PALOPO–Pemerintah kota Palopo menggelar diskusi dengan elemen mahasiswa se kota Palopo sekaitan tuntutan kelompok-kelompok tersebut dalam sepekan terakhir terkait transparansi anggaran Covid-19 yang dikelola Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19.
Kegiatan diadakan di ruang Pola kantor Walikota, Jumat (10/7/2020), dan dibagi dalam 2 sesi, dihadiri sejumlah kelompok mahasiswa yang selama ini getol menyuarakan transparansi soal anggaran Covid-19 yang dikelola Pemkot Palopo.
Walikota Palopo HM Judas Amir didampingi Wakil Walikota Rahmat Masri Bandaso, juga Sekda Firmanza DP, ikut hadir dalam acara diskusi bersama Gugus Tugas, Forkopimda serta awak media.
Jalannya diskusi berlangsung hangat dan cukup alot, dimana pengertian soal transparansi masih sumir karena para mahasiswa meminta data secara detail penggunaan dana Refocusing tersebut.
Walikota Palopo membeberkan jika pelaksanaan Refocusing masih sementara berlangsung sehingga untuk investigasi atau pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan terkait penanganan Covid-19 termasuk soal anggaran akan ada waktunya tersendiri, yakni jika kegiatan tersebut sudah berakhir di penghujung tahun anggaran.
Elemen mahasiswapun membeberkan soal UU Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi dasar gerakan mereka menuntut keterbukaan soal anggaran penanganan Covid-19 ini.
Diskusi antara Walikota-kelompok mahasiswa banyak berputar ke masalah kosa kata “transparansi” yang tak kunjung mendapat titik temu.
Walikota HM Judas Amir beranggapan, sebagai kepala daerah dirinya secara konstitusi hanya bertanggungjawab dan memiliki kewajiban untuk melaporkan soal penggunaan anggaran keuangan pada legislatif (DPRD Palopo), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya meskipun dipilih rakyat, tapi secara konstitusi, soal penggunaan anggaran saya wajib melaporkannya dan bertanggungjawab kepada DPRD sebagai wakil rakyat, adapun soal Covid-19 meskipun sudah direfocusing dengan nilai Rp17,9 miliar, tapi kegiatannya masih sementara berjalan, tadi dilaporkan Gugus Tugas baru 20,3% terserap, bukan saya tidak mau kasih data, tapi soal (anggaran Covid-19) itu, sebaiknya adik-adik mahasiswa berhubungan langsung dengan Wakil Rakyat,” pungkasnya.
Salah satu perwakilan mahasiswa, Tandisak Parinding dari GMKI, mempertanyakan dari dana Refocusing yang sudah terserap ke masyarakat itu yang sebesar 20,3% digunakan untuk hal apa saja, serta rencana penggunaan anggaran Rp17,9 miliar untuk dibuka datanya, agar bisa diawasi bersama oleh masyarakat.
“Kawan-kawan kami sudah 2 kali datang ke DPRD tetapi jawabannya sama, maka dari itu kami hadir disini untuk meminta soal transparansi anggaran ini, agar bisa sama-sama kita awasi, saya kira, kita disini semua yang hadir disini memiliki tujuan positif untuk kepentingan rakyat banyak,” tandasnya.
Beberapa elemen mahasiswa yang hadir dalam dialog ini, diantaranya PMII, HMI, LMND, GMKI, GMNI, dan lainnya. (iys)
