PALOPO — Momentum Hari Tani Nasional (HTN) yang jatuh pada tanggal 24 September 2021, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) gelar unjuk rasa, Jumat (24/9/2021).
Dalam unjuk rasa tersebut, masa aksi menyuarakan aspirasinya di perempatan Walikota dan DPRD Kota Palopo dengan grand isu Wujudkan Reforma Agraria Sejati.
Dalam orasinya, Jendral Lapangan (Jendlab) Adry Fadli mengatakan momentum hari tani nasional, front perjuangan rakyat menyikapi kebijakan pemerintah yang sampai hari ini pro terhadap asing.
“Reforma agraria merupakan entitas bangsa yang hadir dengan semanggat anti kolonialisme dan feodalisme sekaligus sebagai fondasi ekonomi nasional,” katanya.
“Sudah 61 tahun UUPA disahkan, monopoli tanah masih saja terus berlangsung bersamaan dengan itu rakyat kecil masih sangat susah mendapatkan akses atas tanah,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Jendlab, Niwil dalam orasinya mengatakan dalam UUD 1945 Pasal 33 dan UUPA No 5 Tahun 1960 segala yang ada di bumi itu dikuasai rakyat.
“Namun nyatanya sepanjang tahun 2020 241 konflik agraria yang tersebar di 359 desa yang melibatkan 135.337 kk di atas tanah seluasnya 624.272.711 ha,” katanya.
Menurutnya, konfilk tersebut terjadi di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, bisnis property, pembangunan infrastruktur, kehutanan, perkebunan dan lain-lain.
“Selain itu, kita juga masih menjumpai tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat. Sepanjang tahun 2020 konsorsium pembaruan agraria setidaknya telah mencatat 134 kasus kekerasan dan kriminalisasi,” pungkasnya.
Diketahui, oraganisasi yang tergabung dalam aliansi tersebut PMII, PMKRI, GMNI, KMHDI dan LMND. (ayb/liq)
