Top News: FKJ Diserbu Emak-emak, Kok Baharman Supri yang “Panas Dingin”? Pengadaan Mobil Pickup Tiap Kelurahan Dijelaskan Walikota Saat Jumpa Pers

701
ADVERTISEMENT

KORANSERUYA–Sepanjang hari Selasa edisi 12 Mei 2020 hari ini, diantara seliweran berita, dua kabar ini menjadi isu hangat dan paling banyak dibincangkan oleh masyarakat kota Palopo, di samping berita seputar bertambahnya lagi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Luwu Timur.

Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Irwan Bachry Syam-Andi Muhammad Rio Pattiwiri Hatta (Ibas-Andi Rio)
2. HM Thoriq Husler-Budiman Hakim (MTH Berbudi)
Dibuat Oleh Seruya Poll

Dua kabar yang masuk dalam kategori terpopuler hari ini adalah sentilan legislator senior Golkar, H Baharman Supri soal bagi-bagi Sembako yang dilakukan Farid Kasim Judas (FKJ) dalam menyalurkan bantuan pribadi anggota DPR RI H Rusdi Masse Mappasessu (RMS) yang kebetulan ketua DPW NasDem Sulsel, dimana FKJ terlihat dikerubuti “emak-emak” saat penyaluran bantuan tersebut, dengan balutan outfit (seragam) ASN berwarna cokelat muda.

Kabar lainnya yang masuk Top News edisi kali ini adalah soal pengadaan mobil pick up yang santer jadi isu utama di sosial media rupanya membuat Walikota Palopo HM Judas Amir merasa perlu angkat bicara dan meluruskan masalah tersebut, saat menggelar jumpa pers dihadapan puluhan wartawan di Balaikota, Selasa (12/5) siang.

Inilah rangkuman Top News Koran Seruya edisi hari ini.

ADVERTISEMENT
Walikota Palopo HM Judas Amir menggelar Jumpa Pers terkait penanganan Covid-19 di kota idaman Palopo, Selasa 12 Mei 2020.

Pengadaan Mobil Pick Up Per Kelurahan, Walikota Palopo Jelaskan Duduk Perkaranya

PALOPO–Rencana Pemerintah Kota Palopo mengadakan mobil pick up di setiap kelurahan ikut jadi bahan obrolan walikota HM Judas Amir saat menggelar Jumpa Pers, di kantornya di Balaikota Palopo yang megah, Jalan Andi Djemma, Wara Palopo, siang tadi, Selasa 12 Mei 2020.

ADVERTISEMENT
Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Arsyad Kasmar-Andi Sukma (AKAS)
2. Indah Putri Indriani-Suaib Mansur (IDAMAN)
3. Thahar Rum-Rahmat Laguni (MATAHARI)
Created with Seruya Poll

Walikota merasa ada informasi keliru di tengah masyarakat soal rencana pengadaan mobil pick up bagi 48 kelurahan, yang jika dihitung-hitung besarannya mencapai Rp6,7 miliar jika harga satu unit mobil pick up misalnya sekelas Suzuki Carry adalah Rp140 juta.

Dalam kesempatan itu, walikota mengatakan, pengadaan mobil pick up per kelurahan ini bukan hal baru, apalagi peruntukannya di masa pandemi Covid-19 ini bersifat darurat, untuk mengantar kebutuhan barang logistik kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak.

“Jadi soal pembelian mobil pick up di tiap kelurahan, kita mau luruskan, bahwa itu untuk dipakai mengantar bahan-bahan kebutuhan masyarakat di masa Pandemi Covid-19, misalnya sembako, beras, nah ini adalah sesuatu yang sangat mendesak (darurat). Apalagi memang ada Juklak (Petunjuk Pelaksanaan)nya dari Kementerian Keuangan di masa pandemi krisis,” terang Judas Amir.

Ia melanjutkan, jika pandemi virus corona sudah selesai, mobil itu juga bisa dipakai untuk mengantar sampah ke penampungan di masing-masing kecamatan, supaya Palopo tetap bersih, kita bisa menjadi kota terbersih di Indonesia berkat mobil itu, imbuhnya.

Soal ini, dijelaskan juga Sekda Palopo Firmanza DP bahwa rujukannya jelas, yakni pedoman pengadaan dalam penanganan pengadaan darurat telah diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), serta mengenai pengadaan dalam keadaan darurat diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam Bab VIII Pengadaan Khusus.

Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Palopo, Irvan Majid ST, menulis di beranda Facebook miliknya, tentang rencana pengadaan mobil pickup di 48 kelurahan di Palopo.

Legislator Partai Demokrat Palopo itu membandingkan alokasi dana kelurahan untuk membeli sembako dan pengadaan mobil pickup kelurahan.

“Rp30 juta untuk beli sembako, Rp140 juta untuk pengadaan mobil pickup operasional kelurahan. Masyarakat yang terdampak butuh makan, bukan mobil operasional. Bijaklah dalam mengambil kebijakan. Salamaki tapada salama,” tulis akun Irvan Majid, 8 Mei 2020, melansir Tekape.co.

Sekda Palopo, Firmanzah DP, lanjut menjelaskan jika dana kelurahan untuk Covid-19 itu terpisah dengan proyek pengadaan mobil pick up. “Itu dana kelurahan (Pusat), tersendiri memang dia untuk pengadaan mobil. Sudah lama mi direncanakan. Sementara anggaran Covid-19 itu dari APBD,” jelasnya.

Seperti diketahui, Pemkot Palopo menetapkan anggaran refocusing sebesar Rp17,9 miliar untuk penanganan Covid-19 di kota Palopo.

Dari total dana itu, digunakan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp10,9 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp5,3 miliar, dan jaring pengaman sosial Rp1,6 miliar. (iys)

Disentil Baharman Supri, FKJ: Berhenti Nyinyir, Ayo Peduli Berbagi ke Warga!

PALOPO–Kepala BKPSDM Kota Palopo, Farid Kasim Judas (FKJ) mengajak semua pihak berpikir positif di tengah pandemi saat ini apalagi di bulan suci ramadan.

Hal itu diungkapkan FKJ menanggapi pernyataan Anggota DPRD Palopo, Baharman Supri yang menyoroti aktivitas sosial bagi-bagi sembako yang dilakukan FKJ beberapa hari terakhir.

Menurut FKJ, dari sisi aturan tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya. Pertama, tidak ada salahnya sebagai pemerintah memfasilitasi setiap dermawan yang ingin membagikan sembako kepada warga Kota Palopo.

Pemerintah sebagai pembina politik memang harus mengambil peran untuk memfasilitasi siapapun tokoh masyarakat bahkan politisi sekalipun apalagi jika sifatnya adalah kegiatan sosial berbagi di tengah pandemi dan di bulan suci ramadan.

”Saya ajak semua pihak untuk berpikir postif. Kita harus berpikir bagaimana masyarakat kita dapat merasakan manfaat dari kebaikan seluruh dermawan yang ingin memperhatikan warga kita di Kota Palopo ini,” kata FKJ.

Menurut FKJ, yang salah jika dirinya melakukan aksi berbagi sembako menggunakan atribut pemerintah pada momentum politik seperti Pemilu dan Pemilukada.

”Jadi, kita tidak boleh gagal paham soal ini. Sekarang tidak ada momentum politik. Yang saya lakukan adalah menyampaikan amanah yang dititipkan kepada saya oleh Bapak Anggota DPR RI, H Rusdi Masse, yang kebetulan beliau adalah ketua DPW NasDem Sulsel,” lanjut FKJ.

Olehnya itu, FKJ mengajak semua pihak untuk terus berpikir positif dan melihat setiap aktivitas yang dilakukannya secara substansi, bukan hanya melihat dari sisi politis saja.

”Jadi pesan saya, tidak usah nyinyir dan ayo berpikir positif. Mari kita sama-sama berbuat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau ada politis lain dari partai apapun, kita juga siap fasilitasi, termasuk pak Baharman jika mau difasilitasi, kita siap membantu,” kata FKJ yang punya basis komunitas terbesar yakni FKJ Brothers di seantero kota Palopo.

Ia menambahkan, ia sebagai bagian dari pemerintah sekaligus warga Kota Palopo mengapresiasi aktivitas sosial yang dilakukan oleh Anggota DPRD Palopo lainnya seperti Cendrana Saputra Martani (CSM) yang membagikan 20 ton beras untuk warga kota Palopo.

”Saya mengapresiasi sahabat Cendrana yang memiliki kepekaan sosial yang begitu tinggi, sehingga bisa menghadirkan dermawan untuk menyalurkan bantuan yang begitu besar untuk warga Palopo. Harusnya kita secara bersama-sama melakukan hal-hal positif seperti ini, bukan malah sibuk nyinyir mencari kesalahan orang,” tegas FKJ.

”Warga sudah tunggu Pak Baharman bagikan bantuan. Saya ajak pak lurah untuk fasilitasi Pak Baharman untuk salurkan bantuannya juga. Saya kira ini adalah hal positif. Tidak usah nyinyir, karena itu (maaf) pola kampungan. Sembako yang saya bagikan juga, bukan bantuan saya, tetapi bantuan Pak Rusdi Masse. Jadi ini bukan pencitraan untuk saya,” tutupnya.

Sebelumnya, Baharman Supri lewat siaran pers yang dikirim ke beberapa alamat WhatsApp redaksi media menyampaikan kritikan halusnya kepada Farid Kasim Judas. Menurut legislator senior Golkar itu, FKJ sebagai ASN harus memberi contoh teladan kepada masyarakat dengan tidak membagikan sembako dengan menggunakan atribut ASN dan mematuhi larangan berkumpul.

“Beliau itu tokoh panutan, sebagai ASN hendaknya FKJ tidak membagikan sembako dengan atribut ASN karena persepsi orang dan aturan UU memang mengatakan bahwa ASN tidak boleh berpolitik, meskipun kami sadar, beliau itu orang baik dan RMS menyalurkan Sembako ke Luwu Raya dalam kapasitas pribadi sebagai DPR RI bukan ketua Parpol, di samping soal larangan berkumpul atau Physically Distancing,” sentil Baharman, Senin (11/5). (*/iys)

ADVERTISEMENT