KPK Periksa Pj Gubernur Sulsel, Ada Apa?

1247
soni sumarsono
soni sumarsono
ADVERTISEMENT

MAKASSAR–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pj Gubernur Sulsel yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, Kamis (9/8/2018) lalu.

Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Irwan Bachry Syam-Andi Muhammad Rio Pattiwiri Hatta (Ibas-Andi Rio)
2. HM Thoriq Husler-Budiman Hakim (MTH Berbudi)
Dibuat Oleh Seruya Poll

Dikutip KORAN SeruYA dari Heraldmakassar.com, Sumarsono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irwandi Yusuf yang terjerat kasus dugaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Provinsi Aceh.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IY,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Sumarsono sendiri sudah memenuhi panggilan KPK. Namun, dia tidak memberikan komentar terkait pemeriksaannya untuk Gubernur Aceh nonaktif tersebut.

ADVERTISEMENT

(BACA JUGA): BREAKING NEWS : Dua Terduga Teroris Asal Bone Ditangkap Densus 88 Anti Teror

Selain Sumarsono, KPK juga memeriksa Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Indra Baskoro. Sama seperti Sumarsono, Indra juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irwandi Yusuf.

ADVERTISEMENT
Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Arsyad Kasmar-Andi Sukma (AKAS)
2. Indah Putri Indriani-Suaib Mansur (IDAMAN)
3. Thahar Rum-Rahmat Laguni (MATAHARI)
Created with Seruya Poll

Dalam kasus ini, selain Irwandi KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya yaitu Bupati Bener Meriah Ahmadi, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri dari pihak swasta.

Diduga sebagai penerima adalah Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Ahmadi.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri serta catatan proyek.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. (HM/*/seruya)

ADVERTISEMENT