LUWU UTARA — Salah satu orang tua siswa di Luwu Utara mengeluhkan harus mengeluarkan biaya saat konsultasi dan pemeriksaan kesehatan kepada dokter sebelum dilaksanakan vaksin. Hal ini mendapat perhatian dan perbincangan di publik.
Diketahui, sang anak mempunyai riwayat penyakit. Akibatnya dia boleh tidak divaksin. Orang tuanya lalu mengajak anaknya melakukan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan kepada poli anak.
Namun, dari riwayat itu, tidak ada yang bisa mengeluarkan rekomendasi untuk tidak divaksin. Di sisi lain, siswa ini harus divaksin bila tidak mendapatkan rekomendasi dari medis, bila tidak, dia tidak bisa ikur Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Dari kejadiaan ini Ketua Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah (PM) Kabupaten Luwu Utara, Haerul Tungga angkat bicara.
“Memang ada yang ambigu terkait dengan vaksinasi anak ini. Ada keharusan untuk anak ikut vaksin, di sisi lain ketika ada riwayat penyakit justru disuruh untuk kontrol dan konsultasi ke dokter ahli, tapi anehnya justru biaya dibebankan kepada kita,” ujar Haerul Tungga, Kamis (20/1/2022).
“Bukankah kita telah mengetahui bahwa anggaran vaksin itu ada. Kemana anggaran itu, tidakkah diperuntukkan juga terkait dengan hal seperti ini,” tambahnya.
Haerul Tungga menjelaskan, ada oknum yang bermain untuk kepentingan mereka dan kelompoknya.
“Coba bayangkan selama masa pandemi ini ekonomi telah terpuruk pemasukan berkurang,enteng bagi mereka yang memiliki gaji bulanan bagaimana yang mereka tidak memiliki penghasilan tetap.
“Kasihan mereka, konsultasi harus bayar, tidak divaksin tidak bisa PTM. Tidak dilayani dalam administrasi. Dimana hati nuranimu. Mestinya pemerintah khususnya Kesehatan harus kedepankan perikemanusiaan,” ucapnya.
“Kita mendukung vaksinasi ini, tapi kemanakah hati nuranimu ketika ekonomi terpuruk harus mengeluarkan biaya hanya hal konsultasi dan pemeriksaan kesehatan,” tandasnya.
Sebelumnya, KTU RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara, Imran Ismail saat dikonfirmasi awak media terkait biaya pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi peserta vaksin mengatakan bahwa peserta vaksin yang melakukan pemeriksaan kesehatan menggunakan jalur umum dikenakan biaya.
“Vaksin gratis, skrining juga gratis tapi untuk pengecekan kesehatan peserta yang mau vaksin dan menggunakan jalur umum itu dikenakan biaya,” ungkap Imran Ismail.
Imran juga menyebut, peserta vaksin yang menggunakan kartu BPJS itulah yang tidak dikenakan biaya. “Ketika pemilik BPJS ingin melakukan suntik vaksin dan harus melakukan pengecekan kesehatan itu gratis tetapi harus melalui prosedur,” pungkasnya. (byu)
