PALOPO–Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo bersama Tim Pendamping Pengembangan Kawasan Wisata Lalebbata menggelar ekspose rencana pembangunan Menara Pusat Kuliner dan Souvenir di Kota Palopo atau menara payung di DPRD Palopo, Senin (25/11/2019).
Dalam ekspose yang diadakan di Ruang Musyawarah Kantor DPRD Kota Palopo, mewakili Tim Pendamping Pengembangan Kawasan Wisata Lalebbata, Renaldi memaparkan konsep pembangunan gedung yang diberi nama Menara Pusat Kuliner dan Souvenir Kota Palopo, sesuai konsep tertera dalam feasibility study atau FS.
Dalam expose di DPRD ini, Tim Pendamping Pengembangan Kawasan Wisata Lalebbata hadir bersama sejumlah unsur eksekutif, antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palopo, Jamaluddin Nuhung, Asisten I Pemkot Palopo, Burhan Nurdin, Asisten II Pemkot Palopo, Taufik, Asisten III Pemkot Palopo, Ishak Iskandar, Kepala Bappeda Palopo, Firmanza DP, Kepala BPKAD Palopo, Samil Ilyas, Kepala Dinas Persandian dan Statistik, Renaldi, serta Kepala Bapenda Palopo, Abd Waris.
Ekspose di Dewan ini dihadiri langsung tiga pimpinan Dewan, yakni Ketua DPRD, Nuraenih, dan dua wakil ketua, Abdul Salam dan Irvan Madjid ST. Anggota Banggar maupun anggota DPRD Palopo lintas fraksi yang ikut hadir dalam rapat ini sempat mempersoalkan ketidakhadiran konsultan perencana Project Menara Payung, yakni PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Development.
Renaldi mewakili Tim Pendamping Pengembangan Kawasan Wisata Lalebbata dalam pemaparannya di depan para wakil rakyat, membeberkan tiga alternatif desain pembangunan menara payung. Setiap alternatif desain kata dia, tentu saja berimplikasi pada anggaran yang akan dihabiskan dalam proses pembangunannya.
“Hingga saat ini, belum ada patokan pasti anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan menara itu,” kata Renaldi.
Terkait anggaran baru akan diketahui setelah ada kesepakatan soal desain mana yang akan digunakan dari tiga alternatif. “Kami juga kaget kalau sudah ada yang memastikan angka Rp103 Miliar. Padahal ini masih asumsi, masih sangat bisa bias. Ini masih feasibility study belum kita masuk ke Detail Engineering Desain (DED) baru bisa ketahuan angkanya,” kata Renaldi di hadapan sejumlah anggota DPRD Palopo dan pimpinan SKPD yang hadir dalam rapat dengar pendapat di DPRD Palopo.
Dikatakan, tiga alternatif didalam FS tersebut, masing-masing menghabiskan anggaran Rp103 Miliar untuk alternatif pertama, Rp95 Miliar untuk alternatif kedua, dan Rp35 Miliar untuk alternatif ketiga. “Jadi angka Rp103 Miliar itu belum final. Sebab, kita juga belum sepakati soal alternatif mana yang akan digunakan,” katanya.
Jika menyimak ekspose feasibility study mega proyek milik Pemkot Palopo ini, tampaknya pembangunan menara payung yang akan dijadikan landmark di Kota Palopo ini prosesnya masih panjang. Musababnya, pembahasan di tingkat Badan Anggaran DPRD Palopo sejauh ini masih alot.
Wakil Ketua DPRD Palopo, Abd Salam dalam ekspose, kemarin, berulangkali mempertanyakan kelengkapan dokumen, serta semua aspek seperti yang ada dalam pemaparan feasibility study, termasuk soal asumsi penerimaan jika nantinya Menara Payung ini beroperasi.
“Kita tentu senang jika melihat kemajuan Kota Palopo, tetapi kita juga harus matang dalam perencanaan dan tidak terburu-buru. Semua aspek termasuk asumsi-asumsi penerimaan harus dikaji lebih mendalam,” tegas Salam.
Sementara Kepala Bappeda Palopo, Firmanza DP mengatakan, ekspose soal feasibility study ini untuk mengkaji soal kelayakan, mulai dari aspek hukum dan legalitas, sampai analisis keuangan, semua tersaji secara detail dan komperehensif. Demikian pula soal skema keuangan, baik pembiayaan maupun kesanggupan daerah dalam memenuhi kewajibannya nanti, karena anggaran pembiayaan berasal dari pinjaman lunak World Bank melalui Kementerian Keuangan.
“Yang perlu kita luruskan, bahwa angka Rp103 miliar adalah batas atas, artinya bisa Rp103 miliar isa juga dibawah Rp90 Miliar, dan sebagainya. Yang kedua, setelah masuk di KUA PPAS nanti kan belum berarti otomatis sudah bisa langsung dilaksanakan,” kata Firmanza.
Dikatakan, ada semacam ketakutan berbagai pihak, padahal ini masih berproses dan eksekutif disini nantinya sebagai eksekutor. “Tak mungkin kami membuat perencanaan yang asal-asalan, karena ada pengawasan dan ada kajian mendalam yang sudah kami lakukan,” papar Firmanza.
Sementara itu, pihak legislatif lewat Badan Anggaran DPRD Palopo baru akan memparipurnakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS) ini pada Selasa (26/11/2019), hari ini. Sesuai jadwal di DPRD, PT SMI selaku Pihak Perencana akan diundang hadir untuk memberikan gambaran lebih rinci soal feasibility study yang mereka telah laksanakan, Selasa (26/11/2019), hari ini.
Dalam paparan Kelayakan Studi Menara Payung yang dibacakan Kepala Dinas Persandian dan Statistik, Renaldi, terungkap jika dalam bangunan menara ini terdapat beberapa ruangan atau hall yang multifungsi. Misalnya anjungan, ruang pameran/eksebisi, perpustakaan, museum, monumen budaya serta pasar kuliner dan souvenir.
Sebelumnya, beberapa pihak, termasuk pemerhati masalah budaya, pengamat ekonomi dan tokoh pemuda mempertanyakan soal rencana Pemkot Palopo membangun
Menara Payung. Mereka ragu proyek ini bisa mendatangkan keuntungan dari sisi investasi, jika berkaca pada masalah City Market. Selain itu masalah Cagar Budaya seperti Istana Langkanae, Masjid Jami dan bangunan Kantor Pos yang berada di Kawasan Lalebbata, sebagai kawasan sejarah juga jadi bahan sorotan.
Namun, Pemerintah Kota Palopo, lewat Bappeda menegaskan, kehadiran Menara Payung ini nantinya justru akan memperkuat kawasan di sekitar Lalebbata sebagai kawasan yang selain ramah lingkungan, juga terintegrasi dengan Kedatuan Luwu yang berada tepat di depannya. Sehingga Palopo selain memiliki landmark berupa Menara Payung setinggi 99 meter, juga akan menjadi daerah tujuan wisata budaya/religi yang berada di area Menara Payung. (Iys)
