Luwu Butuh Pinjaman Rp187 Miliar untuk Bangun 10 Proyek Infrastruktur, Basmin Mattayang: Tidak Semua Bupati Dipercaya Diberi Pinjaman

725
Edisi cetak KORAN SERUYA tanggal 28 Januari 2020
ADVERTISEMENT

BELOPA–Bupati Luwu, Basmin Mattayang menginginkan kemajuan pembangunan di Luwu di berbagai sektor berjalan baik dan merata dalam lima tahun ke depan. Berbagai infrastruktur pembangunan telah direncanakan, baik di wilayah selatan maupun utara, di wilayah Walmas.

Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Irwan Bachry Syam-Andi Muhammad Rio Pattiwiri Hatta (Ibas-Andi Rio)
2. HM Thoriq Husler-Budiman Hakim (MTH Berbudi)
Dibuat Oleh Seruya Poll

Sayangnya, untuk mendanai berbagai proyek pembangunan tersebut, Pemkab Luwu membutuhkan dana yang tidak sedikit.

ADVERTISEMENT

Untuk itu, agar bisa terlaksana, Pemkab Luwu berencana meminjam dana sebesar Rp187,600 miliar di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero. Sesuai taksiran anggaran, Pemkab Luwu akan meminjam sebesar Rp187,600 miliar. Dana ini akan dipakai membangun 10 item proyek infrastruktur, baik jalan dan jembatan.

Rencana peminjaman dana ini kembali diekspose Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di DPRD, Senin (27/1/2020), kemarin. Ekpose ini hadiri langsung Bupati Luwu, Basmin Mattayang.

ADVERTISEMENT

Bupati Luwu, Basmin Mattayang, dalam rapat tersebut, mengatakan, pinjaman ke PT SMI tersebut bertujuan untuk mempercepat akselarasi pembangunan, yang seharusnya harus dipahami bersama antara eksekutif dan legislatif untuk satu arah pemikiran demi kemajuan pembangunan di Luwu.

“Kita satu konsep dan tujuan, serta satu janji ke masyarakat, bahwa pembangunan lima tahun kedepan harus kita percepat,” kata Basmin.

ADVERTISEMENT
Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Arsyad Kasmar-Andi Sukma (AKAS)
2. Indah Putri Indriani-Suaib Mansur (IDAMAN)
3. Thahar Rum-Rahmat Laguni (MATAHARI)
Created with Seruya Poll

Dikatakan Basmin, satu hal yang harus disyukuri, bahwa tidak semua kepala daerah mendapat kepercayaan dari PT SMI Persero, untuk mendapatkan pinjaman dana. “Alhamdulillah, Pemkab Luwu mendapat kepercayaan untuk diberi pinjaman oleh PT SMI Persero dalam jangka empat tahun kedepan,” kata Basmin.

Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Luwu, Muhammad Rudi, menjelaskan, meski rencana pinjaman dana sudah tidak memungkinkan lagi masuk pada APBD 2020, namun pihaknya tetap mengupayakan agar bisa diakomodir pada APBD perubahan ataupun APBD tahun 2021.

Sebab, kata Rudi, anggaran pinjaman tersebut sangat dibutuhkan untuk membiayai 10 item kegiatan nanti. Adapun ke 10 item tersebut, diantaranya untuk program pembangunan jembatan Pelengkung beton ruas pelabuhan Belopa-TPI Ulo-ulo sebesar Rp75 miliar.

Pembangunan jalan beton ruas Rante Balla-Beunma-Pantilang sebesar Rp30 miliar sepanjang 20 kilometer dengan lebar jalan 5 meter, pembangunan jalan beton ruas Ilan Baru Uru-Lempe Pasang sebesar Rp15 miliar sepanjang 7,5 kilometer, pembangunan jalan aspal ruas Rante Alang-Muhajirin sebesar Rp6 miliar sepanjang 3 kilometer, pembangunan jalan beton ruas Bonelemo Barat-Balutan sebesar Rp16 miliar sepanjang 8 kilometer.

Selanjutnya, pengaspalan jalan ruas Rante Damai-Lamasi Pantai sebesar Rp8 miliar sepanjang 5,3 kilometer, pembangunan jalan aspal ruas Parekaju-Tampumia sebesar Rp12,250 miliar sepanjang 7 kilometer, pembangunan jalan beton ruas Binturu-Bukit Sutra sebesar Rp7,665 miliar sepanjang 4,38 kilometer, pembangunan jalan aspal ruang Cilallang-Sumabu sebesar Rp10 miliar panjang 5,7 kilometer,serta pengaspalan jalan ruas Lamasi-To’lemo sebesar Rp7 miliar sepanjang 4,6 kilometer.

(BACA JUGA): 

Sore Nanti, 4 Tim Ini yang Bakal Berlaga di Bupati Luwu Cup I

“Kami paparkan seperti apa proses pinjaman ini, dasar hukum dan memaparkan item pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan nanti ketika rencana ini disetujui,” jelas Rudi.

Dalam kesempatan ini, Rudi juga menjelaskan alur pinjaman daerah yang harus diawali dengan persetujuan DPRD sebelum melangkah ke proses selanjutnya seperti konsultasi dengan Kemendagri, tanda tangan perjanjian, pencairan dan pengembalian pokok. (*/tari)

ADVERTISEMENT