PALOPO — Walikota Palopo, HM Judas Amir bersama unsur Forkopimda, dan Sekretaris Daerah Palopo mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual, Senin(24/10/2022).
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan inflasi merupakan salah satu isu global dan menjadi perhatian seluruh dunia karena sisa dampak pendemi covid 19.
“Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi masing-masing maka secara nasional mudah untuk dikendalikan itu tujuan kita melakukan rapat mingguan ini,” ujarnya.
Kepala BPS Nasional, Margo Yuwono, menyampaikan bahwa Pemerintah perlu melakukan monitoring perkembangan harga secara mingguan.
Oleh karena itu penyediaan data menjadi penting dan kedepan perlu disepakati bagaimana penyediaan data yang dihimpun bersama.
“Data BPS sampai tahun 2022, akan terus melakukan peningkatan dibanding proyeksi sebelumnya. Artinya kondisi global belum sepenuhnya membaik, dan inflasi cenderung masih melakukan peningkatan. Dan yang lebih penting, bagaimana kebijakan makro itu dibuat agar harga-harga bisa dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi tidak melambat,” katanya.
“Mengelola makro menjadi lebih penting. Dan bersama-bersama kita menjaga pasokan agar berbagai permintaan komoditas barang dan jasa dapat dipenuhi, dan tidak terjadi kenaikan harga,” jelasnya.
Kebijakan makro menjadi lebih penting supaya bagaimana harga dikendalikan tetapi juga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga pemulihannya.
“Dan kita perlu juga waspada terhadap kondisi global, karena sebagian dari apa yang kita konsumsi, baik itu kita konsumsi langsung maupun Konsumsi antara berbagai produk dalam negeri ini, masih tergantung dari import,” ujarnya.
Gandum dan nestle, kedelai, gas, gula, daging dan minyak mentah, masih diimport. Karena kondisi global penuh dengan ketidakpastian, maka beberapa komoditas ini juga perlu di waspadai dampaknya, kepada barang-barang dan jasa dalam negeri.
Turut Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Palopo, H. Firmanza, Kadis Pertanian, Ibnu Hasyim, Kapten Inf. Moch Sukardi (Danramil 06/Wara), serta Perwakilan dari Kejari. (kominfo)
