KORANSERUYA.COM–Musyawara Daerah (Musda) IV DPD II Partai Golkar Luwu Timur (Lutim), Sulsel, deadlock. Musda yang berlangsung di Hotel Sikumbang, Mangkutana, Selasa (21/9/2021) siang kemarin, berlangsung ricuh sehingga pelaksanaannya ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Seyogyanya, Musda yang akan memilih pucuk pimpinan DPD II Golkar Lutim akan diikuti dua legislator Partai Golkar Lutim, yakni Aripin dan Mahading. Namun karena adanya kericuhan, panitia Musda akhirnya memutuskan ditunda.
Pantauan media ini, kericuhan berawal saat adanya protes sejumlah kader yang menolak Musda dilaksanakan karena menilai ada berbagai kebijakan partai yang merugikan sejumlah kader ‘beringin’ di daerah itu.
Salah satunya, mereka memprotes pencopotan istri Amran Syam, Rahmayani Amran Syam, sebagai Ketua KPPG Luwu Timur. Pencopotan tersebut dinilai sangat merugikan kader yang sudah ikut membesarkan partai ‘beringin’ di Lutim.
Sehingga, adanya protes dan desakan para kader agar Musda ditunda membuat suasana Musda mulai memanas. Apalagi, para kader tersebut mulai berbuat ricuh seperti memecahkan piring dan melempar meja saat sidang Musda akan dimulai. Mereka meminta agar Musda ditunda.
Karena melihat situasi tidak kondusif, pimpinan sidang memutuskan untuk menunda gelaran Musda hingga waktu yang tidak ditentukan. “Kita akan koordinasikan jadwal Musda lanjutan dengan DPD I setelah deadlock,” kata Arfandi Idris, salah seorang panitia Musda.
Hingga saat ini, belum ada kepastian jadwal ulang Musda Lutim. Panitia berharap agar Musda tetap dilaksanakan di Lutim, dan tidak dipindahkan ke Makassar. “Kita masih mau komunikasikan dengan DPD I ya, kita maunya ya tetap di Luwu Timur, tapi kita lihat situasi kedepan bagaimana,” kata Idris.
Ketua Panitia Musda, Chaedir ikut membenarkan penundaan Musda tersebut. Menurut dia, pihaknya akan berkoordinasi pelaksanaan lanjutan Musda tersebut. “Ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kita akan koordinasikan dengan DPD I,” ujar dia.
Untuk diketahui, dua calon Ketua Golkar Lutim, Aripin dan Mahading wajib mengantongi diskresi dari DPP untuk maju Musda. Sebab, baik Aripin dan Mahading sama-sama tidak memenuhi syarat sesuai AD/ART Partai Golkar. Aripin misalnya belum sampai lima tahun jadi kader Golkar. Sebaliknya, Mahading sebelum jadi kader Golkar sempat menjadi pengurus partai lain.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Taupan Pawe dikabarkan telah memberikan diskresi DPP kepada Aripin. (Rah)
