LUTIM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam pengembangan perpustakaan daerah tidak perlu diragukan. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Perpustakaan yang berlangsung di Hotel Bidara Jakarta, Kamis (14/03/2019).
Rapat Koordinasi Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional mengusung tema ‘Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat’, yang berlangsung dari tanggal 13-16 Maret 2019, dan dibuka secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo. Rakornas ini menghadirkan 2000 peserta.
Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando menegaskan bahwa, Indonesia patut berbangga karena saat ini berada dalam urutan 17 untuk tingkat frekuensi membaca tinggi dari 30 negara dan Indonesia juga menempati ranking ke-2 fasilitas perpustakaan terbanyak setelah India.
“Saat ini, Perpustakaan juga sudah didukung bahan bacaan digital sehingga tidak ada lagi halangan untuk tidak membaca buku dan memantaskan diri menjadi bangsa yang maju,” urai Syarif Bando.
Usai pembukaan Rakornas, Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler, menyampaikan komitmennya dalam pengembangan perpustakaan. Menurut orang nomor satu di Bumi batara guru ini, memajukan suatu bangsa tidak terlepas dari peran perpustakaan. Olehnya itu, dibutuhkan inovasi guna menggiatkan minat baca masyarakat.
Saat ini, lanjut Husler, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sedang melengkapi usulan untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
“Harapan kita, dengan adanya Perpustakaan Daerah, nantinya dapat mendukung peningkatan Indeks Prestasi Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur menuju masyarakat yang unggul dan mencapai visi misi kita menjadi Kabupaten Terkemuka,” kuncinya.
Pada kesempatan ini, Bupati Luwu Timur didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Satri, Kepala Bapelitbangda, Abrinsyah, dan Kabid Perpustakaan, Relince Miri. (ikp/kominfo)