PALOPO — Pembangunan jalan tol laut oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo mulai berjalan pada awal tahun 2019 mendatang. Tol laut yang rencananya sepanjang 30 kilometer telah diusulkan dalam APBD 2019.
Bahkan, Kepala Bappeda Kota Palopo, Firmanza mengungkapkan program pembangunam tol laut telah dimasukan dalam Rancangan Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kota Palopo.
“Kita akan wujudkan tol laut di Palopo. Kurang lebih sepanjang 30 kilometer, dari perbatasan utara Kota Palopo yakni sekitar jembatan miring menyusuri pesisir pantai Kota Palopo hingga ke Sampoddo dan Bandara Bua Kabupaten Luwu,” ujar Firmanza.
Diperkirakan pembangunan tol laut Kota Palopo akan menyerap anggaran hingga Rp6 triliun lebih dan akan diupayakan oleh Pemkot Palopo bisa rampung hingga akhir pemerintahan Judas Amir pada tahun 2023 mendatang.
“Proyek ini memang salah satu proyek multi years Pemerintah Kota Palopo. Target kita memang selesai 2023 atau 5 (lima) tahun selesai,” ujarnya.
Untuk tahap awal kata Kepala Bappeda, Pemkot Palopo akan menganggarkan perencanaannya beserta fisabiliti studynya pada APBD 2019. Untuk diketahui, kamis, (29/11/18) siang, Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, telah meninjau sejumlah titik lokasi yang akan dilalui jalan tol laut ini.
Titik yang dikunjungi kemarin yakni Kelurahan Mancani hingga ke Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua. Ia juga didampingi Asisten II Bidang Pembangunan, Taufik dan Kadis PUPR, Anthonius Dengen memantau lokasi jalan tol dan melihat jalur mana yang baiknya dilalui nantinya.
“Kita mau lihat kondisi di lapangan. Jalur mana yang baiknya dilalui tol ini nantinya. Insya Allah, tol ini akan terwujud di Palopo dan kita sudah masukan dalam RPJMD dan mulai diusulkan anggarannya di APBD 2019,” kata HM Judas Amir.
Menurut Wali Kota Palopo dua periode ini bahwa, tol ini nantinya akan mengurai kemacetan dalam kota. Semua kendaraan truk tujuan luar Kota Palopo, baik dari utara maupun dari selatan tidak lagi masuk dalam kota sehingga kemacetan tidak akan terjadi.
Tol laut ini akan melintas di bawah Pegunungan Sampoddo dan akan membentuk jalan layang. “Tol laut yang kita rancang mirip-mirip tol yang di Bali. Ada jalan layangnya,” katanya.
Tol laut ini juga dirancang akan terkoneksi dengan terminal regional di Kelurahan Songka dan rest area di Pegunungan Sampoddo.
“Saya hanya berharap dukungan masyarakat untuk membangun Palopo dan mari kita sama-sama mengawasi prosesnya nanti. Saya komitmen memajukan Kota Palopo utamanya dalam sektor pembangunan insftrastruktur dan stransportasi,” ujarnya.
Sementara itu, anggota badan anggaran (banggar) DPRD Palopo, Dahri Suli yang dihubungi mengaku belum tahu soal adanya rencana pembangunan tol laut. Yang ia tahu hanya program Sampoddo-Lemolemo (Salemo).
“Saya belum tahu pasti kalau tol laut, kalau Salemo iya ada anggarannya di tahun 2019,” kata Dahri.
Namun demikian, rencana tol laut itu bisa saja terwujud. Pihaknya kata Dahri akan mendukung karena ini program jangka panjang.
“Anggarannya pasti besar. Tapi itu bisa dilakukan jika ada bantuan DAK dari pusat,” katanya.
Jika itu terwujud, lanjut Dahri maka akan menghidupkan kawasan yang ada di sana. ” Saya kira ini juga akan menghidupkan kawasan di sana. Ke depan di sana tanah endapan milik pemerintah bisa dikembangkan dan ditawarkan ke investor,” tandas Dahri. (asm)
