Mewabahnya virus corona ke dalam negeri bertepatan dengan berjalannya tahapan Pilkada serentak 2020 di 270 daerah di Indonesia. Akibatnya proses penyelenggaraan terganggu dan jadwal pelaksanaan Pilkada mengalami penundaan. Beberapa pekan pasca penundaan, akhirnya pemerintah bersama Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali bersepakat bahwa Pilkada di laksanakan tanggal 9 Desember 2020. Mengalami kemunduran kurang lebih 3 bulan dari rencana sebelumnya tanggal 23 September 2020.
Jadwal Pilkada memang telah disepakati, tetapi kajiannya masih berpotensi mengalami perubahan kembali jika penularan virus corona ini tak mampu ditangani dengan cepat. Situasi ini perlu disadari oleh siapapun yang memiliki interest di Pilkada. Terutama figur-figur calon pemimpin daerah yang sedang merintis jalan ke arena kontestasi.
Reaksi yang dialami dari masing-masing figur terkait kemunduran jadwal tentu beragam. Ada sebagian pihak yang merasa diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Ada yang bertepuk tangan dan ucap syukur, ada pula menggelengkan kepala dan mengelus dada.
Jika bencana banjir dan longsor adalah bencana alam yang seringkali masuk dalam rincian anggaran pembiayaan sosialisasi politik. Maka Covid-19 bagi figur calon pemimpin bersama tim suksesnya adalah bencana non alam yang sifatnya unpredictable. Berada di luar jangkauan nalar mereka.
Mengatasi Corona Virus Desease (Covid-19), Presiden Jokowi telah mengeluarkan keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah strategis dalam penanganan Covid-19. Kebijakan tersebut perlahan telah direspon oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia.
Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyetujui permohonan 11 daerah yang menjadi episentrum penularan Covid-19. Tercatat 11 daerah itu adalah DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Pekanbaru dan terbaru Kota Makassar. Sementara beberapa daerah lain sedang mengajukan permohonan PSBB kepada pemerintah.
Pemberlakuan PSBB tidak hanya dipandang sebagai upaya pemerintah dalam memerangi virus corona tetapi akan menciptakan multiplier effect bagi kehidupan. Merubah banyak hal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semuanya terdampak dengan level yang berbeda beda. Ada yang kecil, sedang bahkan berubah drastis nasib kehidupannya.
Jalanan menjadi lengang, tempat-tempat ibadah sepi jamaah, hotel-hotel dan titik-titik keramaian nihil pengunjung, aktifitas sosialisasi tatap muka calon pemimpin daerah menjadi terhenti, laju perekonomian mengalami perlambatan dan lain sebagainya. Maka tak salah istilah PSBB, sering di tanggapi sinis dan cenderung sarkastik. Bagi sebagian besar masyarakat PSBB adalah “Pemasukan Sedikit Beban Banyak”. Inilah konsekuensi logis dan memaksa yang harus diterima oleh masyarakat atas wabah virus corona yang menerpa negara kita.
Tantangan PSBB akan muncul seiring implementasinya di tengah masyarakat. Problem yang dihadapi bermacam-macam. Mulai dari tingkat kepatuhan warga, pemenuhan hak dasar, potensi naiknya angka kriminalitas dan segudang keluhan lainnya dari warga. Memang tak mudah bagi masyarakat untuk menerima pembatasan ini. Maklum saja, ini di luar kebiasaan sosial kita.
Olehnya itu, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat tak hanya secara nasional tapi hingga tingkat lokal dalam menghadapi badai krisis ini. Kepemimpinan yang mampu mengkonsolidasikan kesadaran dan membangun kepercayaan kita bersama, menciptakan solidaritas sosial, kepemimpinan yang mampu memberi perlindungan bagi rakyatnya agar jauh dari kelaparan dan rasa aman. Kepemimpinan yang menggalang semangat kebersamaan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci dalam memerangi virus mematikan itu.
Mumpung kehadiran virus corona bertepatan dengan momentum Pilkada. Maka hadirnya kepemimpinan lokal menjadi sesuatu yang vital karena memiliki pengaruh dan relasi dekat dalam membangun interaksi dengan kelompok –kelompok masyarakat dan juga basis dukungannya. Selain peran Kepala Daerah, Camat, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW/RT dan tokoh-tokoh agama maupun masyarakat setempat. Tak ada salahnya figur-figur calon pemimpin daerah menguji diri sebelum didebat secara formal oleh mekanisme yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Bergeraklah dan jadikan Covid-19 sebagai panggung ujian kepemimpinan. Bencana non alam yang sedang kita hadapi ini membutuhkan kepedulian dan implementasi nilai-nilai kepemimpinan dari calon pemimpin daerah. Lupakan pertarungan politik sejenak, kedepankan misi kemanusiaan.
Pengorbanan dan kepedulian tinggi yang ditunjukkan tak hanya menjadi amalan di akhirat kelak tapi Covid-19 ini menghadirkan momen-momen elektoral dan di sana bisa menjadi bonus elektoral bagi yang mengerjakannya. Apalagi dalam setiap survey yang seringkali lembaga saya lakukan. Alasan kuat pemilih dalam menentukan pilihan karena calon pemimpinnya dekat dengan rakyat dan memiliki kepedulian tinggi.
Virus corona tak sekedar wabah yang mengerikan tapi bisa berperan dalam menyeleksi kepemimpinan. Kita perlu mengingat bahwa sejarah dunia telah mencatat, wabah mudah menyebar dengan cepat memusnahkan banyak manusia hingga mampu merontokkan kepemimpinan.
Kepedulian sosial kita dalam mensukseskan PSBB dan upaya lain memerangi virus corona ini memang bergantung pada niat dan batas kemampuan masing-masing. Hal itu bisa ditunjukkan dengan membantu pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat, melalui kebijakan, bantuan sembako, pembagian masker, hand sanitizer, disinfektan dan alat pelindung diri (APD) hingga pesan-pesan motivasi dan himbauan atau ajakan memerangi Covid-19 baik secara langsung, dikemas dalam bentuk video, meme, iklan di media cetak maupun online dan berbagai bentuk kepedulian lainnya.
Semoga dengan spirit kebersamaan kita, wabah virus corona bisa lenyap sesegera mungkin dan kondisi bangsa kembali pulih. Sehingga kerinduan kita untuk kembali menjalankan kehidupan yang semestinya bisa kita rasakan.
Yuk semua…Peduli Saja Bareng Bareng (PSBB) !
Oleh: Nursandy Syam
– Manager Strategi Dan Operasional Jaringan Suara Indonesia (JSI)
