ADVERTISEMENT
PALOPO–Tim IT Dinas Kominfo Palopo berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan tes Standar Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kota Palopo.
Salah satu tugas yang tidak ringan yang dilaksanakan oleh 11 orang tenaga tim IT adalah melaksanakan perekaman sidik jari bagi calon peserta tes CPNS. Kegiatan ini dibawah komando langsung Kabid Infrastruktur, Ilham Tahang.
Perekaman yang menguras waktu dan tenaga tersebut dipusatkan di tribun lapangan Pancasila, Palopo.
Tak tanggung tanggung, kegiatan perekaman tu berlangsung selama empat hari, sejak tanggal 20 sampai 23 Februari 2020 yang dimulai pada pukul 08.00 – 17.00 Wita.
Perekaman tersebut berhasil mencover sebanyak 4.231 peserta dari berbagai kabupaten dan bahkan sejumlah provinsi.
Menurut Safar, salah satu anggota tim IT Dinas Kominfo Palopo bahwa dalam sehari mereka dapat menuntaskan sampai 1.000-an peserta.
“Kami dari Tim IT hampir semua turut andil dalam perekaman sidik jari dan registrasi data untuk menyukseskan pelaksanaan tes CPNSD di kota Palopo” ujarnya seraya mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kerahasiaan para calon peserta.
Ini karena ini adalah data yang sangat penting dan juga sebagai bahan bagi kami untuk memastikan keakuratan data dalam memudahkan para peserta tes CPNS menghadapi pelaksanaan tes, katanya.
Satu yang menurut Safar yang cukup membanggakan bahwa perekaman ini adalah satu-satunya dilaksanakan di Indonesia.
Hal senada diungkapkan oleh kepala BKPSDM Palopo Farid Kasim Judas saat memantaua proses perekaman yang mengatakan bahwa prose situ dilakukan untuk memastikan serta mengatisipasi terjadinya prakti kecurangan selama pelaksanaan tes CPNS seperti praktik perjokian, calo dan semacamnya .
Hasmarita, salah satu peserta CPNS yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur mengapresiasi upaya perekaman data melalui finger print, sebab menurutnya hal itu akan membuat tenang para peserta dari berbagai modus dan upaya kecurangan dari pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Langkah ini patut dijadikan contoh oleh pemerintah daerah lainnya yang juga melaksanakan proses penerimaan CPNS,” pungkas dia. (iys)
ADVERTISEMENT
