PALOPO–Wakil Dekan Fakultas Hukum Unanda Palopo, Abdul Rahman Nur, sependapat dengan Datu Luwu, bahwa jika Provinsi Papua dimekarkan, maka wilayah Luwu Raya
ikut dimekarkan menjadi provinsi.
“Saya sependapat Yang Mulia Datu Luwu, bahwa negara tidak boleh diskriminatif, harus adil. Kalau Papua dimekarkan, Luwu Raya juga,” kata Abdul Rahman Nur yang tengah berada di Palembang saat dihubungi KORAN SERUYA, Kamis (31/10/2019).
Dikatakan Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia ini, pemerintah seharusnya mencabut dulu moratorium pemekaran wilayah baru menjanjikan pemekaran Papua.
Setelah moratorium dicabut, pemerintah selanjutnya melakukan pengkajian terhadap wilayah-wilayah di Indonesia yang dianggap sudah layak dimekarkan, tentunya dengan berbagai persyaratan yang diisyaratkan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
“Dan perlu dicatat dan menjadi pertimbangan, bahwa sudah ada wilayah yang telah sejak dulu berproses untuk dimekarkan, termasuk Luwu Raya. Menurut saya, Luwu Raya sudha sangat layak menjadi provinsi dan tidak ada alasan pusat menolaknya,” tegas Abdul Rahman Nur.
Presiden Jokowi saat berkunjung ke Papua, Senin (28/10/2019) lalu, menjajikan pemekaran Papua. Saat bertemu dengan perwakilan tokoh masyarakat Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Jokowi mengatakan, pemekaran wilayah di seluruh Indonesia tengah dalam moratorium. Namun khusus untuk di wilayah Pegunungan Tengah, Papua, Jokowi memberikan pengecualian.
“Sebetulnya saya ngomong apa adanya. Sudah saya sampaikan sejak awal kita telah moratorium. Tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia,” kata Jokowi.
Moratorium itu diterbitkan dengan alasan ada 183 usulan pemekaran wilayah yang menumpuk di meja kerja Jokowi. Kini tokoh masyarakat Papua yang ditemui Jokowi kembali mengusulkan pemekaran wilayah.
“Begitu dibuka satu yang lain pasti ngantre di depan kantor setiap hari. Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah… jangan tepuk tangan dulu… akan saya tindaklanjuti,” kata Jokowi.
Dalam pertemuan ini, Jokowi juga didampingi Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Plt Kapolri Komjen Ari Dono. “Ada 183 yang mengajukan di meja saya, tumpukannya mungkin 2 kali ini, baik provinsi, kabupaten dan kota. Ini menjadi PR saya setelah pulang dari sini,” kata Jokowi. (cbd)
