PALOPO — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Palopo rupanya enggan menindaklanjuti surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo untuk memeriksa kondisi kesehatan legislator Gerindra, Aziz Bustam.
Diketahui, beberapa waktu yang lalu Badan Kehormatan (BK) DPRD Palopo telah melakukan hasil kajian terhadap kinerja Aziz Bustam di DPRD Palopo berdasarkan desakan dari Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Kota Palopo. Aziz dinilai tidak mampu lagi menjalani tugasnya sebagai wakil rakyat karena sakit yang dideritanya sejak Desember 2016 lalu.
BACA JUGA :Lagi, BK DPRD Palopo Janji Hadirkan Dokter Independen
Atas desakan itu, BK yang diketuai oleh Steven Hamdani telah mengeluarkan hasil kajiannya yang ditembuskan ke ketua DPRD Palopo. Ada 3 poin penting yang dihasilkan. Intinya BK tidak menemukan adanya pelanggaran kode etik sesuai tata tertib (tatib) DPRD Palopo yang dilakukan Aziz Bustam.
Yang pertama sebut Steven, Azis Bustam hadir rapat paripurna dalam kurun 6 kali paripurna. Yang kedua, dalam waktu 3 bulan, Azis hadir berkantor. Kemudian yang ketiga, DPRD Palopo bersurat ke IDI Cabang Palopo terkait adanya surat keterangan sehat dari RS Awal Bross Makaassar untuk Aziz Bustam. BK melalui pimpinan DPRD juga telah bersurat ke IDI untuk meminta kesediaan memeriksa kondisi kesehatan dan mencocokkan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh RS Awal Bross.
BACA JUGA :Ini 3 Poin Penting Hasil Kajian BK DPRD Palopo Terhadap Kinerja Azis Bustam
Hanya saja, IDI Cabang Palopo menolak memenuhi permintaan pimpinan DPRD Palopo.”IDI Cabang Palopo mengaku tidak punya kewenangan memproses permintaan kami memeriksa kondisi kesehatan Aziz Bustam,” kata Ketua DPRD Palopo, Harisal A Latief, Senin (4/6/18).
Harisal mengatakan, IDI Palopo hanya menyarankan DPRD Palopo untuk konsultasi dengan IDI Makassar atau ke rumah sakit yang bersangkutan untuk mengkaji surat keterangan sehat yang telah dikeluarkan. Apakah surat tersebut memang sesuai dengan kondisi kesehatan Aziz Bustam yang sebenarnya. “Balasan dari IDI Palopo seperti itu, mereka mengaku tidak punya kewenangan,” singkat Harisal. (asm)
