PALOPO — Sejak dua hari terakhir, Komisi yang ada di DPRD Kota Palopo bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas anggaran untuk Rancangan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2019 mendatang.
Hanya saja, dari sekian OPD yang ada di Palopo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang enggan menghadiri pembahasan.
Padahal, pembahasan tersebut cukup penting karena akan membahas ‘nasib’ BPBD di tahun 2019 mendatang khususnya dalam penangan bencana.
Sekretaris Komisi II Palopo, Dahri Suli berang dengan ketidakhadiran BPBD. Bahkan kata dia, selain melalui undangan pihaknya juga telah menghubungi kepala BPBD hingga kepala bidangnya untuk hadir dalam pembahasan di komisi II.
“Mereka (BPBD) tidak mau hadir. Kita sudah hubungi tapi tak ada jawaban. Kalau kepala badan berhalangan, bisa diwakili kabidnya. Tapi ini tidak ada sama sekali,” kata politisi PKB itu.
Dahri menjelaskan, penganggaran untuk BPBD cukup penting. Sehingga sangat penting juga untuk dihadiri. Apalagi cuaca saat ini tidak mendukung.
“Tidak kita minta, besok-besok ada bencana, mau ambil dana tanggap darurat darimana kalau anggarannya saja tidak dibahas,” berang Dahri.
Rapat tersebut, masih kata Dahri akan mengukur sejauhmana program atau penangan BPBD jika terjadi bencana.
“Bagaimana mau kita dalami, bagaimana kita mau tahu kebutuhan mereka kalau pembahasan saja tidak hadir,” tandasnya.
Meski tak menghadiri pembahasan, DPRD kata Dahri akan menyerahkan hal ini ke tingkat banggar.
Sementara itu, Kepala BPBD Palopo, Hasan yang coba dikonfirmasi via ponselnya juga tak ada jawaban. Ponselnya berdering tapi tak diangkat.
Sebelumnya, wakil walikota Palopo, Rahmat Masri Bandaso menyampaikan rasa kecewa saat rapat paripurna penyerahan RAPBD 2019, di DPRD Kota Palopo, Kamis (22/11/18) lalu. Hal itu dipicu minimnya pimpinan SKPD, camat, dan lurah yang hadir dalam rapat paripurna itu.
“Saya kecewa melihat pimpinan SKPD yang minim hadir ikut paripurna. Ini soal bagaimana kita saling menghargai. Kesannya pimpinan SKPD tak menghargai undangan DPRD,” tandasnya.
Ia mengimbau agar pimpinan SKPD rajin ikut paripurna termasuk pembahasan di komisi. Apalagi ini membahas soal APBD. “Saya minta kepada pak asisten I agar membuat laporan tertulis soal ini. Agar pimpinan SKPD yang malas hadir, dapat dievaluasi,” katanya. (asm)
