KORANSERUYA–“Perang dingin” antara eksekutif dan legislatif di kota Palopo mencapai puncak manakala agenda rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2019 yang sejatinya digelar Rabu 29 April 2020 di ruang Rapat Paripurna pukul 10.00 Wita, tetapi urung dilaksanakan.
25 Anggota DPRD Palopo tidak tampak satupun yang datang dan ikut menghadiri kegiatan yang sudah terjadwal tersebut, sehingga acara itu akhirnya batal dengan sendirinya.
Padahal, walikota Palopo HM Judas Amir, wakil walikota Palopo Rahmat Masri Bandaso serta sejumlah jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah hadir di gedung wakil rakyat itu. Petinggi di kota Palopo itu tampak gusar dan akhirnya memilih “balik badan” ke kantornya masing-masing.
Rumor yang beredar luas di kalangan wartawan yang sering bertugas disana mengatakan, pihak legislatif kota Palopo merasa gerah karena beberapa kali undangan rapat yang melibatkan eksekutif tidak pernah dihadiri, terutama saat rapat membahas soal pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan rapat-rapat penting lainnya.
Rumor lainnya juga menyebutkan bahwa pada Selasa (28/4) kemarin, dimana 25 anggota DPRD Palopo melakukan swadaya dengan merogoh koceknya sendiri untuk menyumbang membeli APD untuk keperluan Covid-19. Alat Pelindung Diri (APD) hasil ‘curung-curung’ (urunan) itu oleh anggota DPRD diisukan ditolak Pemkot, hingga akhirnya APD tersebut diserahkan ke rumah sakit swasta dan relawan Covid-19.
Kembali ke soal rapat paripurna yang batal digelar tersebut. Ketua DPRD Palopo, Hj Nurhaeni yang dihubungi Rabu sore (29/4) mengaku jika ia sedang sakit dan sudah seminggu lebih tidak berkantor. Sedangkan dua wakil ketua lainnya saat dihubungi belum membalas panggilan dan pesan singkat yang dilayangkan redaksi.
“Saya masih sakit nak, belum bisa masuk kantor, saya tidak tahu menahu soal kegiatan kantor selama ini, karena sudah seminggu lebih saya sakit, saya masih dianjurkan istirahat oleh dokter setelah habis diopname di RSU St Madyang,” jelas Ketua DPRD Palopo saat dihubungi Koran Seruya lewat selulernya.
Sepertinya, 25 Anggota DPRD Palopo sedang kesal dan ingin melakukan upaya “balas dendam” atas ketidakhadiran eksekutif saat diundang rapat di gedung wakil rakyat yang terletak di Jalan Andi Baso Rahim, Tompotikka, Wara itu.
Sayangnya, dari beberapa anggota DPRD Palopo yang dihubungi, semua enggan memberi komentar. Namun Baharman Supri, politikus senior di Golkar mengaku jika ada missunderstanding selama ini. “Kita welcome dan selalu terbuka, sudah beberapa kali kami mengundang pejabat Pemkot untuk hadiri rapat, tetapi (mereka) tak pernah hadir, katanya harus seijin walikota dulu,” sebut wakil ketua Komisi I DPRD Palopo itu lewat WhatsApp saat dihubungi Rabu petang tadi (29/4).
Nampaknya “perang dingin” ini hanyalah ekspresi sesaat dari kalangan legislator, supaya skor alias kedudukan sementara menjadi imbang, 1-1.
Tapi, apakah tindakan seperti ini bisa dikatakan elok apalagi kita sedang berada di bulan suci Ramadhan? Lalu seperti apa kata walikota Palopo sendiri?
(bersambung)
(iys)
