TPP PNS Palopo Dipotong 30 Persen, Judas Amir: Tetap Tertinggi di Sulsel

701
Walikota Palopo, HM Judas Amir
ADVERTISEMENT

KORANSERUYA.COM–Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Sulsel, yang akan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kota Palopo sebesar 30 persen mendapat tanggapan Walikota Palopo, HM Judas Amir.

Menurut orang nomor satu di Pemkot Palopo ini, meski TPP PNS di daerah ini dipotong sebesar 30 persen, nilai TPP PNS Pemkot Palopo masih tertinggi di Sulsel dibandingkan TPP PNS di daerah lainnya di Sulsel.

ADVERTISEMENT

“Kalaupun kita potong (TPP) masih tertinggi di Sulsel,” ujar Judas Amir, di hadapan 5 fraksi di DPRD Palopo saat menyampaikan jawaban atas sikap 5 fraksi DPRD Palopo terkait KUA/PPAS tahun anggaran 2022, Selasa (31/8/2021) lalu.

Pernyataan Walikota Palopo, HM Judas Amir tersebut menjawab Fraksi Nasdem yang menyarankan kepada Pemkot Palopo mempertimbangkan pemotongan TPP PNS Kota Palopo sebesar 30 persen. Pemotongan TPP tersebut dinilai Fraksi Nasdem menjadi salah satu Variable yang mempengaruhi PDRB.

Menurut Judas Amir, TPP PNS Kota Palopo tertinggi di Sulsel. Sekiranya, kata dia, dilakukan pemotongan 30 persen, TPP PNS Palopo masih yang tertinggi di Sulsel. Sayangnya, dalam rapat tersebut, Judas Amir tidak merincikan nilai TPP PNS Palopo dan indikator yang disebutkannya masih tertinggi di Sulsel jika dilakukan pemotongan 30 persen.

Sebelumnya diberitakan KORAN SERUYA, Kepala Inspektorat Kota Palopo, Asir Mangopo sebagai salah satu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Palopo, menyampaikan, pemotongan TPP PNS Kota Palopo sebesar 30 persen, menyusul PAD Kota Palopo menurun akibat pandemi Covid-19. Pemotongan TPP ini dilakukan untuk penyesuaian anggaran.

Bahkan, sebut Asir, sejumlah pemerintah daerah di Tanah Air telah menerapkan pemotongan TPP ASN-nya sebagai upaya ‘penyelamatan’ anggaran daerah di masa pandemi covid-19. Salah satunya, Pemkot Solo.

APBD Kota Palopo tahun 2022 akan mengalami penurunan target dibanding tahun 2021. APBD 2022 diproyeksikan Rp981 miliar dari Rp982 miliar di tahun 2021, atau berkurang Rp940 juta. Untuk sektor pendapatan asli daerah (PAD) 2022 diproyeksikan Rp181 miliar yang juga mengalami penurunan dari tahun 2021. (***)

ADVERTISEMENT