukan Pemkot selama ini, yang dianggap cukup baik. Mulai dari pembangunan Kantor walikota, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan fasilitas umum (fasum) lainnya. Menurutnya, ini membanggakan.
“Dengan adanya menara payung ini, kita berharap bisa menunjang pembangunan Palopo kedepan. Kami juga berharap, pembangunan payung ini dimulai tahap demi tahap, sesuai aturan yang berlaku agar tidak meninggalkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Sebelum ekspose, Wali Kota Palopo HM Judas Amir, dalam pengantarnya, mengatakan, pihaknya telah ada sekitar 3 tahunan melakukan komunikasi terkait pembiayaan pembangunan menara payung ini. Ia menegaskan, pembiayaan ini, tidak akan membebani APBD. “Ini bukan bank. PT MSI ini milik pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” kata Judas Amir. (iys)
