PALOPO – Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dr M Ishaq Iskandar, mewakili Walikota Palopo, HM Judas Amir mengikuti pelaksanaan road show Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK ).
Road show tentang percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, diikuti dr Ishaq secara virtual di ruang rapat ratona lantai 3 kantor walikota Palopo, Rabu (15/03/2023).
Dalam sambutannya, Menko PMK Prof Dr Muhadjir Effendy mengatakan, pertemuan ini untuk melakukan sinkronisasi masalah penanganan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting Sulawesi Selatan.
Sejauh ini katanya, pencapaian penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrema di Sulawesi Selatan relatif baik, tetapi masih perlu ada peningkatan lebih lanjut.
“Ini adalah gambaran yang pertama tabulasi kemiskinan ekstrem, prevalensi stunting dan dana desa se-Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi untuk Provinsi Sulawesi selatan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2021 berdasarkan catatan di Kemenko PMK jumlahnya 1,56 persen dan tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yaitu 1,54 persen,” katanya.
Sementara prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 27,4 persen dan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan juga yaitu 27,2 persen.
Lebih jauh, Muhadjir mengungkapkan, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia berada di angka 0 persen pada tahun 2024 mendatang.
“Prevalensi stunting dibanding Tahun 2021 dan 2022 rata-tata memang ada yang mengalami kenaikan, tapi banyak juga yang mengalami penurunan seperti Kepulauan Selayar angka stuntingnya mengalami kenaikan dari 27,7 persen menjadi 32,1 persen. Yang lain juga mohon untuk dicermati ada yang mengalami kenaikan ada yang mengalami penurunan,” ujarnya.
“Ada juga yang angka stuntingnya sudah di bawa rata-rata nasional seperti yang terjadi di Barru 14,1 persen, berarti sudah di bawah rata-rata Nasional kemudian Kota Makassar yaitu 18,4 persen,” sambung Muhadjir.
Untuk itu, dirinya mengingatkan seluruh perangkat daerah di Sulawesi Selatan untuk lebih cermat dan meningkatkan kinerja mereka demi menekan angka stunting kedepannya.
“Karena angkanya masih cukup tinggi masih ada beberapa yang masih di atas 30 persen. Kerena itu mohon betul -betul di manfaatkan sumber-sumber dana, sember-sumber daya manusia yang ada di masing-masing kabupaten/kota untuk melakukan pembenahan,” jelasnya.
Sementara Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman yang diwakili Penjabat Sekretaris Provinsi (PJ Sekprov), Andi Aslam Patonangi mengatakan, pada tahun 2023 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan keuangan ke lima daerah.
Lima daerah itu masuk dalam peta daerah yang berpotensi kemiskinan ekstrem, dengan bantuan keuangan sebesar Rp. 500 juta per kabupaten.
“Demikian pula bahwa tetap dikoneksikan dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terhadap semua, kabupaten/kota diserahkan bantuan sebesar Rp. 300 juta untuk penurunan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dirinya mengatakan Pemprov Sulawesi Selatan juga menggelontorkan bantuan dana kepada desa tertinggal. Sebab katanya, desa tertinggal sangat erat kaitannya dengan kemiskinan ekstrem.
“Bantuan untuk Desa yang sangat tertinggal sebesar Rp. 200 juta per desa. Jadi cukup banyak yang deserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting,” jelasnya.
Turut diikuti Unsur Forkopimda Kota Palopo, Plt. Kadis Kesehatan dr. Nasaruddin Nawir, So.OG (K) MARS, Pimpinan Perangkat Daerah serta Camat dan Lurah. (*)
