OPINI : Ekonomi Politik 2024: Mengatasi Resesi Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal

102
Moh. Taufik Abdullah, S.E., M.E Penggiat Demokrasi & Peneliti di Institut Kajian Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (IK2NKP)
ADVERTISEMENT

Ekonomi Politik 2024: Mengatasi Resesi
Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal

Moh. Taufik Abdullah, S.E., M.E
Penggiat Demokrasi & Peneliti di Institut Kajian Keuangan
Negara dan Kebijakan Publik (IK2NKP)

ADVERTISEMENT

Melihat pentingnya kebijakan dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian
Indonesia, kebijakan dalam dunia ekonomi pada hakekatnya adalah sebuah
landasan dasar seluruh kegiatan yang berhubungan dengan dunia ekonomi baik itu
dalam lingkup besar maupun kecil. Maka dari itu lah, kebijakan selalu menjadi
penyebutan dalam ekonomi, terikat dan tidak akan pernah terlepas dari nama
kebijakan tersebut salah satunya adalah kebijakan fiskal yang akan selalu
diterapkan pada masa resesi ekonomi demi untuk menghadapi gejala-gejala
kerentanan ekonomi dunia terkhusus Indonesia pasca pandemi.
Untuk mencapai sebagaimana memulihkan keadaan ekonomi yang jatuh dalam
resesi, maka diperlukan lah kebijakan fiskal sebagai jalan solusi untuk mengatasi
keterpurukan ekonomi saat ini. Sedikit saya menjelaskan tentang dua komponen
utama dalam kebijakan fiskal antara lain yakini, komponen pengeluaran
pemerintah dan komponen penerimaan yang terdiri atas pajak dan bukan pajak.
Dari dua komponen ini, yang penting kita perhatikan adalah manajemen
pengelolaan keuangan negara dengan efektif dan efisien.
Saat ini keberadaan kebijakan fiskal sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi di
di Indonesia, yang dapat membawa perubahan secara besar dalam sistem
keberlanjutan pembangunan Indonesia. Pada dasarnya perubahan atas kebijakan
fiskal sangat ditentukan oleh peranan dan keterlibatan pemerintah dalam setiap
aktivitas ekonomi, demi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan kesetaraan
masyarakat. Namu selama ini, implementasi pemerintah dalam pembuatan dan
menentukan kebijakan fiskal cenderung bersifat insidentil tanpa perencanaan yang
matang dan tepat sesuai dengan induk pedoman konstitusi UUD 1945.
Kebijakan Fiskal telah Membangun Demokrasi
Pertumbuhan ekonomi saat ini, tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah
didalamnya, sehingga pemerintah perlu wajib untuk mengetahui seperti apa gerak
laju pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan. Dengan memperhatikan hal
tersebut, maka akan menjamin keberlangsungan hidup warga negara tanpa adanya
gangguan dalam rangka menciptakan inovasi dengan terobosan yang dapat
berkontribusi dalam memajukan perekonomian di suatu daerah serta negara.
Tantangan yang selalu melanda perekonomian kita, perlu kiranya pemerintah
terus berusaha untuk mencari terobosan-terobosan baru dengan menerapkan

2
kebijakan fiskal yang terencana dan tepat, kita sangat mengharapkan , bahwa
kebijakan fiskal mampu memberikan kesetaraan dan kesejahteraan baik dalam
segi material maupun non material demi untuk mencapai pembangunan yang baik
maka diperlukan instrumen dalam pencapaian tujuan kebijakan fiskal dalam
pembangunan demokrasi yang lebih kuat.
Negara dan masyarakat mana yang tidak mengidamkan kesejahteraan. Tentu
semua negara dan masyarakat yang ada di dunia khususnya di Indonesia
mengidamkan hal tersebut. Terbukanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan
berkurangnya tingkat pengangguran akan meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi, itulah dua hal dari indikator kesejahteraan dalam suatu negara,
sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 bahwa, setiap warga negara
berhak atas pekerjaan yang layak dan kehidupan yang layak.
Dalam menekan angka pengangguran, masyarakat juga harus memiliki peranan
penting dengan ikut serta membangkitkan semangat perekonomian Indonesia
untuk mengoptimalisasikan kemampuan masyarakat seperti terlibat dalam usaha-
usaha kecil dan menengah UKM. Ada sekitar 6 persen industri yang dikuasai oleh
asing di Indonesia, juga masyarakat telah membuktikan dengan ada 94 persen
UKM sebagai penyumbang ekonomi Indonesia yang diperoleh.
Sementara itu, kebijakan fiskal tidak hanya mengatasi sebagaimana adanya
kesenjangan dan ketimpangan pendapatan antar wilayah, akan tetapi kebijakan
fiskal juga fokus terhadap peningkatan laju pertumbuhan investasi baik dalam
sektor pemerintahan maupun sektor swasta yang mempunyai pengeluaran yang
sangat besar di kehidupan masyarakat. Olehnya, perlu juga peningkatan stabilitas
ekonomi yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi perekonomian di masa
resesi ekonomi yang disebabkan pandemi.
Kebijakan Fiskal mampu Mengatasi Resesi Ekonomi
Pemerintah dalam menjalankan suatu program tentunya membutuhkan yang
namanya kebijakan untuk mencapai target kesejahteraan yang maksimal terhadap
masyarakat Indonesia yakni kebijakan fiskal. Pengeluaran berupa pajak, bukan
pajak, belanja dan hutang supaya lebih stabil, maka dana dari APBN pemerintah
tentu dapat mengatur proses perjalanan laju pertumbuhan ekonomi dengan
mengatasi inflasi.
Untuk mengatasi resesi ekonomi yang melanda Indonesia, intervensi pemerintah
sangat diperlukan dari segala bidang fiskal maupun moneter. Sehingga intervensi
ini dapat menekan sekaligus dapat menyediakan barang publik seperti infrastuktur
sebagai pendorong roda perekonomian kita. Di Indonesia sendiri kebijakan fiskal
berperan mendorong jalannya demokrasi, yakni dengan, mendorong
pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam target.

ADVERTISEMENT

3
Maka dengan begitu, sistem demokrasi harus pula dapat menciptakan
kepemerintahan yang adil, bersi, dan jujur serta mencegah praktek-praktek
korupsi di kalangan pejabat politik negara dan birokrasi aparatur sipil negara.
Sehingga mutu pembangunan demokrasi meningkat dengan baik demi
terwujudnya masyarakat adil makmur dan sejahtera. Dalam hal pembangunan
demokrasi di Indonesia, pemerintah tidak boleh acak-acakan dan terlihat
mendadak dalam membuat kebijakan. Sederhananya kebijakan fiskal yang di buat
oleh pemerintah mengatur tentang kenaikan pajak dan token listrik.
Kebijakan fiskal dalam perekonomian di Indonesia telah banyak membantu
pembangunan demokrasi kerakyatan yang juga berperan dalam mengoptimalkan
kegiatan investasi sehingga ini mampu mendatangkan keuntungan bagi negara
dan pemerintah. Peluang-peluang usaha yang terbuka dan lahan tempat
berinvestasi, maka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar untuk
negara, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Olehnya,
kebijakan fiskal dapat mendorong dan bertujuan membuka kegiatan-kegiatan
investasi yang terus bertambah dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh
masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Pembangunan demokrasi melalui
kebijakan fiskal diharapkan dapat berjalan dengan baik demi terwujudnya warga
negara yang tentram setara serta sejahtera di tanah air Indonesia. *******

ADVERTISEMENT