PALOOPO–Mutasi pejabat di jajaran Pemkot Palopo, Jumat (15/11/2019) ternyata juga menyentuh kepala sekolah (Kepsek) tingkat SLTP. Sebanyak 14 SLTP negeri di Kota Palopo sebagian besar kepala sekolahnya ikut dirotasi.
Sebut saja, Kepala SMPN 1 Palopo dalam mutasi sore tadi, dijabat Supriadi. Sebelumnya, Supriadi menjabat Plt Kepala SMPN 11 Palopo. Suarnita yang hampir lima bulan menjabat Plt Kepala SMPN 1 Palopo menjabat Kepala SMPN 2 Palopo.
H. Imran yang sebelumnya menjabat Kepala SMPN 2 Palopo bergeser menjabat Kepala SMPN 8 menggantikan H. Basri M. Yang bersangkutan, H. Basri M digeser menggantikan Kartini Alwi sebagai Kepala SMPN 3 Palopo. Kartini Alwi sendiri menggantikan Thamrin Risa sebagai Kepala SMPN 4 Palopo. Thamrin sendiri dimutasikan sebagai guru di SMPN 3 Palopo.
Masih mutasi kepala SMP di Palopo, Bahrum Satria berputar posisi dengan Muh Arifin. Bahrum menjabat Kepala SMPN 7 Palopo, sedangkan Arifin ke SMPN 5 Palopo.
Kepala SMPN 6 Palopo tetap dijabat Sukawati Umar. Iding Nangke juga tetap menjabat Kepala SMPN 9 Palopo, begitu juga Abdul Azis tetap menjabat Kepala SMPN 10 Palopo.
Sementara Kepala SMPN 11 Palopo dipercayakan kepada Agustan, Wagiran tetap menjabat Kepala SMPN 12.
Sahabuddin yang selama ini menjabat Kepala SMPN 14 Palopo dalam mutasi ini, bergeser menjabat Kepala SMPN 13 Palopo. Sebaliknya, Arifin Juma menjabat Kepala SMPN 14 Kota Palopo.
Walikota Palopo, HM Judas Amir, saat mutasi memberi pesan agar pejabat yang baru saja dilantik bekerja sungguh sungguh dan profesional.
“Mari kita jadikan jabatan sebagai amanah yang harus kita tunaikan dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Walikota.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM kota Palopo, Farid Kasim Judas menyebut pelantikan ini sebagai penyegaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palopo.
“Ini langkah penyegaran di tubuh pemerintahan, dan saya jamin 100% tidak ada jual beli jabatan, jika ada indikasi ke arah itu, laporkan sama saya, akan saya tindaki,” tegas FKJ, sapaan akrabnya.
Ia tambahkan, bahwa, komitmen Pemerintah Kota Palopo dengan langkah membuka diri bagi pengaduan masyarakat, jika ada upaya jual beli jabatan, FKJ sebut hal ini sebagai tindakan nyata Pemkot untuk mencegah perilaku koruptif. (iys)
