PALOPO – Ketua TP PKK Kota Palopo, dr. Hj. Utia Sari Judas, M.Kes mengikuti Workshop Nasional Kabupaten Kota Sehat (KKS) Regional II Tahun 2020 Secara Virtual di Ruang Bappeda, Rabu (9/9/2020).
Dalam sambutannya, Direktorat Jenderal (Dirjen) Kesehatan Masyarakat Kementrian Kesehatan (Kemenkes), dr Kirana Pritasari mengatakan jika saat ini, pemerintah masih terus berupaya menekan penyebaran wabah virus corona.
Sebab katanya, jika pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menekan angka penyebaran virus yang dikenal dengan sebutan Covid-19 itu, maka masyarakat juga akan mengalami kesulitan dalam mengahadapi pandemi Covid-19.
“Kita tidak akan berdamai dengan pandemi, kita akan perang melawannya dan protokol kesehatan adalah kuncinya kita tetap harus menjaga zona daerah masing-masing dan diusahakan untuk berada di zona hijau,” katanya.
Menurutnya, dampak wabah ini bukan hanya pada sektor kesehatan, namun juga telah masuk kedalam sektor sosial ekonomi, yang juga dapat mempengaruhi angka kriminalitas.
“Karena dampak dari pandemi ini dapat kita rasakan tidak hanya masalah kesehatan tapi juga masuk dalam wilayah sosial ekonomi dan mungkin juga akan mempengaruhi tingkat kriminalitas sehingga protokol kesehatan baik itu di tempat kerja, tempat wisata dan tempat ibadah harus dijalankan,” jelas Kirana.
“Menjadi komitmen global pada tahun 2015, pada waktu itu kita tidak memikirkan mempertimbangkan kemungkinan adanya pandemi besar seperti covid-19, karena pada waktu itu kita sudah mengalami kasus flu burung tapi jumlahnya tidak sebesar kasus sekarang ini, dimana banyak negara yang terpapar dan mempengaruhi beberapa sektor,” sambungnya.
Lebih jauh, dirinya juga meminta dukungan seluruh pihak agar turut andil dalam memutus mata rantai wabah virus corona ini.
“Tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang kita lihat bukan hanya dari sektor kesehatan karena tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan umat manusia sehingga dukungan dari seluruh sektor untuk bisa mencapai komitmen tingkat global dan juga di tingkat nasional yang sudah tercantum dalam RPJMN 2020-2024 harus diupayakan,” tambah Kirana.
Tidak hanya itu, Kirana juga menjelaskan jika saat ini, pemerintah daerah menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahrteraan masyarakat, dengan tetap berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
“Kabupaten/kota menjadi tumpuan sehingga kabupaten/kota harus memikirkan bagaimana meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat berkoordinasi dengan pemprov,” jelasnya.
Indeks pembangunan manusia di Indonesia terus meningkat yang saat ini sudah mencapai 71,92 . “Kabupaten/kota sehat menjadi sarana untuk meningkatkan Indeks pembangunan manusia walaupun masih ada beberapa daerah yang tingkat Indeks pembangunan manusia sedang dan juga ada yang rendah,” ujarnya.
Dirinya juga berharap agar kedepannya, pemerintah daerah dapat terus berkordinasi dan bersinergi untuk mempererat kerjasama dalam membangun kota sehat di wilayah masing-masing.
“Kita berharap dengan komitmen bersama, kolaborasi dan sinergi untuk mempererat forum kerjasama kota sehat yang melibatkan berbagai sektor,” harap Kirana Pritasari. (Hms/Rah).
