JAKARTA–Pemerintah akhirnya menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum.
“Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan pengesahan Kongres Luar Biasa di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam jumpa pers, Rabu (31/3/2021).
Sebab, kata dia, hingga diberi waktu tujuh hari kubu Moeldoko belum juga melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. “Masih terdapat kelengkapan yang belum dipenuhi,” katanya.
Sekadar diketahui, beberapa waktu lalu AHY mengumumkan bahwa ada upaya kudeta atau pengambilalihan tampuk kepemimpinannya di Partai Demokrat. Beberapa loyalisnya pun menyebut Moeldoko sebagai salah satu orang yang terlibat dalam upaya kudeta tersebut.
Kemudian, mereka yang berseberangan dengan AHY dan SBY menggelar KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu.
KLB itu menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Kader Demokrat Bersorak
Kader dan simpatisan Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bergemuruh tepuk tangan usai pemerintah mengumumkan menolak untuk mengesahkan Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) pimpinan Moeldoko.
Pantauan CNNIndonesia.com di Kantor DPP Demokrat Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, para kader dan simpatisan yang berada di area kantor langsung bertepuk tangan dan berteriak usai pengumuman itu.
“Hidup AHY! Demokrat Siap!” teriak mereka dilansir dari CNN Indonesia.
Hingga berita ini ditulis, Ketua Umum Demokrat AHY belum memberikan pernyataannya. Ia dan pengurus Demokrat diketahui menggelar nonton bersama pengumuman itu di Kantor Demokrat.
Area di dalam Kantor DPP Demokrat sendiri tampak dipenuhi oleh kader dan simpatisan Demokrat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra mengatakan sebelum menggelar nonton bersama, AHY melakukan courtesy call dengan pengurus DPD di seluruh Indonesia.
(*)
