Husler Bakal Evaluasi Program OPD yang Tidak Bermanfaat Bagi Masyarakat

183
ADVERTISEMENT

LUTIM – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memberikan pembekalan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Konsultasi dan pembekalan ini berlangsung di Ball Room Hotel Luminor Jakarta, Senin (05/08/2019).

Pembekalan SAKIP ini disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Naptalina Sipayung. Kegiatan itu juga dihadiri Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler didampingi Sekda, H. Bahri Suli dan seluruh pimpinan OPD serta aparat perencana di Lingkup Pemkab Luwu Timur.

ADVERTISEMENT

Naptalina mengatakan, akuntabilitas Pemerintahan itu bertujuan agar kualitas dan implementasi program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah daerah sejalan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Kelemahan pelaporan SAKIP OPD yang perlu dievaluasi antara lain perencanaan SKPD belum seluruhnya selaras dengan rencana aksi. Termasuk kegiatan yang belum sejalan dengan sub kegiatan dan komponen kegiatan. Intinya, setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus memberi korelasi antara program yang dicanangkan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

Sementara itu, Husler berjanji akan melakukan evaluasi terhadap program OPD yang tidak selaras dengan rencana aksi serta tidak berdampak positif bagi masyarakat. Ia berharap, dengan kunjungan studi tiru di Kulon Progo, ada perubahan mindset dari seluruh aparatur untuk meningkatkan nilai SAKIP.

“Seluruh yang terkait saya ingatkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk meningkatkan laporan kualitas SAKIP Pemerintah. Manfaatkan forum ini sebaik mungkin untuk mengambil manfaat termasuk melaksanakan rekomendasi dari tim agar laporan Sakip ini bisa lebih baik,” tambahnya.

Orang nomor satu di Luwu Timur ini optimis bahwa dengan pembekalan ini jajarannya mampu mendorong untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sehingga mampu memberikan evaluasi yang baik.

Sebelumnya, Bupati Luwu Timur juga menemui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh, di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan. Husler lakukan konsultasi didampingi Sekda, H. Bahri Suli bersama Kepala Bapelitbangda, H. Abrinsyah, Plt. Inspektur, Salam Latief dan Kabag Organisasi, Ar Salim.

Deputi memberikan apresiasi atas kunjungan studi tiru Pemkab Luwu Timur di Kabupaten Kulon Progo sehari sebelumnya. Menurutnya, sudah semestinya hasil dari studi tiru itu di adopsi dan diterapkan Pemkab Luwu Timur. (ikp/kominfo)

ADVERTISEMENT