JAKARTA–Nagara Institute menggelar webinar secara virtual bertema “Dinasti Politik dalam Pilkada 2020”, Kamis 15 Oktober 2020.
Dalam webinar lewat aplikasi Zoom yang turut disebarluaskan melalui akun YouTube Nagara Institute itu, Akbar Faizal selalu direktur eksekutif lembaga riset tersebut merilis hasil kajiannya terkait pelaksanaan Pilkada 2020.
“Yang mengejutkan, Pilkada serentak episode ke-4 yang akan kembali digelar pada 9 Desember 2020 mendatang ternyata masih merawat masalah yang sama dari Pilkada sebelumnya, yakni pragmatisme partai politik dalam rekrutmen yang akhirnya menyuburkan dinasti politik di tingkat lokal,” ucap Akbar.
Dalam temuan Nagara Institute, lanjut Akbar, terdapat 124 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik dan maju sebagai calon kepala daerah.
Ia kemudian merinci dinasti politik tersebut yakni, sebanyak 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati, lalu ada 20 calon walikota dan 8 calon wakil walikota, serta 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur terafiliasi dengan dinasti politik di Pilkada 2020 ini.
“Sebaran calon pemimpin lokal berbasiskan dinasti politik ini hampir merata di 270 daerah pemilihan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Dan, Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah dengan jumlah kandidat dinasti politik terbanyak yakni 12 orang kandidat (1 kota dan 4 kabupaten).”
Disusul Sulawesi Utara yakni 11 orang kandidat yang tersebar di 1 pemilihan provinsi, 4 kabupaten dan 3 kota. Daerah rawan dinasti politik terbesar ketiga dan keempat ada di Pulau Jawa yakni Jawa Tengah (10 orang yang tersebar di 7 daerah pemilihan kabupaten dan 2 kota). Selanjutnya Jawa Timur dengan 9 orang yang tersebar di 7 kabupaten dan 2 kota. Selain daerah tersebut, dinasti politik juga tersebar di beberapa daerah lainnya, beber Akbar Faizal.
“Kita sebagai warga negara berhak untuk memahami bagaimana proses-proses konstitusional tersebut berjalan berikut berbagai masalah yang muncul dalam suksesi kepemimpinan formal di tingkat lokal serta kaitannya dengan pemerintahan lokal di masa lalu. Riset ini bermanfaat sebagai pembelajaran politik sekaligus modal pemilih dalam menjatuhkan pilihannya pada pilkada mendatang demi masa depan pemerintahan daerah,” paparnya.
Dalam Webinar ini, beberapa Narasumber juga hadir memberikan catatan, pencerahan terkait disiplin ilmu dan pengalamannya masing-masing. Diantaranya pakar hukum tata negara Dr. Refly Harun SH MH LLM, Dirjen Otoda Kemendagri Prof Dr Djohermansyah Djohan MA, direktur eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Yenni Wahid direktur Wahid Foundation, kurator Sulfikar Amir PHD dan lainnya. Serta Dr Akbar Faizal MSi sendiri, selaku tuan rumah yang juga direktur eksekutif Nagara Institute. (iys)
