Soal Suplier BPNT, Komisi II DPRD Luwu Minta Diverifikasi Ulang

224

LUWU — Komisi II DPRD Luwu menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan mitra kerja diantaranya Dinas Sosial, Bulog, Tim PHK Luwu, dan Bank Mandiri, untuk mendengar persoalan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Luwu.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II, Wahyu Napeng menegaskan, BPNT di Kabupaten Luwu harus tepat sasaran, tepat administrasi, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat waktu dan tepat kualitas terutama beras yang didistribusikan ke E-Warung. Ia juga menyampaikan agar pihak Dinsos melakukan verifikasi ulang kepada suplier BPNT.

“Kami minta agar bantuan ini jangan sampai salah sasaran, kami akan terus mengawasi bantuan ini, karena salah satu fungsi kami di DPRD, saya juga tegaskan ke Dinas Sosial agar turun langsung mengecek dan melakukan verifikasi ulang terhadap suplier BPNT apakah mereka sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi surveyor. Kita harus tahu kelayakan mereka,” tegas, Wahyu Napeng, Kamis (31/10/2019).

Lanjut Wahyu Napeng, ia menyampaikan kepada Bulog sebagai Manajer Penyediaan BPNT 2019 untuk menyediakan beras-beras berkualitas dalam penyediaan.

“Jangan hanya sekedar menyediakan tapi harus memastikan kualitas beras. Jangan main-main dengan bantuan ke masyarakat,” cetusnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos, mengatakan bahwa belum mengetahui pasti soal penyaluran BPNT, ia mengaku bahwa menduduki jabatan tersebut, dirinya hanya bisa menyamoaikan soal data dimana program Raskin atau Renstra ini terus berkurang mulai 2011-2015 itu masih 30 ribuan KPM, untuk tahun ini menurun sekitar 23 ribuan, program ini tidak sukses kalau tidak turun ini berlaku tiap kabupaten kota.

“Karena saya baru menjabat sekretaris Dinsos, saya hanya bisa sampaikan persoalan Data program Raskin atau Renstra ini terus berkurang mulai 2011-2015 itu masih 30 ribuan PKM, untuk tahun ini menurun sekitar 23 ribuan, program ini tidak dikatakan berhasil kalau tidak turun ini berlaku tiap kabupaten kota. Sementara terkait surveyor BPNT dan agen E Warung belum kami ketahui pasti,” ungkapnya.

Lanjut, Sekretaris Dinsos, megatakan akan melakukan verifikasi ulang terhadap Suplier yang ada di Kabupaten Luwu.

Disamping itu, Kepala Seksi Pengadaan Bulog Palopo, Maysius P, menyampaikan bahwa bulan Agustus 2019 Ranstra, beralih ke BPNT Bulog tidak dilibatkan. Dimana Kemensos meminta Bulog hanya menyediakan beras, tidak lagi mengantar sampai ke titik tujuan.

Dalam RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Luwu Wahyu Napeng, juga didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II Hamid Tara, Anggota Komisi II, Andi Admiral Kaddiraja, Ainun Masinring, Sukma, dan Sugiman Djanong. (Fit)