ALAMAK..!!! Utang BPJS Kesehatan di Luwu Raya Capai Rp80 Miliar, Pelayanan di RS Terancam

3000
ADVERTISEMENT

PALOPO — BPJS Kesehatan secara nasional mengalami defisit. Defisit pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini meningkat setiap tahun.

Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Irwan Bachry Syam-Andi Muhammad Rio Pattiwiri Hatta (Ibas-Andi Rio)
2. HM Thoriq Husler-Budiman Hakim (MTH Berbudi)
Dibuat Oleh Seruya Poll

Dari data yang dihimpun, tahun 2014 lalu BPJS Kesehatan alami defisit Rp3,3 triliun. Kian membengkak hingga menyentuh Rp5,7 triliun pada tahun 2015. Kemudian, menjadi Rp9,7 triliun pada tahun 2016 dan Rp9,75 triliun pada 2017. Untuk tahun ini, defisit diproyeksikan mencapai Rp10,98 triliun.

BACA JUGA :Prof Andalan Tunjuk Eks Timses Jadi Koordinator Percepatan Pembangunan Luwu Raya

Defisit ini juga berimbas ke daerah Luwu Raya (Palopo, Luwu, Lutra dan Lutim). Daerah ini merupakan wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Palopo. Buntut dari defisit itu, sekitar Rp80 miliar klaim rumah sakit yang ada di Luwu Raya belum terbayarkan.

ADVERTISEMENT

“Sekitar Rp80 miliar belum terbayar. Kami menunggu dari pusat,” kata Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Abdul Syukur saat dihubungi Koranseruya.com, Kamis (20/9/18) sore.

Syukur mengatakan, utang sekitar Rp80 miliar itu tersebar di 11 RS yang ada di Luwu Raya baik RS milik pemerintah maupun RS swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. RSUD Sawerigading Palopo sebagai RS rujukan di Luwu Raya menjadi RS yang terbanyak mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan. Belum terbayar sejak April lalu.

ADVERTISEMENT
Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Arsyad Kasmar-Andi Sukma (AKAS)
2. Indah Putri Indriani-Suaib Mansur (IDAMAN)
3. Thahar Rum-Rahmat Laguni (MATAHARI)
Created with Seruya Poll

BACA JUGA :Pemkot Palopo Enggan Beberkan Data ASN Korupsi

Belum terbayarnya klaim RS ke BPJS Kesehatan menjadi ancaman bagi pelayanan di RS itu sendiri. Tanda-tandanya sudah mulai nampak di RSUD Sawerigading Palopo. Sejumlah distributor obat memilih menghentikan distribusi karena pihak RS juga belum membayar utang obat ke sejumlah penyuplai.

Dari informasi yang dihimpun menyebutkan ada sekira 20-an mitra distributor obat yang bekerjasama dengan RSUD Sawerigading, dan beberapa diantaranya telah menghentikan penyaluran obat. Seperti distributor obat PT Milenium Phramacon International (MPI). PT. MPI sendiri mengaku masih memiliki uang di RSUD Sawerigading hingga Rp1 miliar.

“Kami sudah bersabar menunggu dan terus dijanji oleh pihak rumah sakit namun hingga saat ini, mereka belum melakukan pelunasan, jadi terpaksa distribusi obat kami hentikan sementara,” ujar sales Distributor Obat PT MPI, Dwito kepada sejumlah media.

Disebutkan Dwito, utang rumah sakit milik Pemkot Palopo itu sekitar Rp1 miliar terhitung sejak tahun 2017 kemarin. Pihak PT MPI mengaku tidak akan bekerjasama lagi dengan rumah sakit ini sebelum mereka melunasi utangnya.

BACA JUGA :Kekinian, Ini Salah Satu Cara Baru Daftar CPNS

Direktur Keuangan RSUD Sawerigading, Aifah mengakui adanya tunggakan biaya pembayaran obat-obatan kepada sejumlah distributor. Disebutkan secara keseluruhan nilai tunggakan tersebut mencapai Rp5 miliar.

“Terkait sejumah distributor obat melakukan stop suplai ke RSUD Sawerigading itu benar. Utang obat itu karena kondisi keuangan rumah sakit, di mana BPJS Kesehatan juga belum membayar klaim kami sejak April sekitar Rp12 miliar,” kata Aifah.

Meski demikian, Aifah menegaskan jika pelayanan RSUD Sawerigading saat ini tetap berjalan. Untuk stok obat juga kata dia masih stabil. Beberapa distributor obat besar juga masih tetap melayani.

“Tidak ada jaminan pelayanan tetap berjalan, apalagi pasien 98 persen adalah peserta BPJS Kesehatan. Namun sebagai RS plat merah, insya Allah tetap melayani sepenuh hati,” katanya.

Salah satu HRD rumah sakit swasta di Kota Palopo yang meminta tidak disebutkan namanya juga mengakui bahwa persoalan ini terjadi di semua rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Klaim ke BPJS belum terbayar sehingga dikhawatirkan berdampak ke pelayanan.

“Salah satu dampaknya adalah pembayaran gaji pegawai kami. Karena belum terbayar, terpaksa gaji ditalangi oleh pihak yayasan,” katanya. (asm)

ADVERTISEMENT