LUTIM – Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler, menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kab. Luwu Timur anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD, H. Amran Syam di ruang rapat Banggar DPRD, Senin (12/08/2019).
Dalam rancangan KUA PPAS APBD TA. 2020 ini, Husler mengatakan, ada beberapa indikator makro yang ingin dicapai. Diantaranya skenario pertumbuhan ekonomi di proyeksikan sebesar 5-6 persen dengan tingkat inflasi pada kisaran 2,93 persen. Kemudian percepatan penurunan tingkat kemiskinan di proyeksikan mencapai 7 hingga 6,95 persen.
Indikator selanjutnya, kata Husler, yakni pembangunan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi lebih kecil dari 3 persen melalui produktivitas tenaga kerja, mengurangi disparitas infrastruktur antar wilayah, pembangunan pertanian, pengembangan kawasan pesisir dan sentra perikanan hingga penguatan UKM.
“Secara umum struktur KUA PPAS TA. 2020 antara lain pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp. 1.491.213.848.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 46.605.985.406 atau turun 3,03 persen,” ujar Husler.
Kemudian proyeksi penerimaan daerah yang berasal dari pos penerimaan pembiayaan daerah dari SILPA Tahun 2020 sebesar Rp. 15 miliar yang berarti terdapat penurunan target penerimaan SILPA sebesar 84,12 persen. Selanjutnya belanja daerah di proyeksikan Rp. 1.491.213.848.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 124.060.934.261 atau turun sebesar 7,68 persen.
Selain penyerahan KUA dan PPAS TA. 2020, dalam rapat paripurna ini, Bupati Luwu Timur juga menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS Perubahan TA. 2019 dan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Terkait KUPA PPAS Perubahan APBD TA. 2019, Husler mengatakan, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp. 1.558.578.198.028,75 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp. 20.758.364.622,75 atau naik 1,35 persen.
Kemudian proyeksi penerimaan daerah dari SILPA sesuai hasil audit BPK sebesar Rp. 47.504.937.949,74 atau mengalami penurunan dari target SILPA APBD Pokok TA. 2019 sebesar Rp. 94.454.948.855,38. Sementara Belanja yang direncanakan dalam perubahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 1.591.083.135.978,49 atau mengalami penurunan sebesar 1,50 persen setara dengan Rp. 24.191.646.282,89. (ikp/kominfo)
