LUWU — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Wahyu Napeng dalam sidang paripurna penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) mendapat aplaus dari puluhan pejabat ASN Pemkab Luwu yang hadir dalam ruangan.
Aplaus dari para ASN Pemkab Luwu ini setelah Wahyu melakukan interupsi dalam sidang tersebut dan menyuarakan aspirasi, bahwa saat ini banyak ASN Pemkab Luwu yang mengeluh bahwa tunjangan penghasilan (TPP) mereka saat ini berkurang. Bahkan direncanakan akan terus berkurang ditahun 2020.
” Saya minta tim anggaran eksekutif untuk tidak memangkas tunjangan penghasilan ASN Pemkab Luwu. Ini tidak adil. Pada satu sisi eksekutif berharap kinerja ASN ditingkatkan. Tapi anehnya pada sisi yang lain tambahan penghasilan ASN malah terus dikurangi. Saya sangat tidak setuju dengan kebijakan ini,” kata Wahyu Napeng yang langsung disambut aplaus puluhan pejabat ASN
Informasi yang dihimpun, alokasi TPP ASN lingkup Pemkab Luwu memang direncanakan berkurang untuk tahun 2020, dimana hanya tersisa Rp 20 miliar saja alokasinya. Jumlah ini lebih sedikit dari tahun 2019 dimana TPP awalnya dari Rp 40 miliar, bahkan sebelumnya mencapai Rp 60 Miliar.
Dalam kesempatan itu juga legislator dari fraksi PAN DPRD Luwu ini menegaskan, pihaknya meminta eksekutif Kabupaten Luwu untuk tidak melupakan kepentingan masyarakat banyak dalam peletakan dan pembahasan RAPBD 2020 nanti. Pasalnya gambaran dalam KUA-PPAS yang baru saja dibahas oleh tim anggaran eksekutif dan legislatif DPRD Luwu ternyata alokasi anggaran sangat minim berpihak kepada masyarakat banyak
” Saya lihat banyak sekali anggaran untuk pengadaan mobil dinas dan operasional pejabat. Juga banyak sekali item anggaran pembangunan gedung OPD. Saya menolak anggaran itu. Akan lebih baik kalau anggaran itu dialokasikan ke sektor pertanian dan perkebunan yang betul-betul dapat menyentuh masyarakat banyak,” tutur legislator yang terkenal dengan tagline Petani Memanggil ini.
Wahyu menambahkan, fraksi PAN DPRD Luwu juga mendesak agar pihak legislatif dan eksekutif untuk merevisi Perda Pembentukan OPD, untuk menghadirkan kembali Dinas Perkebunan dan Dinas Pengairan.
” Daerah kita ini pertumbuhan ekonominya terbesar dari sektor pertanian dan perkebunan. Seharusnya kita memberi perhatian serius disektor pertanian dan perkebunan. Saya mengusulkan anggaran Dinas Pertanian agar ditambah dan Dinas Perkebunan dan Dinas Pengairan (PSDA) untuk dihadirkan kembali,” tandas legislator dua periode itu. (Fit)
