KORANSERUYA.COM — Pada hari Senin 2 Agustus 2021 kemarin, DPRD dan Pemerintah Kota Palopo, utamanya anggota Badan Anggaran (Banggar) melakukan rapat pembahasan terkait KUA Perubahan-PPAS 2021 dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022.
Kegiatan di ruang musyawarah gedung wakil rakyat di Jalan Andi Baso Rachim itu dihadiri Sekda Palopo, Asisten III, bersama jajaran Pemkot lainnya, yakni dari Bappeda, BPKAD serta Bapenda Palopo dan lainnya.
Dalam Pembahasan KUA-PPAS tahun 2022, legislator Golkar, H Baharman Supri meminta pemerintah di bagian perencanaan anggaran, agar jangan gagal lagi (menyusun perencanaan), sehingga anggaran tidak mubasir. Kuncinya, kata dia, ada di perencanaan yang matang.
“Kita jangan asal memasukkan perencanaan yang terdengarnya seperti wow, tetapi sulit kita realisasikan dalam kondisi keuangan dan anggaran terbatas seperti saat ini di masa Pandemi yang nampaknya masih akan terus berlangsung, sebab nanti akan mubasir juga,” ujar Baharman.
Dia juga bilang, menurutnya, “misalnya penanganan covid-19 yang masih semrawut, sementara kita sudah gelontorkan anggaran tahun 2021 sebesar Rp39 miliar lebih. Dengan anggaran yang cukup besar itu harusnya kita tidak zona merah lagi, kita sudah harus memastikan masalah yang berulang seperti positif dan tidak positif (covid) harus diperiksa di laboratorium di Makassar, seharusnya kita juga memiliki Lab khusus PCR sendiri, yang harganya sekarang sudah menurun sampai 500 juta, sementara dana kita terlalu banyak habis di honorarium Satgas termasuk di dalamnya tim yang tidak efektif,” semprotnya.
Wakil Ketua Komisi 1 itu juga mempertanyakan anggaran Amdal Pasar Terapung 1 miliar lebih sampai hari ini belum jelas, padahal sudah hampir satu tahun belum juga ada kabar dan beritanya.
“Jadi pada dasarnya, intinya efisiensi dan efektifitas anggaran di dalam kebijakan umum sudah harus terbaca di KUA-PPAS masih perlu terukur secara makro dan mikro,” tambah Baharman.
Bukan hanya itu, legislator senior itu juga mempertanyakan soal vaksinasi di kota Palopo yang menurutnya agak lamban. “Mengapa vaksinasi yang dilakukan pemerintah masih di bawah 20 persen, masalahnya dimana, mengapa justru TNI dan Polri yang kelihatan aktif dan dominan dalam kegiatan vaksinasi sampai saat ini,” tanyanya.
“Pertumbuhan ekonomi kita anjlok di angka 0,45 dan pengangguran juga semakin bertambah, APBD dan posisi Palopo kini kembali ke kota kecil, akibat pandemi Covid-19, pemerintah harus mengambil langkah khusus, kencangkan ikat pinggang, selain harus menghemat anggaran, juga harus pintar membaca peluang bagi sumber-sumber PAD Palopo supaya roda ekonomi di kota Palopo bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
(*)
