Rakor di Makassar, Percepatan Perizinan dan Ramah Investasi Jadi Prioritas Utama DPMPTSP Palopo

212
ADVERTISEMENT
MAKASSAR–Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan terus bertekad memangkas sejumlah perizinan yang tidak efisien dan efektif dalam hal kemudahan berinvestasi.
Untuk itu, digelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Claro, Makassar, Rabu, 14-15 Oktober 2020 lalu dihadiri semua DPMPTSP Kab/Kota se Sulsel.
Rakor sekaligus dirangkai dengan penandatanganan MOU dan penerimaan penghargaan antara Gubernur Sulsel dengan Bupati/Wali Kota se-Sulsel tentang Percepatan Kemudahan Investasi.
DPMPTSP Palopo yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Plt Kepala  DPMPTSP Palopo Muslimin Hasyim SE yang juga merangkap Sekretaris Dinas, serta Susilowati, S. Sos Kabid Informasi, Pengaduan Pelayanan Terpadu, hadir pula Andi Agus Kabid Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan, Idham Kabid Pengembangan Kerjasama dan SDM PM. Juga Syarat Kabid Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal di DPMPTSP Palopo dan pejabat lainnya.
Kegiatan ini, kata Muslimin merupakan rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi antara provinsi dan daerah sehingga tercipta pelayanan kepada masyarakat dengan cepat sebagai upaya pertumbuhan ekonomi di daerah menuju kesejahteraan rakyat.
“Poin pentingnya, bagaimana nanti DPMPTSP se Sulsel bisa lebih ramah investasi, harus ada percepatan pelayanan perizinan, semua ditunjang dengan sistem digitalisasi terpadu, sehingga benar-benar memudahkan investasi,” ucap Muslimin.

Dalam kegiatan ini, dilakukan penandatanganan MOU percepatan perizinan berusaha yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama (PKS) pembentukan gerai perizinan yang dikelola oleh Provinsi seperti izin pertambangan, perikanan dan juga peternakan, serta pemberian penghargaan.

Hadir pula dalam Rakor, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Achmad Idrus, Gubernur BI, Perry Warjito, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, Bupati/Walikota, Kepala DPMPTSP Sulsel, Jayadi Nas, para Kepala DPMPTSP se Sulsel serta Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam.
Menpan-RB dalam kesempatan itu membahas terkait penyederhanaan birokrasi di pemerintahan serta peningkatan/percepatan pelayanan perizinan dengan sistem digitalisasi. (iys)
ADVERTISEMENT