PALOPO — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) tingkat Kota Palopo dalam rangka penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2020.
Tema yang diangkat dalam Musrembang tahun ini adalah pembangunan SDM untuk peningkatan produktivitas dan perekonomian daerah yang berlangsung di lantai II kantor walikota Kamis (28/3/2019/.
Musrembang Kota Palopo digelar untuk memenuhi amanat UU 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Permendagri 86/2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah tata cara evaluasi Ranperda RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Musrembang digelar sebagai upaya sinkronisasi perencanaan dari pendekatan partisipatif dan politis Bappeda Kota Palopo telah menerima secara berjenjang 1.992 usulan awal dari tingkat Kelurahan kemudian di priodisasi menjadi 405 usulan Kecamatan dan kemudian 119 usulan yang diterima di tingkat perangkat daerah selain ituterdapat pula 366 usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD.
Pada Musrembang ini Kepala Bappeda Kota Palopo Firmanza DP memaparkan kondisi makro Kota Palopo antara lain indeks pembangunan manusia Kota Palopo yang meningkat menjadi 76,71 : Rasio Gini menurun menjadi 0,338 dan persentase Penduduk miskin yang menurun menjadi 7,94%.
Selain capaian-capaian tersebut Kota Palopo masih menghadapi permasalahan pembangunan antara lain angka pengangguran dan kemiskinan masih cukup tinggi, kawasan kumuh dan akses sanitasi belum tuntas, masih ada wilayah terendam banjir, kapasitas dan kualitas infrastruktur belum optimal layanan standar pelayanan minimal dan layanan publik belum optimal serta akuntabilitas kinerja pemerintah masih lemah.
Dalam rancangan RKPD Tahun Anggaran 2020 pemerintah memproyeksi total belanja sebesar 964,20 miliar, jumlah ini untuk mencapai target kinerja Kota Palopo 2020, yakni antara lain indeks pembangunan manusia 77,98%, pertumbuhan ekonomi 7,6%, inflasi 3,3%, rasio gini 0,337%, Presentase Penduduk miskin 7,64% dan tingkat pengangguran terbuka 9,51% secara umum RKPD 2020, memuat 12 program pembangunan daerah 251 program perangkat daerah 29 Program SPM, 126 program urusan dan 96 program dukungan urusan. (hms)
