“Main Kasar” Saat Pilkada, Walikota Makassar Copot 15 Eks Camat

376
ADVERTISEMENT

MAKASSAR — Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menjatuhkan sanksi berat berupa pencopotan jabatan kepada 15 Eks Camat, Selasa (19/11/2019).

Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Irwan Bachry Syam-Andi Muhammad Rio Pattiwiri Hatta (Ibas-Andi Rio)
2. HM Thoriq Husler-Budiman Hakim (MTH Berbudi)
Dibuat Oleh Seruya Poll

Sanksi tersebut, sebagai tindak lanjut dari surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: B-2609/ KASN /8/2019, tanggal 8 Agustus 2019 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas Norma Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN.

Menurut Pj Wali Kota Makassar, sanksi ini diberikan lantaran para camat terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang serta PP Nomor 53 Tahun 2010 terkait dengan kode etik ASN. Ke 15 eks camat yang dicopot jabatannya, adalah camat yang terlibat politik praktis pada Pilkada 2018 lalu.

Saat dihubungi, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar Basri Rachman, membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan SK pemberhentian dari jabatan, telah resmi keluar per tanggal18 November 2019 kemarin.

ADVERTISEMENT

Berdasarkan rekomendasi KASN, Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) diminta untuk menjatuhkan sanski disiplin berat kepada 15 eks camat.

“Ia memang betul itu. Hari senin 18 November kemarin sudah keluar SK-nya,” ujar Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rachman.

ADVERTISEMENT
Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Arsyad Kasmar-Andi Sukma (AKAS)
2. Indah Putri Indriani-Suaib Mansur (IDAMAN)
3. Thahar Rum-Rahmat Laguni (MATAHARI)
Created with Seruya Poll

Namun, yang di pilih Iqbal dari lima jenis sanksi yang tertuang pada PP 53/2010 tentang Disiplin ASN, Ia memilih sanksi pemberhentian dari jabatan. Meski sebelumnya beredar surat izin ke Kementrian Dalam Negeri untuk pemberian sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.

“Wali Kota disuruh pilih jenis hukuman berat, tapi beliau pilih non job,” ucapnya. (Iys)

ADVERTISEMENT