KORANSERUYA.COM–Kabar gembira bagi penyelenggara Pemilu 2024 mendatang, terutama para petugas ad hoc. Kabar gembira tersebut, bahwa honor petugas ad hoc naik tiga kali lipat. Dari sebelumnya biasa mengantongi Rp500.000, kini honor para petugas ad hoc, termasuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) menjadi Rp1.500.000.
Kenaikan honor petugas ad hoc, termasuk KPPS itu telah disepakati oleh DPR melalui Komisi II, Pemerintah serta Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP Syamsurizal, beban tugas yang berat jadi latar belakang kenaikan honor.
“Pada acara konsinyering tempo hari kita menyepakati untuk petugas-petugas ad hoc itu karena kerjanya cukup berat kita sepakati untuk meningkatkan sebanyak 3 kali lipat dari biasanya,” kata Syamsurizal kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).
Syamsurizal menyebut, anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun juga sudah meliputi anggaran honor petugas, anggaran putaran kedua pilpres dan penyediaan APB pencegahan Covid-19. “Total anggaran kita Rp76,6 T di dalam itu sudah termasuk dana untuk putaran kedua pilpres, dan termasuk juga dana untuk kita antisipasi terjadi Covid. Ada dana penyiapan APD,” ujar dia.
Meski terjadi perdebatan pembahasan kenaikan honor petugas ad hoc, namun Komisi II DPR bersama pemerintah dan KPU akhirnya menyepakati kenaikan honor petugas ad hoc sebesar 3 kali lipat dari pemilu sebelumnya. “Walaupun ketika itu ada perdebatan ada pihak-pihak yang pertanyakan apa ini tidak kurang atau terlalu besar, tapi sudah kita sepakati angka itu kita tidak sebut, tapi 3 kali lipat dari pemilu biasanya,” ujar dia.
Menurut Syamsurizal, kenaikan honor adalah hal wajar mengingat saat ini juga terjadi kenaikan inflasi dibandingkan 2019. “Saya kira ini wajar karena bicara inflasi saja, misal dulu (honor KPPS) Rp500.000 bisa beli apa, sekarang enggak bisa. Jadi wajar kita baiknya 3 kali lipat jadi wajar semua fraksi sepakat,” katanya.
Rencananya, Komisi II akan menggelar raker untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan di rapat konsinyering bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, pada Senin (30/5/2022) mendatang. Raker tersebut akan meresmikan hal-hal yang telah disepakati dalam rapat konsinyering, termasuk mengundang Mendagri Tito Karnavian.
Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Saan mengatakan rapat penetapan soal tahapan pemilu tak diagendakan hari ini. “(Rapat diagendakan) 30 Mei,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan pihaknya bakal menggelar raker yang menindaklanjuti hasil pembicaraan di rapat konsinyering bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, termasuk soal anggaran pemilu. Rapat itu akan digelar, Senin (30/5/2022). “Iya semuanya, anggaran, tahapan. Yang kita kemarin sudah melakukan konsinyering. Apa yang kita lakukan itu salah satunya adalah (membahas) anggaran. Kedua, masa kampanye,” ujar Guspardi dihubungi terpisah.
Setidaknya, ada sejumlah isu krusial yang dibicarakan dalam rapat konsinyering. Pertama, masalah anggaran pemilu yang disepakati sebesar Rp 76 triliun. Kedua, terkait durasi masa kampanye yang disepakati sebanyak 75 hari.
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyebut durasi masa kampanye sebanyak 75 hari itu disepakati KPU dengan catatan logistik pemilu perlu difasilitasi oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga diminta menyiapkan regulasi pendukung dengan mengeluarkan keppres oleh Presiden terkait pengadaan logistik pemilu 2024.
“Dengan catatan, hal-hal yang berkaitan dengan logistik pemilu perlu difasilitasi pemerintah dengan menyiapkan regulasi pendukung dengan mengeluarkan keppres oleh Presiden guna mendukung pengadaan logistik pemilu 2024,” ujar politikus PAN itu.
Isu krusial lainnya yakni mengenai sengketa pemilu. Dia menyebut Bawaslu telah menyanggupi waktu penyelesaian sengketa dipersingkat. Juga terkait penyelenggaraan pemilu 2024 yang disepakati tak menggunakan teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting) lantaran kendala infrastruktur masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Guspardi berharap persiapan pemilu dapat meningkatkan transparansi dan lebih akuntabel. “Kita berharap persiapan pemilu 2024 ini hendaknya meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitasnya serta lebih paripurna. Karena dari awal kita ingin mendesain dan membuat konsep pemilu 2024 harus lebih baik dari pemilu sebelumnya,” ujarnya. (***)
