Peran Aktif BPKAD Palopo dalam Penyusunan Perubahan Anggaran  TA 2020

102
ADVERTISEMENT
PALOPO–Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo berperan aktif dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya terkait penyusunan perubahan anggaran APBD-P Tahun Anggaran 2020.
Kurang lebih tiga bulan, BPKAD Palopo secara marathon, pasca refocusing anggaran membackup layanan data serta segala keperluan dalam menyusun tabulasi angka agar kegiatan tersebut berjalan lancar dengan target waktu yang terbilang singkat di tengah padatnya kesibukan perangkat daerah yang mengurusi keuangan daerah itu.
Hal ini disampaikan Kepala BPKAD Palopo, HM Samil Ilyas usai acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, Selasa, 22 September 2020 lalu di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, di Jakarta yang juga diikuti secara virtual, oleh orang nomor satu di kota Palopo, HM Judas Amir bersama jajaran BPKAD Palopo dan kepala perangkat daerah lainnya.
“Alhamdulillah, pada 22 September sudah dilakukan Paripurna di DPRD Palopo terkait penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2020, kita bersyukur sudah melakukan tugas melalui Kabid Anggaran di BPKAD yang telah bekerja keras mengawal ini dengan baik, bersama Ketua TAPD yang dipimpin Pak Sekda,” kata Samil.
Kata dia, rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 merupakan tahapan dari mekanisme penyesuaian anggaran tahun berjalan yang diakibatkan oleh perubahan asumsi sehingga harus dilakukan perubahan akibat refocusing anggaran.
“Kita berharap tugas-tugas ke depan bisa berjalan dengan lancar, karena masih ada 2 tahapan lagi sebelum ketuk palu di DPRD Palopo, kami berterima kasih atas kerjasama yang baik semua pihak,” pungkas Samil.
Diketahui, dua tahapan tersebut adalah lanjutan paripurna penyerahan Ranperda perubahan untuk dibahas di Banggar dan rapat paripurna penetapan Ranperda perubahan itu sendiri. (iys)

ADVERTISEMENT