BELOPA — Anggota Komisi II DPRD Luwu, Wahyu Napeng, meminta Dinas Pertanian Kabupaten Luwu untuk membantu petani dalam urusan administrasi jatah pupuk subsidi. Hal itu Dia ungkap saat menghadiri rapat di Ruang Komisi II DPRD Luwu, Rabu (11/01/2023).
Legislator PAN itu menyoroti lambatnya pemerintah dalam hal mendistribusikan pupuk subsidi ke tangan petani, karena terkendala urusan administrasi.
Kelengkapan administrasi itu berupa pendaftaran nama kelompok tani ke Eletnorik Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) 2023. Sampai ke terbitnya kartu tani.
“Kan sangat disayangkan karena hanya lambat urusan administrasi, kartu tani belum ada sampai pupuk belum disalurkan ke petani,” tegas Wahyu Napeng.
Menurutnya, Dinas Pertanian yang membawahi bidang pertanian di Luwu lekas melakukan upaya membantu para petani soal pendaftaran e-RDKK kartu tani. Hingga pupuk subsidi cepat tersalur ke tangan petani.
Masih soal lanjutan administrasi, Dia juga menyebut kendala lain yakni adanya tambahan anggota kelompok tani yang melebihi luas lahan di RDKK.
Menanggapi hal itu Plt Kepala Dinas Pertanian Luwu, drh Jumardin, mengatakan soal percepatan administarsi e-RDKK akan menjadi perhatian khusus baginya.
Dia mengaku selama ini jadi kendala, karena ada nama kelompok tani belum terdata di e-RDKK tahun lalu hingga musababnya jatah pupuk subsidi tahun ini belum bisa mereka terima.
“Disisi lain kami akan relokasi ulang daftar nama kelompok tani yang belum masuk di e-RDKK 2022 lalu untuk dimasukkan ke RDKK e-2023,” kata drh Jumardin.
Tak hanya soal data e-RDKK 2023 saja jadi fokus perhatian Dinas Pertanian. Dilain pihak jumlah kuota pupuk juga harus terpenuhi. Diketahui, di Kabupaten Luwu jumlah kouta pupuk subsidi tahun 2022 lalu hanya tersedia 26 ribu sak. (Mat)
