PALOPO – Pemerintah Kecamatan Sendana, Kota Palopo melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di Aula Kantor Kecamatan Sendana, Rabu (08/02/2023).
Musrembang Kecamatan Sendana untuk agenda Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, yang mencakup usulan warga dari empat kelurahan yakni, Kelurahan Peta, Mawa, Sendana dan Purangi.
Camat Sendana, Rombe, S.E., M.Si mengatakan, berbagai upaya dilakukan pemerintah kecamatan guna mendobrak pembangunan infrastuktur fisik dan non fisik melalui rembuk di Kecamatan bersama warga. Skala prioritas pembangunan itu meliputi 70 persen fisik dan 30 persen non fisik.
Dijelaskan Rombe, beragam usulan warga dari empat kelurahan soal pembangunan tahun 2023 tak beda jauh dari usulan tahun 2022 lalu. Fokusnya ke peningkatan sektor pertanian dan jalan.
“Pemberdayaan ke sektor pertanian masih jadi fokus kerja. Disamping itu juga usulan dari empat kelurahan ini kebanyakan ke pembangunan fisik, seperti bangunan irigasi, pengaspalan dan penerangan lampu jalan,” ucap Rombe.
Empat kelurahan telah mengajukan usulan kerjanya. Semua usulan akan dipetakan untuk dipilih ke usulan skala prioritas. Menurutnya, guna mewujudkan tiga hal tersebut, usulan ini harus tertuang dalam berita acara melalui kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo.
Sementara itu Kepala Bappeda Palopo diwakili Kepala Bidang Makro, Hikma Hafid, S.T mengatakan, mulanya usulan kerja ini diramu dalam Musrembang Kelurahan hingga ke tingkat Kecamatan. Semua usulan bakal tertuang dalam berita acara, hingga diinput ke SIPD. Hal yang perlu diperhatikan, kata Hikma, adalah isi berita acara setelah usulan.
“Berita acara ini perlu diperhatikan ulang setelah usulan, karena kadang lain diusul, lain yang diinput hingga ini bedampak ke realisasi pembangunan,” jelas Hikma.
Dia juga menambahkan, selain dukungan infrastruktur, Kecamatan Sendana punya potensi untuk dijadikan tempat wisata. Dijelaskan Hikma, ada sejumlah tempat yang bisa disulap jadi objek wisata di daerah Sendana.
Andai saja objek wisata tersebut dapat diwujudkan, ini tentu berdampak ke penghasilan APBD pemerintah. Sebab pasokan jumlah APBD juga ikut menunjang realisasi usulan kerja Musrembang. (*)
