PALOPO – Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, secara resmi melepas rombongan Kafilah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) ke-23 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (12/4/2025). Acara pelepasan digelar di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palopo.

Ajang STQH tahun ini akan dipusatkan di Kabupaten Luwu Utara, dengan Kota Palopo mengirimkan 17 peserta yang akan berkompetisi di lima cabang lomba.

Ketua panitia, Lukman Mallo S.Fil.I, menjelaskan bahwa peserta Palopo akan mengikuti berbagai kategori lomba, seperti Tilawah Al-Qur’an, Hifzil Qur’an (1, 5, 10, 20, hingga 30 juz), Tafsir Bahasa Arab, Karya Tulis Ilmiah Hadis, serta Hafalan Hadis (100 dan 500 hadis).

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota mengapresiasi semangat para peserta dan berpesan agar menjaga kekompakan serta menjunjung nama baik daerah.

“Bertandinglah dengan penuh semangat dan sportivitas. Jaga kesehatan, saling mendukung, dan semoga kembali ke Palopo dengan selamat serta membawa prestasi yang membanggakan,” pesan Firmanza.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kemenag Palopo, Ketua LPTQ Palopo, dan para peserta kafilah yang siap mengharumkan nama daerah di ajang tingkat provinsi ini.

MALILI — DPP Partai NasDem menunjukkan ketegasan kepada kader yang membangkan dan tidak mematuhi keputusan partai di Pilkada Serentak 2024 lalu. Kader yang dimaksud adalah M Siddiq yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur. Akibat ulahnya di pilkada dia akhirnya dicopot dari kursi pimpinan DPRD.

Pencopotan itu tertuang dalam surat bernomor: 27.8a-SK/AKD/DPP-NasDem/IV/2025, yang menetapkan penggantian Siddiq dari posisi Wakil Ketua DPRD Luwu Timur. “Iya surat masih berproses di DPP, sisa beberapa tandatangan. Tertulis disitu Kakak HM Siddiq sebagai Wakil Ketua DPRD Luwu Timur digantikan oleh kakak Jihadin Peruge,” ungkap Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW NasDem Sulsel, Mustaqim Musma, Kamis (10/4/2025).

Untuk diketahui, M Siddiq dicopot dari jabatannya karena melawan keputusan partai dengan tidak memberikan dukungan kepada kader Partai NasDem yang maju di Pilkada Lutim yakni pasangan calon Irwan Bachri Syam-Puspawati, dia justru mendukung pasangan rival yakni Budiman-Andi Akbar pada Pilkada Luwu Timur.

Kini, posisi pimpinan dipercayakan kepada Jihadin Peruge, sesama kader NasDem di DPRD Lutim sementara posisi ketua fraksi tetap dipegang Sukman Siddike. “Menetapkan Jihadin Peruge sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan sisa masa Periode 2024–2029 dari Partai NasDem,” demikian bunyi SK tersebut.

Surat Keputusan ini juga sekaligus mencabut SK DPP Partai NasDem Nomor: 27.8-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2024, yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2024 lalu. Bukan hanya pencopotan dari jabatan Wakil Ketua DPRD Lutim. Siddiq juga berpotensi mendapat sanksi PAW akibat melanggar keputusan yang telah disepakati sebelumnya.

Dari catatan NasDem Kabupaten Luwu Timur, sejumlah pelanggaran terang-terangan dilakukan M Siddiq saat pelaksanaan Pilkada lalu. Di antaranya, saat Siddiq melakukan tatap muka dengan konstituennya yakni reses, di situ Siddiq justru melemahkan program paslon Irwan Bachri Syam-Puspawati (Ibas-puspa).

Tak hanya itu, bukti lainnya adalah, Siddiq tidak menjalankan perintah partai yang sudah ia tandatangani melalui fakta integritas sebagai anggota DPRD. ” Partai Nasdem akan tegas terhadap kadernya yang melawan perintah partai. Dalam waktu dekat akan ada lagi keluar SK PAW untuk salah satu anggota dewan,” tegas Mustaqim. (*)

PALOPO — Pj Walikota Palopo, Firmanza DP meninjau langsung lokasi longsor yang menghubungkan jalan provinsi Kota Palopo – Kabupaten Luwu, Jumat (11/04/2025).. Dari pantauan di lokasi, material longsor pohon, tanah dan batu gunung terlihat menutupi akses jalan sehingga aktifitas kendaraan seperti roda empat tidak dapat melintas.

Sejumlah kendaraan alat berat milik PU PR dikerahkan untuk mengangkut material longsor. Firmanza DP memimpin dan mengarahkan langsung jajarannya yakni pihak BPBD dan PUPR untuk menyingkirkan material longsor tersebut.

” Sebagai abdi masyarakat, kita mesti tanggap. Guna memastikan tidak ada korban dan gangguan lainnya akibat bencana longsor. Termasuk terpenuhinya hak masyarakat khususnya pengguna jalan. Alhamdulillah akses jalan sudah dibenahi dan aktivitas kendaraan kembali lancar”.kata Firmanzah. (*)

BELOPA – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu pada Rabu (10/04/2025), mengakibatkan saluran pengairan meluap dan memicu banjir di sejumlah titik. Ketinggian air yang merendam permukiman warga, fasilitas umum, lahan pertanian, dan jalan raya bervariasi antara 50 hingga 80 sentimeter.

Kelurahan Padang Sappa dan Kelurahan Padang Subur menjadi wilayah terdampak paling parah. Di Padang Subur, air menggenangi rumah warga, Puskesmas Ponrang, serta SMA Kristen Padang Sappa. Sementara di Padang Sappa, banjir turut merendam jalan menuju SMA 4 Luwu sehingga siswa dan guru harus dievakuasi menggunakan truk.

Fasilitas lain seperti Kantor Camat Ponrang dan Koramil 1403-04 Padang Sappa juga tak luput dari rendaman. Meskipun tidak ada korban jiwa, aktivitas warga dan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Trans Sulawesi terganggu. Panjang genangan di jalur nasional ini diperkirakan mencapai 3 kilometer.

Merespons situasi tersebut, jajaran Polres Luwu turun langsung ke lapangan. Kasat Lantas Polres Luwu, AKP Sarifuddin, bersama anggota Satlantas mengatur lalu lintas dan memberikan imbauan kepada pengguna jalan untuk berhati-hati serta tidak saling mendahului demi keselamatan bersama.

Wakapolres Luwu Kompol Misbahuddin, juga terjun langsung dalam aksi kemanusiaan, termasuk mengevakuasi seorang ibu hamil bernama Alini (23) dari Puskesmas Ponrang ke fasilitas kesehatan terdekat karena layanan puskesmas terganggu banjir.

Selain itu, personel Polres Luwu turut membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat aliran air di sekitar perempatan traffic light Padang Sappa guna mencegah banjir meluas.

“Kehadiran kami di lapangan adalah bentuk nyata komitmen Polres Luwu dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya saat terjadi bencana,” ujar Kompol Misbahuddin. (mat)

MALILI — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Luwu Timur kembali melakukan penertiban terhadap sejumlah baliho dan spanduk liar yang dipasang tidak sesuai aturan di berbagai titik strategis wilayah kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sekaligus untuk menjaga estetika lingkungan perkotaan.

Kepala Satpol PP Luwu Timur, Indra Fawzy, S.IP., M.Si., mengungkapkan bahwa, sebagian besar baliho yang ditertibkan tidak memiliki izin resmi dan melanggar ketentuan terkait tata letak maupun ukuran. Bahkan, kata Indra, terdapat baliho yang dipasang di fasilitas umum seperti taman kota dan tiang listrik, yang jelas dilarang dalam regulasi.

“Penertiban ini bukan semata-mata untuk menindak saja, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat agar lebih tertib dalam menyampaikan informasi melalui media luar ruang. Kami berharap semua pihak dapat mematuhi Perda yang berlaku demi kepentingan bersama,” ujar Indra Fawzy, Kamis (10/04/2025).

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Satpol PP juga mengimbau kepada masyarakat, lembaga, dan pihak swasta untuk terlebih dahulu mengurus izin resmi sebelum memasang baliho, spanduk, atau reklame lainnya. Apabila tetap membandel, pihak berwenang tidak akan segan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penertiban baliho dan spanduk liar ini akan dilakukan secara berkala sebagai langkah nyata dalam menciptakan lingkungan kota yang tertib, nyaman, dan enak dipandang. Pemerintah juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan baliho atau spanduk liar di lingkungannya. (*)

BELOPA — Mobil dinas Bupati Luwu Utara, Andi Rahim, mengalami kecelakaan di jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Kamis (10/04/2025) subuh tadi. Mobil Toyota Fortune DP 1 H itu menabrak median jalan dan terbalik. Untungnya, dalam insiden tersebut, Andi Rahim dan dua penumpang lainnya selamat. Hanya mobil yang mengalami kerusakan.

Kasatlantas Polres Luwu, AKP Syarifuddin, membenarkan insiden tersebut. Dia mengatakan mobil itu berangkat dari Makassar menuju Masamba, Luwu Utara. ” Ini masih dugaan sementara. Kemungkinan sopir mengantuk dan menghantam pembatas jalan di jalur dua kemudian terbalik. Tapi, seluruh penumpangnya selamat. Tak ada cidera serius. Mobil itu berisi tiga orang, bapak bupati, ajudan dan sopir,” katanya saat dihubungi via WhatsApp.

Dia mengatakan, setelah menerima laporan, anggotanya menuju ke TKP sekitar pukul 05.00 WITA dinihari. Namun, tiga penumpang sudah berangkat ke Masamba. ” Mobil dinasnya kami bantu evakuasi untuk dibawa ke Masamba,” katanya. Dia mengaku masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. (*)

BELOPA — Praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan publik, khususnya dalam proses pengurusan administrasi. Bupati Luwu, Patahuddin, menanggapi serius hal ini dan memberikan peringatan keras kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Luwu.

Dalam apel gabungan sekaligus halal bihalal di Halaman Kantor Bupati Luwu, Selasa (8/4/2025), Patahuddin menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentolerir praktik pungli di tubuh pemerintahannya. “Saya mengingatkan, dan dengan tegas memperingatkan ASN yang masih melakukan pungutan liar agar segera keluar dari barisan,” tegas Patahuddin di hadapan ratusan ASN.

Ia menilai, praktik pungli mencoreng citra institusi pemerintahan dan menciptakan ketidakpercayaan publik, terlebih jika dikaitkan dengan isu jual beli jabatan. “Jika ada yang terlibat dalam jual beli jabatan, saya pastikan akan dilaporkan ke aparat penegak hukum,” akunya.

Tak hanya itu, Patahuddin juga memberikan sinyal kuat akan adanya rotasi dalam struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, pergeseran jabatan adalah hal wajar dalam birokrasi dan semata-mata dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja.

“Mari kita bersatu. Jangan ada lagi kelompok-kelompok tertentu dalam OPD. Jika ada pergeseran jabatan, itu semata demi percepatan dan lompatan pembangunan yang lebih progresif dari periode sebelumnya. Jangan ada yang merasa sakit hati. Waktu kita hanya lima tahun, jadi mari kita fokus bekerja,” pungkasnya. (*)

MALILI — Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, Selasa (08/04/2025).

LKPD Unaudited tersebut diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu. Proses penyerahan diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh kedua pihak. Dalam sambutannya, Bupati Irwan mengungkapkan harapannya agar LKPD yang diserahkan dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

“Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tentu berharap laporan keuangan yang diserahkan hari ini juga dapat meraih opini WTP seperti tahun-tahun sebelumnya,” harap Irwan. Ia menjelaskan bahwa, laporan yang diserahkan mencakup berbagai dokumen penting, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

“Kami berharap laporan yang diserahkan ini nantinya dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik terkait pengelolaan keuangan pada masa yang akan datang,” tambahnya. Irwan menegaskan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan akan berdampak positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.

Sementara Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu berharap tidak terdapat permasalahan signifikan yang bersifat material sehingga dapat mempengaruhi opini dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2024.

“Kami berharap kepala daerah beserta jajaran dapat selalu menjaga komunikasi yang baik dengan pemeriksa untuk menghindari kesalahpahaman akibat informasi yang tidak tersampaikan,” jelas Winner Franky. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan didampingi Wakil Ketua DPRD Lutim, Hj. Harisah Suharjo, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Lutim, Ramadhan Pirade, Inspektur Lutim, Salam Latif, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Muhammad Said, serta sejumlah staf terkait. (*)

MALILI — Mengawali hari kedua aktivitas pemerintahan usai libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, bersama Wakil Bupati, Hj. Puspawati Husler, memimpin apel pagi perdana yang digelar di halaman Kantor Bupati, Rabu (09/04/2025).

Apel pagi tersebut menjadi momen penting untuk membangkitkan kembali semangat kerja, mempererat tali silaturahmi, sekaligus menegaskan komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam arahannya, Bupati Irwan menegaskan pentingnya kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurutnya, sehebat apapun perencanaan yang dibuat, tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya kedisiplinan dari seluruh unsur pemerintahan. “Apapun yang kita rencanakan di lingkup Pemerintah Daerah tidak akan berjalan dengan baik tanpa menomorsatukan kedisiplinan. Saya percaya, ASN Luwu Timur mampu menjunjung tinggi nilai itu demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati.

Terakhir, H. Irwan meminta seluruh aparatur untuk menjaga kedisiplinan secara menyeluruh, baik dalam hal waktu, pelaksanaan tugas, maupun penampilan sebagai bentuk tanggung jawab bersama yang bermuara pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.

Apel pagi yang berlangsung khidmat ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan halal bihalal. Suasana hangat dan penuh keakraban terlihat saat Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh peserta apel saling bersalaman dan bermaaf-maafan, menandai semangat baru dalam mengemban amanah pelayanan publik.

Turut hadir dalam apel tersebut Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli, para pejabat eselon II, III, dan IV, serta seluruh ASN, PPPK, dan tenaga upah jasa yang memadati halaman kantor bupati. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas pasca-libur, namun menjadi simbol dimulainya kembali komitmen bersama untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan penuh dedikasi demi kemajuan Luwu Timur. (*)

PALOPO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Palopo soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon wakil walikota, Ahmad Syarifuddin yang akrab disapa Ome. Tindaklanjut KPU adalah memberikan kesempatan kepada Ome untuk memperbaiki berkas administrasi pencalonan selama lima hari.

Komisioner Bawaslu Palopo, Ardianysah Indra Panca Putra, mengaku telah menerima tindaklanjut rekomendasi dari KPU Sulsel pada Selasa (08/04/225). ” Suratnya tindaklanjut KPU sudah kami terima. Kami akan melakukan kajian secara konferehensip seperti ada pilkada lalu. Apakah tindaklanjut tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak,” katanya saat ditemui di Kantor Bawaslu, Rabu (09/04/2025).

Dia mengatakan, Bawaslu punya waktu selama tujuh hari untuk melakukan kajian. Jika hasil kajian menyatakan bahwa tindaklanjut tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, Bawaslu akan melakukan pengawasan apakah tindaklanjut tersebut dilaksanakan atau tidak.

” Tapi tidak menutup menutup kemungkinan tindaklanjut KPU terhadap rekomendasi Bawaslu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kami akan melakukan koordinasi berjenjang dengan KPU Provinsi hingga KPU RI,” katanya. Sebelumnya, KPU Sulsel menerbitkan surat Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 yang dikeluarkan pada Selasa (08/04/2025) di Makassar dan ditandatangani oleh Ketua KPU Sulsel, Hasbullah perihal tindaklanjut rekomendasi Bawaslu.

Intinya, Ome diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas pencalonannya. Sebagai mantan terpidana dengan ancaman di bawah lima tahun penjara, Ome diwajibkan untuk secara jujur atau terbuka mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

” Pengumuman bisa dilakukan melalui pemasangan spanduk, banner atau bilboard, media sosial atau surat kabar dan majalah baik lokal maupun nasional,” kata Hasbullah dalam suratnya. Ome juga diminta untuk menyerahkan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan, surat dari pimpinan media massa, salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta surat keterangan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

” Akhmad Syarifuddin wajib memenuhi persyaratan tersebut diatas sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu. Penyampaian dokumen syarat calon lima hari setelah keputusan KPU. Kemudian KPU akan melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang dimasukkan pada 13 April-15 April 2025,” katanya.

Dalam hal menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu, KPU memedomani ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

KPU juga berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Verifikasi keterpenuhan syarat pencalonan tidak berlaku bagi Akhmad Syarifuddin bila yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon baik calon walikota maupun calon wakil walikota.

Hasil kajian Bawaslu menyebutkan Ome melanggar pasal 7 ayat 2, huruf G undang-undang 10 tahun 2018 dan pasal 14 ayat 2 huruf f, pasal 20 ayat 2 point B PKPU nomor 8 tahun 2024 perihal pelanggaran administrasi. Pengadilan Negeri Palopo sendiri menyebutkan bahwa Ome pernah dipidana pada tahun 2018. Pengadilan Palopo siap menganulir atau mencabut surat keterangan tak pernah menjadi terpidana yang diberikan kepada Ome. (nad)

PALOPO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pencalonan yang dilakukan calon Wakil Walikota Palopo, Akhmad Syarifuddin atau akrab disapa Ome.

Tindaklanjut tersebut tertuang dalam surat Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 yang dikeluarkan pada Selasa (08/04/2025) di Makassar dan ditandatangani oleh Ketua KPU Sulsel, Hasbullah. Intinya, Ome diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas pencalonannya.

Sebagai mantan terpidana dengan ancaman di bawah lima tahun penjara, Ome diwajibkan untuk secara jujur atau terbuka mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

” Pengumuman bisa dilakukan melalui pemasangan spanduk, banner atau bilboard, media sosial atau surat kabar dan majalah baik lokal maupun nasional,” kata Hasbullah dalam suratnya. Ome juga diminta untuk menyerahkan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan, surat dari pimpinan media massa, salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta surat keterangan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

” Akhmad Syarifuddin wajib memenuhi persyaratan tersebut diatas sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu. Penyampaian dokumen syarat calon lima hari setelah keputusan KPU. Kemudian KPU akan melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang dimasukkan pada 13 April-15 April 2025,” katanya.

Dalam hal menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu, KPU memedomani ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

KPU juga berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Verifikasi keterpenuhan syarat pencalonan tidak berlaku bagi Akhmad Syarifuddin bila yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon baik calon walikota maupun calon wakil walikota.

Hasil kajian Bawaslu menyebutkan Ome melanggar pasal 7 ayat 2, huruf G undang-undang 10 tahun 2018 dan pasal 14 ayat 2 huruf f, pasal 20 ayat 2 point B PKPU nomor 8 tahun 2024 perihal pelanggaran administrasi.

Diketahui, Ome dilaporkan atas dugaan tidak jujur mengungkapkan statusnya sebagai mantan terpidana dalam pencalonannya. Ia pernah menjalani proses hukum dan divonis bersalah dalam kasus dugaan ujaran kebencian pada 2018 lalu, saat dirinya turut serta dalam pemilihan Wali Kota Palopo. Ia dilaporkan oleh seorang warga bernama Reski Adi Putra.

Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Palopo, Naili-Ome  nomor urut 4 seperti pada pilkada 2024. Naili maju sebagai calon walikota menggantikan suaminya Trisal Tahir yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi . (*)

PALOPO — Satu dari enam anggota DPRD dari Fraksi NasDem Kota Palopo yakni Abdul Salam kini menghadapi masalah di internal partainya. Partai NasDem memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap legislator dua periode itu. Abdul Salam secara terang-terangan melawan keputusan partai NasDem di Pilkada Palopo.

Sejak awal, Abdul Salam terang-terangan mendukung duet Trisal Tahir-Akhmad Syarifuddin Daud. Abdul Salam bahkan terangan memposting foto dan video kedekatannya dengan duet nomor urut 4 tersebut hingga sikap membelotnya dari usungan partai sendiri menuai kecaman dari internal Partai NasDem
.
“Sudah berproses di DPP NasDem PAWnya atas nama Abdul Salam,” kata Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW NasDem Sulsel, Mustaqim Musma, kepada awak media Selasa 8 April 2025.

Taqim begitu ia disapa, menambahkan, apa yang diperlihatkan Abdul Salam sebagai anggota DPRD di Pilkada Palopo sudah berlawanan dengan yang ia tandatangani jelang pilkada lalu. “Jadi jelang pilkada lalu, seluruh anggota DPRD dari Partai NasDem sudah menandatangani fakta integritas,” ungkap Taqim.

Di mana didalamnya, lanjut Taqim, ada tiga poin dalam surat tersebut. Pertama, setiap anggota DPRD dari Partai NasDem harus mentaati keputusan partai NasDem dalam mengusung paslon pada pilkada. Kedua, anggota DPRD dari Partai NasDem harus ikut berperan aktif dan bekerjasama paslon pilihan Partai NasDem untuk mencapai kemenangan di Pilkada.

“Di poin terakhir, bersedia mendapatkan sanksi organisasi sesuai aturan dan keputusan partai NasDem. Nah, PAW ini merupakan sanksi atas pelanggarannya,” jelas Taqim. Sebelumnya, NasDem Kota Palopo juga sudah menerbitkan Surat bernomor : 20/B/DPD-NasDem/Palopo/XII/2024 perihal usul Pemberhentian kader dan PAW. Di mana, ada empat poin yang dicantumkan DPD Partai NasDem kota Palopo dalam pengusulan pemberhentian dan PAW Abdul Salam.

Salah satunya ialah keluarnya surat peringatan dari DPD Partai NasDem Palopo untuk Abdul Salam namun tidak diindahkan. Berdasarkan surat DPD Partai NasDem Palopo itu, Abdul Salam sudah mendapat dua kali surat peringatan.

“Dari dasar itulah NasDem Sulsel juga sudah menindaklanjuti dengan meneruskan ke DPP,” tambahnya. Sebelumnya, Sekretaris DPW Partai NasDen Sulsel, Syaharuddin Alrif, sudah mewanti-wanti kepada seluruh kadernya untuk fokus pada pemungutan suara ulang (PSU) Pilwalkot Palopo. Apalagi hanya menghitung hari pelaksanaannya.

Ia meminta seluruh kader untuk memenangkan Farid Kasim Judas-Hj Nurhaeni (FKJ-Nur) di PSU Pilwalkot Palopo. Paslon nomor urut 2 ini merupkanan usungan Nasdem. “Ini bukan sekadar instruksi, ini perintah partai. Semua kader harus bekerja untuk Farid Kasim Judas,” tegas Syahar. (*)

PALOPO — Temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palopo yang menyebut calon Walikota Akhmad Syarifuddin Daud melanggar administrasi pencalonan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Palopo. Kepada wartawan, Humas PN Palopo, Dr  Iustika Puspasari SH, MH, dengan tegas menyatakan bahwa Akhmad Syarifuddin Daud atau akrab disapa Ome pernah menjadi terpidana pada tahun 2018 dan sudah berkekuatan hukum (Inkrach).

” Walaupun pidana singkat atau percobaan tapi tetap dianggap bahwa pernah terpidana,” katanya, Selasa (08/04/2025). ” Surat keterangan (Suket) Pengadilan Negeri bisa saja salah. Dan kami siap untuk mencabut dan memperbaiki sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Iustika mengungkapkan, sejak beberapa tahun lalu, pihaknya sudah menggunakan aplikasi digital. Siapapun dan dimanapun orang bisa meminta surat keterangan. Setelah memenuhi syarat, Suket bisa diambil. Dia mengakui, nama Ome memang tidak terdaftar di sistim.

Alasannya, saat meminta surat keterangan Ome tidak menambahkan gelar Doktor di depan namanya. Hanya, Akhmad Syarifuddin Daud. ” Padahal di 2018 saat terpidana menggunakan Dr Akhmad Syarfuddin Daud. Makanya, sistem tidak membaca, ” katanya lagi.

Setelah ribut-ribut lanjut Iustika pihaknya melakukan pengecekan secara manual. ” Dan memang yang bersangkutan pernah terpidana pada tahun 2018. Jika surat keterangan tidak sebagaimana mestinya, maka kami di Pengadilan harus menganulir surat keterangan tersebut” ,” tegasnya. Pihaknya juga mengaku sudah didatangi oleh Bawaslu Palopo untuk melakukan klarifikasi terkait surat keterangan tersebut.

Hasil kajian Bawaslu menyebutkan Ome melanggar pasal 7 ayat 2, huruf G undang-undang 10 tahun 2018 dan pasal 14 ayat 2 huruf f, pasal 20 ayat 2 point B PKPU nomor 8 tahun 2024 perihal pelanggaran administrasi.

Diketahui, Ome dilaporkan atas dugaan tidak jujur mengungkapkan statusnya sebagai mantan terpidana dalam pencalonannya. Ia pernah menjalani proses hukum dan divonis bersalah dalam kasus dugaan ujaran kebencian pada 2018 lalu, saat dirinya turut serta dalam pemilihan Wali Kota Palopo. Ia dilaporkan oleh seorang warga bernama Reski Adi Putra. (*)

PALOPO — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palopo telah menyerahkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo guna menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Walikota Palopo, Akhmad Syarifuddin Daud yang akrab disapa Ome. Rekomendasi tersebut dikirim pada 2 April 2025 lalu.

Rekom Bawaslu adalah meminta kepada KPU untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian Bawaslu, Ome melanggar pasal 7 ayat 2, huruf G undang-undang 10 tahun 2018 dan pasal 14 ayat 2 huruf f, pasal 20 ayat 2 point B PKPU nomor 8 tahun 2024 perihal pelanggaran administrasi.

Komisioner KPU Sulsel Divisi SDM dan Litbang, Tasrif, mengatakan pihaknya sudah menerima rekomendasi tersebut. ” Segera kami akan membicarakan terkait rekomendasi Bawaslu Palopo,” katanya saat ditemui di sela-sela pelantikan PPK dan PPS di Hotel Mulia Palopo, Jumat (04/04/2024).

Tasrif juga mengungkapkan, pihaknya akan melakukan konsultasi langsung dan menyurat ke KPU RI untuk meminta arahan serta petunjuk. ” Mungkin Minggu besok, kami akan ke Jakarta untuk konsultasi dengan KPU RI. Setelah itu, kami kembali dan melakukan rapat pleno tekait tindak lanjut rekom Bawaslu,” katanya. (nad)

PALOPO — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palopo telah menyerahkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo guna menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Walikota Palopo, Akhmad Syarifuddin Daud yang akrab disapa Ome. ” Tanggal 2 lalu kami sudah serahkan ke KPU. KPU punya waktu selama tujuh hari untuk memutuskan,” kata Komisioner Bawaslu Palopo, Widianto Hendra saat menggelar konferensi pers, Jumat (04/04/2025) di Kantor Bawaslu Palopo.

Dia mengatakan dalam rekomendasi tersebut tidak ada sama sekali perintah diskualifikasi. ” Pembatalan calon pun tidak ada. Kewenangan kami hanya mengumumkan,” katanya. Dengan dikirimkankannya rekomendasi, maka bola panas kini berada di KPU Palopo untuk memutuskan perkara tersebut.

” Nanti ada mekanisme di KPU yakni melakukan telaah hukum. Kalau ada pelanggaran, mereka yang pikirkan apa sanksinya atau solusinya. Kalau sudah keluar kami akan menilai lagi apakah keputusan KPU sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Kalau tidak sesuai, akan ada prosedur lagi yang kami lakukan. Begitu model kerjanya,” katanya .

Hasil kajian Bawaslu menyebutkan Ome melanggar pasal 7 ayat 2, huruf G undang-undang 10 tahun 2018 dan pasal 14 ayat 2 huruf f, pasal 20 ayat 2 point B PKPU nomor 8 tahun 2024 perihal pelanggaran administrasi.

Diketahui, Ome dilaporkan atas dugaan tidak jujur mengungkapkan statusnya sebagai mantan terpidana dalam pencalonannya. Ia pernah menjalani proses hukum dan divonis bersalah dalam kasus dugaan ujaran kebencian pada 2018 lalu, saat dirinya turut serta dalam pemilihan Wali Kota Palopo. Ia dilaporkan oleh seorang warga bernama Reski Adi Putra.

Mantan Ketua Bawaslu Palopo, Syafruddin Jalal mengatakan syarat calon bukan hanya persoalan administratif, melainkan aspek fundamental yang berdampak pada proses pelaksanaan Pilkada itu sendiri. “Pilkada serentak 2024 di Kota Palopo, Pasaman, dan sejumlah daerah lainnya telah mengajarkan bahwa syarat calon bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut aspek fundamental dalam hukum,” ujarnya.

“Jika terjadi pelanggaran terhadap syarat calon, maka Pilkada harus diulang sejak awal. Hal ini sudah sering saya sampaikan jauh sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahkan sebelum ada mediasi di KPU Palopo,” sambungnya. Dia menilai, penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu harus berhati-hati dalam menyikapi setiap problem yang terjadi selama proses pelaksanaan Pilkada, khususnya di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Palopo. (nad)

PALOPO — Rahul (22) warga Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, diamankan polisi. Ia ditangkap karena mencuri sepeda motor. Kasi Humas Polres Palopo, AKP Supriadi mengatakan, Rahul melancarkan aksinya pada Rabu (2/4/2025).

“Saat itu pemilik rumah sedang mudik dan motornya berada dalam rumah,” kata AKP Supriadi, Kamis (3/4/2025). Rahul memasuki rumah korban dengan merusak dinding yang terbuat dari kayu. Pelaku kemudian keluar dari rumah korban dan membawa kabur motor Yamaha Mio M3 dengan merusak kunci pintu samping rumah.

Pemilik motor tersebut kemudian melaporkan hilangnya motornya tersebut ke pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, kami melakukan penyelidikan dan mengetahui identitas pelaku,” tambahnya.

Polisi kemudian mendapat informasi terkait keberadaan pelaku. Tim langsung mengamankan pelaku di Jalan Patiandjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara pada Kamis (3/4/2025) sore. Saat diamankan, Rahul tak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku dan barang bukti berupa motor Yamaha Mio M3 diamankan di Mapolres Palopo. (*)