Pemkot Palopo Gelar Pelatihan Perencanaan Responsif Gender

60
ADVERTISEMENT

PALOPO — Meningkatkan sumber daya manusia terhadap para perencana di organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palopo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo menggelar pelatihan Perencanaan Responsif Gender (PPRG) di Audotorium Saokotae, Senin (01/11/2021)

Pelatihan tersebut untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan membuat analisis budget gender statement (GBS) dan Gender Analisis Pathway (GAP) untuk mencapai Kesetaraaan dan Keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan potensi dalam menyelesaikan perempuan dan laki-laki.

Laporan Ketua Panitia Isra yang juga Kepala Bidang Gender menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan pesan perempuan dalam berbagai bidang baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan dan kegiatan responsive gender,” jelas Isra.

ADVERTISEMENT

Selanjutnya, Asisten III dr HM Ishaq Iskandar mengatakan Pemkot Palopo mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam memfasilitasi terlaksana kegiatan tersebut.

Dia juga menyampaikan bahwa konsep perencanaan gender dan anggaran responsif gender yaitu suatu proses perencanaaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan yang mampu menjamin unsur keadilan terutama bagi perempuan dan laki-laki.

“Anggaran responsif gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki (gender) yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan keadilan gender,” jelasnya.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada, untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. (komoinfo)

ADVERTISEMENT