PALOPO–Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh wilayah Tanah Air tengah mempersiapkan diri menghadapi tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai sekitar bulan Juni 2022 mendatang. Termasuk KPU Palopo mulai berbenah menyambut masuknya tahapan Pemilu 2024 tersebut. Salah satunya, KPU Palopo yang dipimpin Abbas Djohan mulai intens menyosialisasikan tahapan Pemilu kepada berbagai pihak, termasuk meminta dukungan kepada stakeholder terkait demi suksesnya pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia itu.
Ketua KPU Palopo, Abbas Djohan saat hadir sebagai narasumber di program KORAN SERUYA Hari Ini edisi 23 Maret 2022 di SeruYA TV, banyak menyampaikan kesiapan pihaknya menghadapi tahapan Pemilu 2024 tersebut.
“Kami (KPU Palopo) sudah menerima instruksi dari KPU Pusat dan KPU Provinsi agar saat ini mulai intens menyosialisasikan berbagai tahapan Pemilu, termasuk anjangsana ke berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Palopo,” kata Abbas Djohan.
“Jadi pada prinsipnya, kami siap melaksanakan berbagai tahapan Pemilu 2024, yang akan dimulai pada Juni 2022 mendatang. Saat ini saja, kami mulai menyosialisasikan tahapan Pemilu tersebut dengan bersilaturahmi dengan berbagai stakeholder terkait. Seperti kami silaturahmi dengan Kapolres Palopo, pemerintah daerah, termasuk kami akan bersilaturahmi dengan unsur Forkominda Kota Palopo,” lanjut Abbas Djohan.
Saat ini, kata Abbas Djohan, pihaknya tinggal menunggu keputusan KPU RI terkait PKPU yang mengatur tahapan dan jadwal tahapan Pemilu 2024. “Jadi, kami tinggal menunggu PKPU dari KPU Pusat. Tapi prinsipnya, kami siap melaksanakan dan menyukseskan seluruh tahapan Pemilu 2024,” kata Abbas Djohan.
Diakui Abbas Djohan, seluruh KPU di Indonesia ‘kerja keras’ melaksanakan tahapan Pemilu 2024, sebab saat KPU melaksanakan tahapan Pemilu 2024, tahapan Pilkada 2024 juga mulai dilaksanakan. Sebab, pelaksanaan Pemilu 2024 dengan Pilkada 2024 hanya selisih sekitar 10 bulan. “Tahapan Pilkada 2024 juga dimulai 10 bulan sebelum hari ‘H’ pencoblosan Pilkada. Puncak kerja keras jajaran KPU pada tahun 2023 hingga 2024,” katanya.
Terkait penganggaran pelaksanaan Pemilu 2024, Abbas menyebut, anggarannya bersumber dari APBN. Sebaliknya, anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 dialokasikan melalui APBD Kota Palopo. “Khusus anggaran Pilkada 2024, kami sudah susun dan akan berkoordinasi dengan pihak Pemkot dan DPRD Palopo. Untuk taksiran kasarnya, prediksi anggaran Pilkada Palopo 2024, kisaran Rp30 sampai Rp35 miliar,” katanya.
Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk Pilkada 2024, Abbas Djohan mengakui, pihaknya juga akan merekrut tenaga adhoc untuk melancarkan jalannya pesta demokrasi lima tahunan di Kota Palopo. Tenaga Adhoc ini terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bertugas di kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan, termasuk Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara atau KPPS.
“Untuk rekrutmen tenaga Adhoc ini, jadwalnya tahun depan. Ratusan orang akan direkrut untuk PPK, PPS, dan KPPS. Tenaga Adhoc inilah yang akan bekerja membantu KPU menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada 2024, di 9 kecamatan atau 48 kelurahan,” katanya.
Abbas Djohan mengakui, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 hingga Pilkada 2024, seluruh komisioner KPU harus selalu menjaga netralitas sebagai penyelenggara. “Menjaga netralitas wajib dilakukan setiap anggota KPU. Menjaga netralitas bagian dari merawat integritas komisioner KPU,” kata Abbas.
Terkait netralitas, Abbas Djohan mengakui, bahwa pihaknya selalu saling mengingatkan agar benar-benar menjaga integritas, menjaga netralitas sebagai penyelenggara. “Kami sangat menyadari hal itu. Sebab, sukses tidaknya Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, tidak lepas dari terjaganya netralitas penyelenggara,” aku Abbas Djohan. (liq)
