LUWU TIMUR–Turut peduli Palestina, Pemuda Burau melakukan aksi solidaritas dan penggalangan dana.
Tak peduli dibakar terik mentari, pemuda(i) Burau, berdiri penuh senyum manis dan penuh semangat memegang pamflet #PrayForPalestine
Mereka dengan tegap berdiri, mengajak masyarakat berdonasi untuk menggalang dana kemanusiaan.
Sejumlah relawan yang tergabung dalam Gerak Kolaborasi Burau, melakukan aksi penggalangan dana untuk Palestina di persimpangan Jalan Trans Sulawesi tepatnya di poros Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.
“Aksi kemanusiaan ini adalah bentuk solidaritas pemuda Burau terhadap saudara-saudara kita yang hingga hari ini masih berjuang melawan kekejaman zionis Israel,” kata Agam salah satu peserta aksi yang ikut hadir.
“Dengan gerakan kecil ini kami berharap bisa menjadi mercusuar gerakan bagi masyarakat kecamatan Burau dan memicu kesadaran masyarakat luas bahwa Palestina sedang tidak baik-baik saja, dan butuh uluran tangan kita semua,” tuntas Agam.
PALOPO–Pemerintah Kota Palopo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sedang menpersiapkan lahan di kawasan kumuh untuk dilakukan penataan prasarana dalam proyek skala kawasan kumuh kota Palopo dengan dana bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui dana Loan (pinjaman).
Dengan pagu anggaran berkisar 18 Milyar, melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, diharapkan Kawasan Tanjung Ringgit Blok C, yang mendapat giliran pertama untuk pelaksanaannya tahun ini bisa berjalan optimal.
Untuk itu, Bappeda Palopo sedang mempersiapkan segala kebutuhan bagi pelaksanaan kegiatan dimaksud. Seperti disampaikan Kepala Bappeda Palopo Raodahtul Jannah melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Palopo, Erdin ST MSi, Senin siang di ruang kerjanya (17/5/2021).
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Palopo, Erdin. (Foto: Iccank/Koran Seruya)
“Kami di Bappeda menyiapkan data, dokumen dan lokasi bersama dengan Perangkat Daerah terkait yakni Dinas Permukiman, PUPR, Dinas Pertanahan dan lainnya. Proyek ini proyek pusat melalui Balai (Balai Prasarana Pemukiman Wilayah). Untuk tahun ini rencananya di Kawasan Tanjung Ringgit Blok C, meliputi pembangunan/peningkatan jalan lingkungan lebar 3 hingga 4 meter dan pembangunan jembatan serta talud,” terang Erdin.
Total jalan lingkungan yang hendak dibangun kurang lebih 1.300 meter atau 1,3 Km dengan lebar bervariasi 3-4 meter. Lokasi persisnya di dekat jembatan Sungai Palopo (dekat Jalan Nonci/Penggoli).
Kawasan Tanjung Ringgit Blok C ini adalah kawasan kumuh di sekitar kelurahan Sabbamparu dan Penggoli, kecamatan Wara Utara.
Diketahui, Kawasan Tanjung Ringgit meliputi 3 Blok yakni blok A, B dan C. Khusus Blok C yang tahun ini akan dikerjakan luasnya kurang lebih 18,78 Hektar. Sedangkan luas area Blok B yang meliputi kawasan kumuh Ponjalae dan Salotellue luasannya sekira 18,78 Ha. Dan Blok A meliputi kawasan kumuh Pontap serta sebagian kawasan kumuh Penggoli dan Ponjalae luasnya mencapai 31,95 Ha.
Selama ini, Pemkot Palopo sudah menata kawasan kumuh dengan berbagai proyek diantaranya Kotaku Reguler yang untuk tahun ini kelurahan yang disasar adalah Tomarundung, Mungkajang dan Tompotikka.Kemudian program Kotaku CFW atau Cash For Work dan yang terbaru pemukiman kumuh Kawasan Tanjung Ringgit.
Luwu Utara–Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Luwu Utara Periode 2021 – 2025 resmi dikukuhkan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Rabu (19/5/2021), di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Luwu Utara.
Pengukuhan yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja ini dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Enyon, Kepala Kantor Kemenag Nurul Haq serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Abdul Hamid.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, yang juga Dewan Pembina FKUB Luwu Utara ini, mengapresiasi kepengurusan FKUB, baik pengurus baru maupun pengurus lama, atas kegiatan pembinaan keumatan yang selama ini dilakukan dengan baik, sehingga potensi konflik antarumat beragama bisa diredam sedini mungkin.
“Kita bersyukur karena beberapa tahun terakhir tidak terjadi konflik antarumat beragama, tapi bukan berarti tidak ada potensi konflik. Untuk itu, FKUB harus berperan penting di dalam mengayomi dan membimbing masyarakat kita dengan baik,” kata Indah dalam sambutannya. Indah mengatakan, hal terpenting dalam kehidupan adalah toleransi.
Menurutnya, toleransi adalah saling menghargai keyakinan antarumat beragama. “Dari toleransi kita harap mampu meredam terjadinya konflik.
Nah, tugas kita sekarang adalah menghadirkan perdamaian dan menghidupkan keharmonisan, sehingga bisa saling menghargai satu sama lain dan menjalankan agama masing-masing dengan baik,” jelasnya.
Sebelumnya, Kakan Kemenag, Nurul Haq, mengaku bersyukur atas kehadiran Bupati Indah Putri Indriani yang bersedia hadir melakukan pengukuhan secara langsung.
“Kita bersyukur ibu Bupati bersedia hadir mengukuhkan untuk memperkuat SK Kepengurusan FKUB yang baru, maka hari ini kita adakan pengukuhan oleh ibu Bupati,” terang Nurul.
Nurul berharap, FKUB Lutra bisa memiliki gedung yang representatif sebagai wadah pertemuan antarpengurus dan anggota FKUB. Di mana kantor tersebut nantinya sebagai pusat kegiatan keummatan demi terwujudnya keharmonisan dan kerukunan umat beragama di Luwu Utara. “Kami berharap ke depan sudah memiliki kantor sendiri,” tandasnya.
Luwu Utara–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara meminta warga Luwu Utara yang tinggal di bantaran sungai untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya bencana, khususnya banjir dan tanah longsor. Mengingat intensitas curah hujan juga masih cukup tinggi.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD, Muslim Muhtar, mengingatkan hal ini usai memantau kondisi permukaan air di sungai Baliase di jembatan Baliase yang mengalami peningkatan debit air, Selasa malam 18 Mei 2021 pukul 20.00 wita.
Kalaksa BPBD Muslim Muhtar saat menerima informasi tersebut langsung turun ke lokasi bersama TRC PB BPBD dan Camat Mappedeceng untuk memantau naiknya debit air sungai Baliase akibat meningkatnya intensitas curah hujan.
“Kami mengimbau warga untuk selalu waspada dan tetap tenang. Jangan panik dan laporkan setiap potensi dan kejadian bencana melalui BPBD atau Pemerintah Desa,” kata Kalaksa BPBD, Selasa malam tadi.
Muslim menyebutkan, curah hujan yang masih tinggi selama sepekan, dan hampir merata di semua wilayah, menjadi alarm bagi warga untuk tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan dari curah hujan tinggi.
“Kondisi ini menjadi alasan utama kesiapsiagaan kita untuk selalu waspada, utamanya warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai untuk selalu waspada terhadap ancaman banjir/genangan dan longsor,” ujar dia mengingatkan.
Muslim mengatakan, peringatan ini perlu menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat di Luwu Utara. Untuk itu, ia meminta agar informasi cuaca yang setiap hari dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dapat dimanfaatkan sebagai informasi awal agar masyarakat senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya bencana. “Semoga masyarakat dan instansi terkait bisa saling mendukung dan memberikan informasi serta masukan agar segera kami tindaklanjuti,” pungkasnya.
Luwu Utara–Kondisi di hulu sungai Baliase, khususnya di dua aliran sungai, yaitu sungai Patikala dan sungai Saluseba, terpantau normal.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD, Muslim Muhtar, menyampaikan hal ini, menyusul merebaknya informasi yang tidak jelas di tengah-tengah masyarakat sepanjang hari ini, Rabu (19/5/2021), yang menyebutkan bahwa ada potensi terjadinya bencana banjir bandang di sungai Baliase.
“Isu terkait potensi banjir bandang itu tidak benar, tapi memang kita tetap harus waspada, tapi kita juga jangan panik,” imbau Kalaksa BPBD, Muslim Muhtar, usai meninjau langsung kondisi sungai Saluseba di desa Pincara dan sungai Patikala di desa Sepakat, Rabu (19/5/2021), pagi tadi. Kedua aliran sungai ini terletak di Kecamatan Masamba.
“Alhamdulillah, kedua sungai dalam keadaan normal. Saya sendiri sudah langsung turun melihat situasi sungai di hulu desa Pincara sungai Saluseba dan di desa Sepakat sungai Patikala. Kedua sungai ini bermuara ke sungai Baliase,” ungkap Muslim.
Untuk itu, dia mengimbau warga Luwu Utara, khususnya di desa tersebut untuk tetap tenang dan tidak panik.
“Saya sudah menyampaikan ke warga di dua desa itu untuk tetap tenang dan jangan panik, tetapi memang juga perlu waspada, karena intensitas curah hujan juga masih cukup tinggi,” terang Muslim.
Sekadar diketahui, Kalaksa BPBD Muslim Muhtar, bersama TRC BPBD, langsung turun ke lapangan untuk melakukan assenment terkait isu banjir sungai Baliase.
PALOPO–Kepala Badan Pertanahan Kota Palopo Melakukan Audience bersama Walikota Palopo terkait kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dan sekaligus menyerahkan laporan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Triwulan I di Ruang Pertemuan Walikota Palopo, Rabu 19 Mei 2021.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo Didik Purnomo, S.ST, M.Si bersama Kasi Penataan dan Pemberdayaan Ibu Hj. Marwah, SH berkoordinasi dgn Walikota Palopo dan Sekda terkait kegiatan Program Strategis Nasional (PSN) Kantor Pertanahan Kota Palopo diantaranya adalah: Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria yang berlokasi di Kelurahan Sendana dan Kelurahan Purangi.
Lokasi ini juga akan menjadi Piloting Project Kampung Reforma Agraria Kota Palopo, dalam hal ini pemerintah kota Palopo turut menjadi anggota Tim Penanganan Akses Reforma Agraria.
Kemudian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pada kegiatan ini pihak Kantor Pertanahan bekerja sama dengan walikota Palopo untuk mengimbau seluruh warga kota Palopo agar segera mendaftarkan tanahnya untuk disertifikatkan secara gratis.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo selaku Ketua Pelaksana Harian GTRA menyerahkan Laporan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Triwulan I kepada Walikota selaku ketua Tim GTRA Kota Palopo Tahun 2021.
Walikota Palopo HM Judas Amir akan menginstruksikan kepada seluruh lurah melalui RT/RW sekota Palopo untuk mendata tanah yang belum mempunyai sertifikat untuk dibuatkan sertifikat gratis.
Turut mendampingi Walikota Palopo Sekretaris Daerah Kota Palopo Drs. Firmanza DP, SH.,M.Si, Asisten II Setda Kota Palopo Ilham, SE, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Palopo Wahyudin.
Perwakilan Pedagang di Terminal Dangerakko saat mendatangi DPRD Palopo, Selasa (18/5) kemarin.
PALOPO–Terkait rencana Pemerintah Kota Palopo melalui Tim Terpadu yang dipimpin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan lapak-lapak liar di sekitar area Terminal Dangerakko mendapat perhatian Wakil Rakyat di Jalan Andi Baso Rahim, Tompotikka Wara Palopo, Selasa (18/5/2021)
Pasalnya, dari 57 lapak/kios liar yang terdata, sebanyak 30 pemilik kios mendatangi DPRD Palopo, Selasa kemarin, meminta waktu tambahan kepada Pemkot untuk memberi kesempatan bagi pihak pedagang membongkar sendiri kios mereka.
Kehadiran perwakilan pedagang itu diterima lintas komisi di DPRD Palopo, diantaranya H Baharman Supri, Dahri Suli, Muhammad Mahdi, Darmawati LS, Bogi Harto, Misbahuddin dan lainnya.
Politisi Golkar Palopo, Drs H Baharman Supri MM
Politisi Golkar di DPRD Palopo, Baharman Supri meminta pemerintah untuk memberi kesempatan kepada para pedagang guna membongkar sendiri toko dan gardunya serta sedapatnya, membantu mereka mencarikan tempat menjual yang baru bagi kelangsungan hidup mereka dalam mencari sesuap nasi bagi keluarganya.
Baharman Supri merasa terharu dengan kehadiran masyarakat pedagang di kantornya, Selasa siang, karena, menurutnya, di saat kehidupan kian sulit mereka ikut bertambah susah dengan rencana pemerintah setelah memenangkan sengketa tanah terminal.
“Ya terharulah, kasihan juga mereka kalau belum tau mau pindah jualan dimana tapi sudah digusur. Beri waktu jika perlu tawarkan solusi, dimana lokasi yang tidak melanggar ketertiban umum, yang mereka bisa gunakan untuk berjualan,” katanya saat dikonfirmasi Rabu (19/5).
“Kita minta 3 hari karena pemerintah sudah punya rencana untuk menata ulang lokasi tersebut untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang turun karena imbas pandemi COVID-19,” terang anggota Komisi I DPRD itu.
Namun demikian, Baharman Supri memahami target pemerintah yakni setidak-tidaknya pemerintah memperlihatkan ke publik bahwa setelah pemerintah menguasai kembali akan ada rencana baru yang lebih baik untuk menyejahterakan dan memajukan sektor ekonomi di kota Palopo.
“Tapi sekali lagi air mata pedagang kaki lima yang menetes di DPRD juga perlu menjadi sumber kebijakan pemerintah dalam mencarikan solusi yang lebih baik ke depannya, edukatif, manusiawi, tapi tetap tegak pada peraturan yang berlaku,” pungkasnya.
Sebelumnya, 4 pedagang di kompleks Terminal Dangerakko diberitakan dengan sukarela angkat kaki sebelum ditertibkan pihak Satpol PP.
Kepala Satpol PP kota Palopo, Andi Farid Baso Rachim menyebut, di Terminal Dangerakko, ada kurang lebih 57 kios yang masuk dalam aset Dishub yang akan ditertibkan. Pemkot Palopo telah bersurat sebanyak 3 kali kepada Pedagang dan berdasarkan permintaan dari Pedagang (sebelum Idul Fitri 1442 H) mereka meminta kelonggaran waktu sampai tanggal 17 Mei 2021.
Pihaknya mewanti-wanti, jika pedagang tak bersedia membongkar kiosnya, maka Tim Terpadu yang dipimpin Satpol-PP akan menempuh upaya paksa.
Baharman Supri saat mendatangi langsung pelapak di Terminal Dangerakko Palopo, Rabu (19/5)
Penertiban ini dilaksanakan atas permintaan Dishub dalam rangka penertiban aset.
Ia juga mengaku masih mengupayakan pendekatan persuasif ke pedagang agar mereka membongkar sukarela kiosnya, namun apabila hal itu tak diindahkan upaya bongkar paksa menjadi keputusan terakhir,” pungkas dia.
LUWU–Kapolsek Ponrang, AKP Sadsali Kareba melaksanakan sambang sekaligus silaturahim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada Selasa (18/5/2021).
Kapolsek di kesempatan tersebut menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas dan Protokol Kesehatan. Ia meminta agar semuanya tetap diterapkan dan jangan sampai kendor.
Kegiatan ini untuk mempererat tali silaturahim dan meningkatkan sinergi bersama antara Polri dengan aparatur pemerintahan khususnya di KUA yang dibawahi oleh Kemenag.
Lanjut Kapolsek, yang mengimbau agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar selalu mematuhi Prokes untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Kegiatan ini masih dalam suasana Idulfitri 1442 Hijriah, dimana Polsek Ponrang aktif melakukan silaturahmi ke rumah tokoh masyarakat dan kantor-kantor dalam ikut meningkatkan silaturahmi dan sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan dari virus corona.
JAKARTA–Mantan Juru Bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yakni Wimar Witoelar (WW) dikabarkan meninggal dunia. WW wafat pada usia 75 tahun.
Kepergian Wimar disampaikan salah satu sahabatnya, Rabu pagi (19/5/2021) sekira pukul 9.00 WIB.
“Terima kasih doanya untuk rekan-rekan media, teman-teman dan sahabat WW di mana pun berada. Mohon WW dimaafkan. WW sudah pergi dengan tenang sekitar pukul 9 pagi,” tulis Direktur InterMatrix Communication (IMX) yang juga sahabat Wimar, Erna Indriana, dalam pesan singkatnya.
Pantauan Koran Seruya di berbagai media nasional dan sosial media, jenazah Wimar Witoelar tiba di rumah duka pada pukul 11.19 WIB.
Jenazahnya dibawa mobil ambulans berwarna putih.
Saat jenazah eks Jubir Gusdur dikeluarkan dari ambulans, tangis keluarga Wimar pecah. Termasuk beberapa anggota Intermatrix Communications, yang merupakan PR Consultant milik Wimar.
Mereka tampak berpelukan, menguatkan satu sama lain. Kemudian, para kerabat langsung melaksanakan salat jenazah kepada Wimar.
Adapun salat jenazah dilaksanakan secara bergantian. Pasalnya, pandemi COVID-19 masih berlangsung.
“Saat ini kita akan melaksanakan salat jenazah. Ganti-gantian ya supaya tidak berkerumun,” ujar salah satu kerabat.
Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah Wimar Witoelar. Beberapa bendera kuning dipasang di sekitar rumah dan pinggir jalan.
Sebelumnya, Wimar, yang merupakan Pemilik Biro Konsultan IMX, dikabarkan kritis di rumah sakit Pondok Indah usai didiagnosis mengalami sepsis alias kondisi medis yang disebabkan oleh timbulnya peradangan karena infeksi yang masuk dalam tubuh.
Wimar, pria kelahiran 1945 itu dikenal sebagai eks Juru Bicara Kepresidenan Gusdur. Wimar jadi Jubir Presiden periode 2000-2001.
Dia sempat mencicipi sejumlah profesi, mulai dari wartawan, dosen di Institut Teknologi Bandung (ITB), kolumnis, penulis, pengusaha, hingga pemandu acara talk show di televisi.
Tak ketinggalan, alumnus Universitas George Washington ini juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang kerap melakukan kritik pada era Orde Baru melalui program ‘Perspektif’ di SCTV. Program itu pun sempat disetop. Selain presenter program Perspektif ia juga sempat jadi host acara Selayang Pandang pada zaman orde baru.
Pria kelahiran Padalarang itu juga kerap dipercaya menjadi pembicara dalam berbagai acara internasional dalam bidang politik dan ekonomi seperti di Sydney, London, Washington, New York, hingga Singapura.
PALOPO–Setelah disurati untuk yang ketiga kalinya oleh Dinas Perhubungan (Dishub), sebanyak empat pedagang di kawasan Terminal Dangerakko, Kota Palopo, Selasa (18/5/2021), memilih membongkar sendiri kios jualannya secara sukarela.
Menurut Kasatpol-PP Kota Palopo, Andi Farid Baso Rachim, pembongkaran 4 kios oleh pedagang tersebut didampingi aparat Satpol-PP, Dishub, beserta tim terpadu Pemkot Palopo.
Sesuai jadwal, Selasa kemarin penertiban aset daerah dilakukan Satpol-PP plus Tim Terpadu.
“Di terminal ini, ada kurang lebih 57 kios yang masuk dalam aset Dishub yang akan ditertibkan, Pemkot Palopo telah bersurat sebanyak 3 kali kepada pedagang dan berdasarkan permintaan dari pedagang pada saat sebelum Lebaran Idul Fitri 1442 H, mereka meminta kelonggaran waktu sampai tanggal 17 Mei kemarin, jadi sebenarnya batas waktu pembongkaran yang ditoleransi pemerintah sudah lewat sehari,” ucap mantan Kadishub itu.
“Apabila masih ada pedagang tak bersedia membongkar kiosnya, maka Tim Terpadu yang dipimpin Satpol-PP akan menempuh upaya paksa. Penertiban ini dilaksanakan atas permintaan Dishub dalam rangka penertiban aset, kita masih mengupayakan pendekatan persuasif ke pedagang agar mereka membongkar sukarela kiosnya, namun apabila hal itu tak diindahkan upaya bongkar paksa menjadi keputusan terakhir,” pungkas dia.
Luwu Utara–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan eksekutif.
Tiga Ranperda itu adalah Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041, Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik serta Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri 2021-2041.
Persetujuan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pembahasan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas 3 Rancangan Peraturan Daerah, Selasa (18/5/2021), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Utara, Jalan Simpurusiang, Masamba. Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Basir, dan dihadiri Wakil Bupati Suaib Mansur.
Kendati menyetujui tiga Ranperda untuk ditindaklanjuti dalam tahap pembahasan selanjutnya, seluruh fraksi tetap memberikan saran dan masukan demi penyempurnaan tiga ranperda tersebut. Wabup Suaib berharap tiga Ranperda ini dapat ditetapkan menjadi Perda karena Ranperda ini sangat penting dalam pembangunan Luwu Utara ke depan.
“Kita berharap tiga Ranperda ini dapat berjalan sesuai harapan kita bersama, untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda,” harap Suaib.
Sekadar diketahui, Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah 2021-2041 adalah revisi dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031.
Kemudian Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik sangat diperlukan agar Pemda lebih proaktif dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan air limbah domestik, sehingga kualitas sumber daya air dan kesehatan lingkungan tetap terjaga. Kemudian Ranperda yang ketiga adalah Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri 2021-2041.
Ranperda ini adalah salah satu tenaga pendorong pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Luwu Utara sangat diperlukan, mengingat SDM dan SDA yang tersedia cukup tinggi. Rapat Paripurna ini juga dihadiri para Kepala Perangkat Daerah, dan para Anggota DPRD.
Luwu Utara–Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur, optimistis pengendalian COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara dapat berjalan dengan baik, tapi dengan catatan testing atau pemeriksaan COVID-19 juga harus terus dilakukan setiap harinya. Berdasarkan standar WHO, jumlah testing COVID-19 yang harus dilakukan adalah 1/1.000 dari jumlah penduduk.
Nah, Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Luwu Utara dalam seminggu terakhir, (11 – 17 Mei 2021), telah melakukan testing sebanyak 268 kali.
Wabup Suaib mengalkulasi bahwa jumlah testing 268 kali sudah mendekati standar WHO. Tinggal, kata dia, testing perlu digenjot lagi untuk mencapai standar WHO 1/1.000 guna mengendalikan virus berbahaya ini.
“Standar pengendalian menurut WHO adalah indikator testing minimal 1/1000 penduduk per minggu. Nah, khusus di Luwu Utara, berdasarkan data tanggal 11 – 17 Mei 2021, jumlah test PCR atau rapid test antigen sebanyak 268 kali. Kalau penduduk kita 329.586, maka ratio testing kita satu minggu terakhir adalah 8,13/10.000 atau 0,813/1.000, atau di bawah 1/1000,” urai Wabup Suaib, Selasa (18/5/2021), di Masamba.
Menurutnya, capaian tersebut sudah sangat baik untuk pengendalian COVID-19 di level kabupaten/kota. Meski begitu, dia tetap berupaya agar Satgas COVID-19 Luwu Utara terus menggenjot testing COVID-19 agar standar WHO bisa tercapai. “Angka 0,776 sebenarnya mendekati angka 1, artinya tidak menutup kemungkinan ini bisa kita capai untuk menuju angka 1. Minimal testing per hari 47 orang, atau 329 per minggu,” urainya.
Nah, kondisi testing COVID-19 yang sudah mulai berjalan baik, maka yang perlu ditingkatkan menurut mantan Kadis PUPR ini adalah jumlah testing per hari atau per minggu yang harus terus digenjot lagi. “Capaian kita ini sudah sangat baik. Mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah jumlah testing per hari atau per minggunya,” harapnya.
Apa yang disampaikan Suaib, direspon Bupati Indah Putri Indriani. Menurut Bupati, jumlah testing 1/1.000 dari jumlah penduduk bisa dicapai dengan melakukan beberapa langkah penanganan, seperti RSUD dan Dinas Kesehatan harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, seperti memastikan tersedianya alat kesehetan, yaitu di antaranya APD, rapid test antigen dan media PCR.
Selain itu, kata Bupati, Dinas Kesehatan harus intens mengoordinasikan terkait kapasitas dan kemampuan pemeriksaan sampel harian dengan pihak labotatorium yang selama ini melakukan pemeriksaan sampel atau spesimen swab. Memastikan ketersediaan rumah karantina mandiri di setiap desa, juga menjadi urgen, mengingat program Wisata COVID-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah ditutup.
“RSUD harus memastikan ketersediaan UGD dan kamar, khusus pasien COVID-19. BPKAD juga kita harap menyiapkan anggaran penanganan COVID-19, termasuk insentif nakes per kasus. Untuk Satgas, permantap edukasi warga untuk mau diperiksa atau memeriksakan diri secara sukarela guna memenuhi target minimal pemeriksaan harian. Kalau semua ini siap, insya Allah pengendalian COVID-19 di Luwu Utara dapat berjalan dengan baik,” tegas Indah.
Namun yang tidak kalah pentingnya, lanjut Indah, adalah tetap mendisiplinkan diri dengan patuh dan taat menegakkan protokol kesehatan di mana pun dan kapan pun saat beraktivitas di luar rumah. “Sambil kita mempersiapkan semua upaya tadi, maka upaya terbaik saat ini adalah tetap melakukan pencegahan dengan memastikan kita dan masyarakat tetap displin protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari hari,” tandasnya.
Sementara Data Indikator Surveilans dan Epidemiologi terbaru, 17 Mei 2021, yang dikeluarkan Satgas COVID-19 Luwu Utara bahwa angka reproduksi efektif (Rt) COVID-19 di Luwu Utara adalah 0,81, dengan jumlah test PCR 46 kali per hari. Angka positivity rate 0,00%, dengan jumlah test PCR/Antigen per 1.000 penduduk per minggu adalah 0,81. Angka 0,81 ini menggambarkan bahwa Luwu Utara kini dalam penanganan COVID-19 yang benar, karena sudah mendekati standar WHO, yakni 1/1.000 dari jumlah penduduk yang ada.
PALOPO–Pansus III DPRD Palopo bersama dengan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Palopo membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), Selasa 18 Mei 2021.
Rapat yang digelar di ruang musyawarah DPRD, ini dihadiri Kepala Dinas Pertanakbun, Muh Ibnu Hasyim yang mengatakan, bahwa program pertanian LP2B diusulkan untuk melindungi lahan pertanian yang ada demi kebutuhan produksi pangan di kota idaman, Palopo.
“Jika lahan pertanian terus dialihfungsikan menjadi lahan lain, maka produksi pangan di kota Palopo akan berkurang sehingga berujung pada kerugian bagi petani serta cadangan pangan kita,” demikian sebut Ibnu saat rapat Selasa sore.
Di kota Palopo, tiga wilayah yang menjadi perlindungan lahan pertanian ada di tiga kecamatan yaitu kecamatan Telluwanua, Sendana dan Wara Barat.
Rapat pembahasan dihadiri Ketua Pansus III, Darmawati LS, S.KM, MM beserta anggota Pansus lainnya, Dahri Suli, Andi Herman Wahidin, Misbahuddin selaku ketua Bapemperda DPRD serta Bogi Harto.
Turut hadir mendampingi Kadis Pertanian, antara lain Tim Penyusun Naskah Akademik LP2M Unanda, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, Dinas PUPR dan Bappeda.
Kadis Kominfo Luwu Timur, Masdin saat mengikuti tes covid-19 dengan menggunakan alat pendeteksi GeNose
Malili – Untuk memastikan tidak adanya penularan virus Corona (Covid-19) didalam tubuh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur, Masdin manfaatkan alat Pendeteksi GeNose.
GeNose merupakan alat pendeteksi virus corona buatan para ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang baru-baru ini resmi mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan.
Sementara di Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merupakan yang pertama menggunakan alat tes GeNose tersebut berdasarkan pengakuan Bupati Luwu Timur, H. Budiman saat membuka acara pemeriksaan alat baru pendeteksi virus corona tersebut.
Masdin sekaligus Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 usai menjalani tes, merasa takjub dengan alat tersebut karena sangat simpel digunakan dan hasilnya cepat diketahui.
“Bagus ini karena cara melakukannya pun sangat mudah, kita hanya meniup sebuah alat semacam tabung hingga berbentuk balon lalu setelah itu dikunci agar angin tidak keluar, karena hembusan napas tersebut nantinya yang akan diperiksa sangat simpel,” kata Masdin, usai mengikuti tes covid-19 menggunakan GeNose, di Kantor Bupati Luwu Timur, Selasa (18/05/2021).
Ia pun berharap, dengan adanya alat pendeteksi baru ini, Kabupaten Luwu Timur bisa segera terbebas dari pandemi virus corona. Namun terlepas dari itu, Masdin juga kembali mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19 di manapun berada.
Cara kerja GeNose ialah mengidentifikasi virus corona dengan cara mendeteksi Volatile Organic Compound (VOC). Dimana VOC terbentuk lantaran adanya infeksi Covid-19 yang keluar bersama napas. Orang-orang yang akan diperiksa menggunakan GeNose, terlebih dahulu diminta mengembuskan napas ke tabung khusus.
Selanjutnya, sensor-sensor dalam tabung itu lalu bekerja mendeteksi VOC. Kemudian, data yang diperoleh akan diolah dengan bantuan kecerdasan buatan hingga memunculkan hasil. Dalam waktu beberapa menit, GeNose bisa mendeteksi apakah seseorang positif atau negatif Covid-19.
Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi FH-UNHAS menggelar aksi diam secara serentak di berbagai daerah pada Selasa, 18 Mei 2020 pukul 16.00 Wita.
Aksi ini bertujuan untuk menunjukkan keseluruh masyarakat indonesia bahwa KPK sedang diambang kehancuran akibat keserakahan elit penguasa.
Di Kota Palopo sendiri, aksi ini dilakukan di area Lapangan Pancasila, Tompotikka Wara.
Nurwan Fauzan selaku Wakil Ketua 1 Garda Tipikor FH UNHAS mengkoordinir aksi tersebut bersama beberapa teman anggota Garda Tipikor yang berdomisili di kota Palopo.
“Kalau di Makassar teman-teman melaksanakan aksi diam, tapi kami di Palopo kami membagi-bagikan selebaran kepada masyarakat agar masyarakat tahu kondisi yang terjadi di KPK dan juga kami ajak masyarakat untuk tandatangan petisi,” terang Nurwan saat dihubungi Koran Seruya lewat aplikasi perpesanan, Selasa sore.
Sementara itu, Ketua Umum Garda Tipikor Yusuf B dalam Press Release-nya mengatakan, “Ini langkah awal kami, jadi semacam agitasi wacana dulu sebelum lanjut ke step berikutnya. Kami berharap lewat aksi serentak ini, masyarakat bisa melihat bagaimana para elit penguasa secara terang-benderang menghancurkan KPK dan pemberantasan korupsi di negara kita saat ini,” ujar dia.
Pasca putusan MK yang lalu atas UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 ini, nampak bahwa kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia sudah berada di titik nadir.
Terlihat dengan jelas ada semacam orchestrasi untuk membunuh KPK secara terencana dan putusan MK menjadi bagian dari rencana tersebut yaitu mulai dari revisi UU KPK, pemilihan komisioner KPK bermasalah hingga alih fungsi pegawai KPK melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan. Meski Jokowi dalam pernyataannya tidak setuju jika tes wawasan kebangsaan dijadikan dasar pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lulus, dan
didukung oleh wakil ketua KPK Nurul Ghufron yang mengaku sejalan dengan apa yang dinyatakan presiden Jokowi. Mudah-mudahan ini bukan sekedar gimik atau bagian dari orchestrasi yang disinggung di awal, tulis Yusuf.
Sebelum putusan ini, KPK memang sudah memproduksi banyak masalah, yang diantaranya: kebijakan kontroversial Pimpinan KPK yang menonaktifkan 75 pegawai KPK yang diantaranya banyak penyidik senior yang berintegritas melalui SK yang dikeluarkannya.
Tes wawasan kebangsaan seolah-olah dijadikan kamuflase untuk mengebiri para prajurit yang selama ini dianggap sebagai simbol dari KPK.
– Tes Wawasan Kebangsaan yang substansi pertanyaannya absurd, konyol dan irasional.
Beredar di media pengakuan pegawai yang tidak lulus TWK dan mempersoalkan pertanyaan yang tidak relevan mulai dari jilbab, qunut, HRS, FPI, LGBT, Islamnya Islam apa dan berbagai pertanyaan nyeleneh lainnya.
– KPK tidak disebut lagi sebagai lembaga Independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Runtuhnya independensi lembaga akibat alih status pegawai menjadi ASN. Sehingga hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan;
– Jangka waktu SP3 selama 2 tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas negara. Terbukti pada kasus BLBI kemarin yang sempat heboh karena di SP3 kan oleh KPK. Belum lagi kasus-kasus korupsi besar seperti: e-KTP, Kasus Mafia Migas, korupsi pertambangan dan perkebunan, korupsi kehutanan dan kasus lain dengan kerugian keuangan negara yang besar.
Dibandingkan dengan penegak hukum lain yang mengacu pada KUHAP, tidak terdapat batasan waktu untuk SP3, padahal KPK menangani korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, bukan tindak pidana umum.
“Tsunami oligarki” Jelas telah membuat KPK dalam kondisi sekarat. Presiden RI, DPR RI, MK, dan Pimpinan KPK merupakan aktor-aktor yang mesti dimintai pertanggungjawaban atas pelemahan KPK.
Dari sekelumit persoalan yang menghinggapi tubuh KPK saat ini, timbul narasi bahwa inilah
akhir kisah dari anak kandung reformasi, keistimewaan yang dahulu dimilikinya kini satu per satu rontok terkoyak-koyak oleh ketamakan ‘bandit’ yang berada dalam lingkar kekuasaan. Sehingga wajar ketika eksistensi KPK mulai dipertanyakan, apakah pantas dipertahankan ataukah sudah selayaknya untuk dibubarkan.
Oleh karena itu Garda Tipikor FH-UH melalui fungsi Penindakan yang dimiliki dengan ini menyatakan bahwa:
1. Meminta pertanggungjawaban penuh Presiden Joko Widodo dan DPR RI atas berbagai permasalahan yang terjadi dalam tubuh KPK saat ini!
2. Mengecam Putusan MK atas UU KPK dan mempertanyakan keberpihakan MK terhadap penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia!
3. Mendesak Ketua KPK, Firli Bahuri untuk mencabut Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang berisi Penonaktifan 75 Pegawai KPK yang tak lolos asesman TWK yang sejatinya sangatlah absurd dan syarat akan upaya penyingkiran terhadap 75 pegawai KPK yang memiliki kinerja baik serta sedang menangani perkara korupsi !
4. Mendesak Ketua KPK Firli Bahuri agar segera mundur dari jabatan komisioner KPK atas kegaduhan dan upaya pelemahan KPK serta berbagai pelanggaran kode etik yang telah dilakukan.
PALOPO–Ketidakhadiran 5 pejabat yang telah diundang sebelumnya oleh Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) membuat rapat pembahasan yang sudah siap digelar di Ruang Musyawarah DPRD Palopo, Selasa 18 Mei 2020, akhirnya batal diselenggarakan.
Sekretaris Pansus, Jabir, kepada Koran Seruya, mengatakan, ketidakhadiran (para pejabat) tersebut membuat rapat yang sejatinya digelar pukul 10.00 WITA akhirnya tertunda.
Dari 8 pejabat dari Perangkat Daerah terkait disabilitas yang diundang, hanya 3 yang hadir dan lima diantaranya belum nampak hadir sehingga rapatpun terpaksa ditunda sementara.
“Dari 8 yang kami undang, hanya 3 yang hadir yakni Dinas Sosial yang diwakili oleh Kabidnya, Kesbangpol dan Kabag Hukum Setda Palopo. Sedangkan yang lain tidak hadir dengan alasan belum Serahterima Jabatan (Sertijab),” sebut Jabir di ruang kerjanya di ruang rapat Komisi I DPRD Palopo, Selasa sore.
Kelima Pejabat yang tidak hadir antara lain, dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemuda Olahraga dan Kabag Pemerintahan Setda Palopo.
Buntut mutasi yang dilakukan Pemkot Palopo, sehari sebelum libur cuti bersama yakni pada Selasa 11 Mei 2021 lalu, membuat sejumlah Perangkat Daerah di kota Palopo hingga kini masih ada yang belum melakukan dan menandatangani Berita Acara Sertijab sehingga rapat Pansus di DPRD pun mengalami kendala.
“Sebenarnya kami di DPRD Palopo sudah siap dan ingin kejar waktu, supaya ‘utang’ Ranperda di tahun 2021 ini semuanya bisa kita lunasi dan tak ada lagi yang tidak selesai sehingga nyebrang lagi ke tahun berikutnya. Tapi yah, kami memaklumi saja, situasinya memang sudah seperti ini, sisa nanti kita lihat waktunya kapan untuk kita susun jadwal selanjutnya,” pungkas Jabir.
Rapat Pansus Disabilitas ini sendiri belum bisa memastikan kapan agenda rapat pembahasan ini akan dijadwalkan ulang, mengingat belum ada kepastian soal serahterima jabatan dan juga padatnya jadwal anggota DPRD Palopo itu sendiri.
Bupati Luwu Timur, H. Budiman menjadi orang pertama melakukan pemeriksaan menggunakan alat GeNose
Malili – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur menjadi Kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang menggunakan GeNose sebagai alat mendeteksi virus Covid-19.
Dengan adanya alat itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara langsung menggunakan alat itu untuk memeriksa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlangsung di Kantor Bupati Lutim, Selasa (18/05/2021)
Bupati Lutim, H. Budiman menjadi orang pertama yang menggunakan alat pendeteksi covid-19 tersebut.
Dalam sambutannya di sela-sela pemeriksaan tersebut, Bupati menyampaikan mulai hari ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan mencoba menggunakan alat pendeteksi covid19 yang baru bernama GeNose ini.
“Mungkin kita yang pertama yang memakai alat ini di Sulawesi Selatan. GeNose ini merupakan bantuan dari PT. Vale Indonesia dan PT CLM. Jadi kita dapat alat GeNose ini 4, 2 dari CLM dan 2 dari PT. Vale. Kemudian mobil yang kemarin diserahkan oleh Bank Sulselbar akan kita jadikan sebagai GeNose Mobile,” ungkap Budiman.
Bupati yang sekaligus ketua Satgas Covid19 Kabupaten Luwu Timur ini juga berpesan agar yang mau ikut Tes menggunakan GeNose tersebut di Thermogun saja dulu, jika diatas 37 derajat celcius jangan di GeNose, persilahkan saja untuk istirahat sejenak dirumahnya. Karena di alat tersebut ada filter nya yang diganti, dan filternya itu yang mahal.
“Jadi yang kita cari ini yang Orang Tanpa Gejala. Dan semoga penggunaan GeNose ini bisa kita lanjutkan ke tempat-tempat lain, dan semoga dengan model tes ini merupakan salah satu upaya kita memutus mata rantai covid19 di Kabupaten Luwu Timur,” jelas Budiman.
Selain Bupati, Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli, bersama Kepala OPD dan Pejabat ASN maupun Upah Jasa yang ada di lingkup Sekretariat daerah ikut mencoba Tes Covid19 menggunakan GeNose tersebut. Pasca melaksanakan GeNose di Sekretariat Daerah. Tim Satgas Covid-19 khusus tes GeNose juga melakukan tes untuk aparatur Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Pengadilan Negeri Malili.
Luwu Utara–Minggu pertama Pasca Idul Fitri 1442 H, Kapolres Luwu Utara, AKBP Irwan Sunuddin, S.Ik, MH, Selasa (18/5/2021) langsung memimpin Rapat Terkait Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas dan Operasi Ketupat 2021. Diikuti para Pejabat Utama dan Para Kapolsek Jajaran polres Luwu Utara, ANEV digelar di Warkop DG Azis, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
Dalam Arahannya, Kapolres Luwu Utara, AKBP Irwan Sunuddin, S.Ik, MH, memamparkan sejumlah poin penting pasca digelarnya Operasi Ketupat tahun 2021 yang resmi berakhir pada Selasa (18/5/2021) Pukul 00.00 WITA.
Diantaranya Pos Penyekatan Mudik di perbatasan Luwu – Luwu Utara, di Desa Mari-Mari kecamtan Sabbang Selatan dan Perbatasan Luwu Utara – Luwu Timur di Desa Tanalili Kecamatan Tana Lili, yang masih akan diperpanjang, mengingat prediksi kemungkinan adanya arus balik yang masih akan terjadi dengan Kegiatan Rutin Yang Diperpanjang (KRYD). Serta, penekanan situasi kamtimbas terkait munculnya sejumlah kendaraan modifikasi khusus yang dikhawatirkan berpotensi Menimbulkan keributan.
“Terkait OPS ketupat memang sudah berakhir, tapi masyarakat masih banyak yang kurang tau jika pos penyekatan masih diberlakukan. Saya minta untuk diperhatikan seluruh personil. Selain itu, persoalan knalpot racing tolong Kapolsek masing-masing koordinasi dengan satlantas untuk ditindaklanjut karna bisa memicu persoalan baru apalagi ini mau Pilkades. Yang lain terkait publikasi, tolong nanti supaya satu pintu melalui humas. Untuk keseluruhan semuanya saya minta seluruh personil untuk bersiap menghadapi arus Balik dan persiapan pemilihan kepala desa serentak.” Papar Irwan.
Terkait ketersediaan Bahan Bakar Minyak, Kapolres Luwu Utara, AKBP Irwan Sunuddin juga meminta jajarannya untuk melakukan pengawasan khusus guna menindaklanjuti masih adanya antrian di sejumlah SPBU yang tersebar kabupaten Luwu Utara serta laporan mengenai prosedur pengisian BBM.
Sementara itu, untuk mengantisipasi tingkat penyebaran Covid-19, Dirinya menekankan adanya pengecekan ketersediaan oksigen untuk memaksimalkan upaya antisipatif selama menghadapi masa pandemi.
KABAR gembira bagi para pencari kerja yang selama ini menantikan seleksi CPNS 2021. Pemerintah segera membuka pendaftaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2021, yakni mulai 31 Mei hingga 21 Juni 2021 menatang.
Pendaftaran CPNS 2021 ini akan diadakan bersamaan dengan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau (PPPK).
Nah, bagi calon pelamar CPNS 2021 ataupun PPPK, berikut ini jadwal hingga tahapan tes yang harus diketahui agar benar-benar bisa mempersiapkan diri mengikuti tahapan seleksi.
Pendaftaran Dibuka 31 Mei 2021
1. 30 Mei sampai 13 Juni 2021 pengumuman seleksi
2. 31 Mei sampai 21 Juni 2021 pendaftaran seleksi
3. 1 Juni sampai 30 Juni 2021 seleksi administrasi dan pengumuman
4. 1 Juli sampai 11 Juli 2021 masa sanggah
5. Juli sampai September 2021 pelaksanaan SKD CPNS (CAT BKN)
6. Juli sampai September 2021 (setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi) seleksi kompetensi PPPK NonGuru (CAT BKN)
7. Seleksi kompetensi PPKK Guru (CBTKemendikbud)
Agustus 2021 tes 1
Oktober 2021 tes 2
Desember 2021 tes 3
8. September sampai Oktober 2021 pelaksanaan SKB CPNS
9. November 2021 pengumuman akhir dan masa sanggah
10. Desember 2021 penetapan NIP CPNS/Nomor Induk PPPK.
Mekanisme seleksi PPPK Guru sebagaimana jadwal di atas selanjutnya akan diatur kemudian dan akan dijelaskan dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian Negara.
Persyaratan
Seperti dilansir dari laman sscn.bkn.go.id, batas usia pelamar CPNS Tahun 2019 saat mendaftar adalah minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun atau maksimal 40 tahun bagi pelamar yang melamar jabatan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
Dosen, Peneliti, dan Perekayasa yang memiliki kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019.
Selanjutnya, pelamar CPNS juga tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.
Selain itu, calon pelamar juga tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
Pelamar wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, serta Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Proses pendaftaran akan dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN). Hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan animo peserta yang begitu banyak di tahun lalu.
Portal tersebut akan mempermudah peserta dalam melakukan proses pendaftaran secara terpusat melalui laman SSCASN, sscasn.go.id, yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Test yang Harus Dijalani
Ada sejumlah tes yang harus dilalui para CPNS dan PPPK tahun ini. Mengacu pada seleksi CPNS sebelumnya, seleksi terdiri dari tiga tahap, yaitu: Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Seleksi Administrasi
-Surat lamaran
-Fotokopi ijazah
-Daftar riwayat hidup
-SKCK
-Surat keterangan sehat
-Surat keterangan bebas narkoba
-Surat pernyataan tidak pernah dipidana.
-Seleksi kompetensi dasar (SKD)
Ada tiga jenis tes SKD untuk seleksi CPNS, yaitu:
-Tes Karakteristik Pribadi (TKP),
-Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),
-Tes Intelegensi Umum (TIU).
Nantinya, setiap jenis tes akan memiliki nilai ambang batas yang berbeda-beda.
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Adapun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), terdiri dari beberapa jenis tes sesuai dengan jenis jabatan dan instansi, misalnya:
-Tes potensi akademik
-Tes praktik kerja
-Tes bahasa asing
-Tes fisik atau kesamaptaan
-Psikotes
-Tes kesehatan jiwa,
-Wawancara.
JAKARTA–Sebentar lagi pendaftaran CPNS 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non guru akan dibuka. Pendaftaran akan dibuka mulai 31 Mei – 21 Juni mendatang.
Memang sebelumnya juga sudah dibuka rekrutmen untuk sekolah kedinasan. Sekarang untuk pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 tinggal menghitung hari saja.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Andi Rahadian mengungkapkan jika tanggal pendaftaran merupakan informasi yang valid.
“Tanggal di atas betul adanya (31 Mei-21 Juni 2021) karena memang sebagai informasi awal agar rekan-rekan di daerah bisa terinfo untuk antisipasi,” kata dia.
Akan tetapi, sewaktu-waktu jadwal itu bisa berubah, entah dipercepat atau mundur. “Memang tanggalnya sifatnya tentative. Jadi sebagai informasi awal. Sementara, ini masih akan dikonfirmasi lagi,” tuturnya.
Setelah itu, pengumuman jadwal seleksi CPNS 2021 dan PPPK Non Guru akan diumumkan antara 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Dilanjut dengan masa sanggah yang kemungkinan berlangsung antara 1 Juli sampai 11 Juli 2021.
Untuk seleksi, akan dimulai dari pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS (CAT BKN) yang kemungkinan digelar antara Juli-September 2021.
Lalu, seleksi kompetensi PPPK Non Guru (CAT BKN) antara Juli-September 2021 namun dengan catatan, setelah pelaksanaan SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi.
Sedangkan, untuk seleksi kompetensi PPPK Guru (CBT Kemendikbud ) akan dibagi menjadi 3 tes yang mana tes pertama rencananya berlangsung bulan Agustus 2021, tes kedua bulan Oktober 2021, dan tes ketiga bulan Desember 2021.
Antara bulan September sampai dengan Oktober 2021 kemungkinan akan digelar seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2021. Untuk pengumuman akhir dan masa sanggah seleksi CPNS-nya akan dilaksanakan bulan November 2021. Terakhir, penetapan NIP CPNS atau Nomor Induk PPPK rencananya dilaksanakan bulan Desember 2021.
Namun perlu diingat, jadwal di atas bersifat tentatif alias tidak pasti, bisa berubah kapan saja mengikuti situasi yang akan datang.
Cara Daftar
Sedangkan, untuk cara daftarnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan pendaftaran akan dilakukan dalam satu portal saja untuk tiga kategori, yakni calon aparatur sipil negara (ASN), sekolah kedinasan dan PPPK. Portal itu dinamakan Sistem Seleksi Calon ASN atau SSCASN.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan dengan SSCASN ini calon peserta tak perlu mengunggah dokumen seperti ijazah, Surat Tanda Registrasi (STR), serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) saat mendaftar.
Bima mengatakan SSCASN akan terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, data Dapodik Kemendikbud, data STR di Kementerian Kesehatan dan akses data ijazah serta akreditasi Perguruan Tinggi. (*)
SYARAT PENDAFTARAN CPNS 2021:
1. Peserta harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar. Kecuali jabatan tertentu, paling tinggi 40 tahun
2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran:
– Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
– Dokter Pendidik Klinis
– Dosen, Peneliti dan Perekayasa, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor)
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, anggota kepolisian atau pegawai swasta
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI
10. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPPK
PALOPO–Senin 17 Mei 2021, bertempat di ruang rapat PAM TM Kota Palopo diselenggarakan serah terima jabatan Direksi PAM TM Kota Palopo yang dihadiri oleh Direksi lama dan Direksi baru didampingi masing-masing istri selaku Pengurus Dharma Wanita Persatuan PAM TM , beserta seluruh pejabat PAM TM.
Acara yang digelar dipagi hari ini Juga tampak dihadiri Dewan Pengawas PAM TM, masing-masing Ismah Kahman sebagai Plt. Sekretaris dan Plt. Anggota Wahida Karim.
Pada kesempatan tersebut H. Yasir mewakili Direksi lama dalam sepatah katanya memberikan ucapan selamat kepada Direksi terpilih serta tak lupa memesankan kepada karyawan(i) agar senantiasa bekerja dengan penuh semangat untuk kemajuan perusahaan tentunya.
Sementara itu Ir. M. Tawakkal selaku Direktur Utama PAM TM Kota Palopo, mengucapkan terimakasih atas dedikasi Direksi lama, selama mengembang amanah di PAM TM Kota Palopo.
Pada kesempatan itu pula mantan Direktur PDAM Kabupaten Luwu dua periode ini memberi semangat kerja yang positif kepada seluruh Karyawan(i) dengan selalu berinovasi tanpa harus ada rasa ragu namun tetap pada koridor yang ada, serta dengan tetap menjaga solidaritas dan kebersamaan, dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pelanggan.
Serah terima jabatan ini ditandai dengan penandatanganan kelengkapan administrasi serah terima jabatan Direksi antara H. Yasir selaku Direktur PAM TM periode 2017 – 2021 dan Ir. M. Tawakkal selaku Direktur Utama PAM TM terpilih periode 2021-2026, dengan disaksikan oleh Dewan Direksi PAM TM
Acara yang penuh dengan suasana kekeluargaan itu diakhiri dengan foto bersama dan ucapan selamat kepada Direksi yang baru dilantik pada Senin 10 Mei 2021 ini, masing-masing Ir. M. Tawakkal selaku Direktur Utama dan Ris Akril Nurimansjah, S.Sos, MM sebagai Direktur Bidang Umum dan Keuangan serta Direktur Bidang Operasional H. Hamid S. N, ST, M.Si, dengan tetap mengikuti protokol kesahatan.
JAKARTA — Polri menyatakan ada 1.864 kasus yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice atau keadilan restoratif dalam 100 hari kerja Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri.
“Sudah dilakukan sebanyak 1.864 di masing-masing Polda,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers 100 hari kinerja Kapolri, di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2021).
Argo menjelaskan, terkait dengan keadilan restoratif, saat ini, pihaknya sedang menggodok Peraturan Kepolisian (Perpol) untuk mengatur mengenai penerapan restorative justice di Korps Bhayangkara.
“Akan kami garap peraturan kepolisian berkaitan dengan penerapan keadilan restorative justice dalam penanganan tindak pidana,” ujar Argo.
Menurut Argo, pendekatan restoratif itu dilakukan terhadap beberapa kasus dan telah dilakukan di seluruh Indonesia.
Misalnya, di Bareskrim ada kasus di Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, ataupun Direktorat Tindak Pidana Siber yang telah diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif.
Selain itu, terdapat juga beberapa contoh kasus lain di seluruh Indonesia yang menggunakan pendekatan yang sama. Dalam hal ini, restoratif justice membuat aparat dapat mengambil diskresi sehingga pihak pelapor ataupun yang dilaporkan berdamai.
“Misalnya ada seperti kemarin, kasus-kasus nenek ngambil kapas. Yang bisa kami selesaikan restorative justice, itu tidak masalah,” ucap Argo.
BELOPA–Pasca Liburan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Libur Hari Kenaikan Isa Al Masih, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo langsung mengumpulkan seluruh Kepala Daerah Se Indonesia dalam Rapat Koordinasi dan memberikan arahan secara virtual yang dihadiri pula oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dan sejumlah Menteri Kabinet, Senin (17/5/2021)
Bupati Luwu, Dr H Basmin Mattayang mengikuti Rakor secara virtual tersebut di ruang kerjanya, kompleks perkantoran Bupati Luwu, Kelurahan Senga Kecamatan Belopa. Usai mengikuti kegiatan tersebut, Bupati menjelaskan beberapa hal yang menjadi arahan Presiden RI
“Dalam arahan Bapak Presiden Joko Widodo, seluruh kepala daerah diharapkan untuk tetap waspada dan terus berupaya melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap pencegahan penyebaran Covid-19, karena berpotensi terjadi lonjakan kenaikan jumlah kasus baru Covid-19 pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah”, jelas H Basmin Mattayang
Meski pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik, namun berdasarkan data yang dipaparkan oleh Presiden Jokowi, terdapat 1,5 juta orang yang melakukan mudik terhitung sejak tanggal 6-17 Mei 2021
“Meski Kabupaten Luwu saat ini mengalami tren penurunan kasus positif Covid-19, namun berdasarkan pemaparan Bapak Presiden, ada 15 Provinsi yang harus tetap waspada karena masih mengalami tren kenaikan, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Selatan,” lanjut H. Basmin Mattayang.
15 Provinsi yang disebutkan oleh Presiden RI, Joko Widodo mengalami Tren Kenaikan adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, NTB, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo
“Untuk menjaga wilayah kabupaten Luwu agar tetap terus menerus mengalami tren penurunan maka saya berharap mari kita menjaga kekompakan, bekerjasama semua elemen masyarakat, pemerintah daerah dan Forkopimda untuk bahu membahu menjaga wilayah kita dari penyebaran Covid-19, tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitas keseharian kita dan senantiasa berdoa semoga musibah Covid-19 ini cepat musnah dari muka bumi agar kita dapat bebas beraktifitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucap H. Basmin Mattayang.
PALOPO — Unit Reskrim Polsek Wara Palopo menangkap empat orang pemuda pelaku penganiayaan. Masing-masing ialah, RA (19), AF (26), AA (16), dan AB (29). Mereka diamankan di Jl Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulsel, Minggu (16/5/21) malam.
Kasubag Humas Polres Palopo, AKP Edy Sulistyono mengatakan, kejadian itu dilaporkan oleh korban bernama Syahir Pair (17).
Ia merupakan seorang pelajar yang berlamat, di Jalan Durian, Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Palopo. Peristiwa penganiayaan terjadi di Jl Benteng Raya Kelurahan Benteng, pada Jumat (14/5/21) sekira pukul 21.00 WITA.
“Dalam kejadian itu, korban mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri dan luka terbuka pada kepala bagian belakang,” kata AKP Edi, Senin (17/5/21).
Lanjut Edi, awal mula kejadiannya, ketika korban berada di dalam rumah temannya. Kemudian korban diminta keluar rumah. “Tiba-tiba datang pelaku tanpa bertanya langsung menganiaya korban dengan cara mengeroyok korban” jelas Edi berdasarkan keterangan dari korban.
Setelah menerima laporan, Unit Reskrim Polsek Wara, dipimpin Panit Reskrim Ipda Akbar langsung melakukan penyelidikan. Pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan. Pelaku berjumlah lima orang, satu orang lainnya masih dalam pengejaran.
Panit Reskrim Ipda Akbar menyebutkan saat diiterogasi pelaku mengakui perbuatannya. “Dari hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya yakni melakukan Kekerasan terhadap korban” ujar Akbar.
Kini keempat terduga pelaku tersebut ditahan di sel tahanan Polsek Wara Polres Palopo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Keempat pelaku disangkakan Pasal 80 ayat 1 KUHP UUTindak Pidana Kekerasan terhadap anak. Pelaku terancam pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan.
Sesuai dengan Pasal 80 KUHP, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Malili – Dalam kurun waktu sepekan Sat Narkoba Polres Luwu Timur berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan obat daftar G.
Tiga orang terduga pelaku itu diamankan ditiga lokasi berbeda. Pertama terduga pelaku Heri (29) warga Desa Atue, diamankan di Desa Ussu, Kecamatan Malili pada Senin, 10 Mei 2021 lalu.
“Dari tangan terduga pelaku Heri (29) diamankan barang bukti sabu seberat 0.58 gram yang dikemas dengan plastik kecil,” kata Kasat Narkoba Polres Luwu Timur, AKP Joddi, Senin (17/5/2021).
Selanjutnya, terduga pelaku pengedar kedua yakni Abd Azis (31) diamankan di Desa Harapan Lampia, Selasa (11/5/2021). Dari penangkapan yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Luwu Timur, AKP Joddi, ditemukan barang bukti sabu seberat 0.12 gram dari terduga pelaku Abd Azis, warga Desa Kamanre, Kabupaten Luwu Timur itu.
Berikutnya, pada penangkapan yang ketiga, AKP Joddi menjelaskan jika pengungkapan ini pihaknya berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis daftar G dengan jumlah besar.
“Penangkapan yang dilakukan pada Sabtu, 15 Mei 2021 kami berhasil mengamankan 1000 butir obat obatan merek tramadol, dan 50 butir THD,” kata AKP Joddi.
Dirinya mengatakan bahwa pemilik obat daftar G itu diamankan saat melakukan penjemputan barang bukti di salah satu jasa pengiriman di Kecamatan Towoti.
“Fahmi (23) warga Desa Langkearaya, diamankan saat melakukan penjemputan barang di salah satu jasa pengiriman,” pungkasnya.
Saat ini, ketiga terduga pelaku dan barang bukti diamankan di ruang Sat Narkoba Polres Luwu Timur guna penyelidikan lebih lanjut.
PALOPO–Jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) kondisi di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar kota Palopo mulai muncul riak-riak kecil yang menghangatkan proses menuju suksesi pemilihan ketua di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Selain isu sogok menyogok, isu pecat memecat pimpinan di tingkat kecamatan juga menyeruak.
Tensi terhadap pemilihan ketua di Musda Golkar yang sisa hitungan hari itu mulai meningkat, meski tahapan pendaftaran atau pengambilan formulir baru saja selesai serta masa pengisian dan pengembalian formulir baru akan dilaksanakan.
Seperti diketahui, menurut rumor yang berhembus, dua kandidat kuat kini tengah berseteru, yakni kubu “kuning tua” yakni Rahmat Masri Bandaso yang juga Wakil Walikota Palopo, ia dikabarkan tengah bersaing ketat dengan kubu “kuning emas” yang dibesut Hj Nurhaenih sang ketua DPRD Palopo.
Diantara dua kubu itu, terdapat satu lagi kubu “poros tengah” yang kini aktif digalang Baharman Supri yang dikenal dekat dengan para aktivis lantaran kiprahnya sebelum menjadi anggota DPRD Palopo juga adalah pengusaha dan tokoh koperasi serta Ketua KAHMI Palopo.
Saat dihubungi beberapa saat lalu, Senin (17/5), Baharman mengaku sangat menikmati proses Musda Golkar kali ini.
“Ini Musda paling hot dan saya menikmati sekali. Biarlah mereka ribut, kami tak ambil bagian dengan “keributan” soal isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini. Sekaligus kami sangat menyayangkan jika masalah internal harus diumbar-umbar ke tengah publik, karena bisa memercik muka sendiri, selesaikan saja ke dalam tak perlu berlebihan,” ucap Baharman menanggapi soal selentingan isu adanya isu sogok menyogok seharga puluhan juta rupiah per satu suara di tingkat Pimcam.
Selain karena tidak ada beban (di Musda), Baharman juga mengaku siap menjadi katalisator dalam menetralkan “konflik” di tubuh partai Golkar yang pengurusnya mulai ikut terpecah membentuk kubunya masing-masing.
“Dalam demokrasi adanya dukung mendukung itu hal biasa saja. Polarisasi di Golkar tentu karena masing-masing punya agenda sendiri. Tapi jika (andai kata), nanti saya yang terpilih (jadi Ketua Golkar Palopo), masyarakat pasti lebih paham, saya tak berambisi apapun, termasuk di Pilwalkot. Saya fokus dulu mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Beda dengan calon lain. Sehingga potensi konflik di tubuh partai yang kian meruncing yang bisa saja terjadi bisa saya redam jikalau saya terpilih,” ulas Baharman.
Untuk itu, ia meminta kader Golkar yang punya hak suara di Musda nanti, untuk berpikir matang, logis dan lebih dewasa, demi membesarkan Partai Golkar ke depan.
“Saya imbau kepada semua pihak, mari kita rapatkan barisan dan mengedepankan kekeluargaan daripada kepentingan individu. 2024 masih lama. Jangan karena kepentingan-kepentingan sesaat kita korbankan orang banyak, janganlah korbankan penumpang kapal diatas perahu Golkar kita ini.”
“Untuk itu kami siap menjadi poros tengah yang mewadahi dua kubu itu supaya Golkar bisa tetap solid, dan tidak menimbulkan friksi yang lebih luas,” pungkas cendekiawan muslim itu, yang saat ramadhan 1442 H lalu aktif membagi ilmunya dari masjid ke masjid.
Tiga Nama Mendaftar
Saat ini, DPD Golkar Palopo telah membuka proses penjaringan melalui pendaftaran bakal calon. Saat ini tercatat, sudah ada tiga nama yang melakukan pendaftaran.
Mereka adalah, Wakil Walikota Palopo Rahmat Masri Bandaso (RMB), Ketua DPRD Palopo, Hj Nurhaenih dan Baharman Supri yang juga ketua penyelenggara Musda DPD II Golkar Palopo.
Saat mengambil formulir, RMB sapaan akrab Wakil Walikota Palopo, diwakili Pimcam Wara Utara yang telah mendapat kuasa, di kantor Golkar Palopo, Selasa, 11 Mei 2021.
Sementara Baharman Supri, diwakili salah seorang timnya di kantor Golkar Palopo, Rabu 12 Mei 2021. Mereka diterima tim penjaringan yakni, Harisal A Latif dan Zubir Surasman.
Hal tersebut, dikatakan oleh Baharman Supri, saat dikonfirmasi Koran Seruya, Minggu (16/5/2021) kemarin. “Sudah ada tiga orang dinda, RMB, Hj Nurhaenih dan Baharman Supri,” katanya melalui pesan singkat WhatsApp.
Sekretaris Penjaringan, Zubir Surasman mengatakan tahapan pendaftaran 10 hingga 17 Mei sudah harus tuntas. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi berkas.
“Khusus verifikasi berkas, akan dilakukan 18 hingga 23 Mei 2021. Setelah itu berkas pendaftar akan dikirim ke DPD I Golkar Sulsel,” terang anggota fraksi Golkar di DPRD Palopo itu.
Kadis Pertakbun Kota Palopo, Muh Ibnu Hasyim (kiri) memimpin apel pagi usai libur lebaran, Senin (17/5/2021). Hadir dalam apel pagi ini, Andi Bahtiar (kanan) yang pamit karena dimutasikan dari jabatan lama Sekretaris Dinas Pertakbun Palopo ke jabatan Kabag Pemerintahan Sekda Kota Palopo.
PALOPO–Hari pertama berkantor usai libur Hari Raya Idul Fitri, Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Kota Palopo, Muh Ibnu Hasyim memimpin apel pagi, Senin (17/5/2021), di Halaman Kantor Dispertanakbun Palopo.
Apel pagi ini dihadiri para pejabat struktural dan fungsional Dispertanakbun Palopo, dan para staf. Dalam kesemapatan itu, Ibnu menyampaikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 1442 H., dan memohon maaf lahir dan bathin dihadapan pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf.
“Pelaksanaan apel pagi ini merupakan kegiatan rutin setiap hari kerja dan dilaksanakan seperti biasanya setelah bulan suci ramadhan,” kata mantan Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Palopo ini.
Dalam apel pagi ini juga Andi Bakhtiar menyempatkan pamit. Itu karena dia dimutasi dari jabatan sekretaris dinas ke Kabag Pemerintahan.
Andi bahtiar memberikan arahan sekaligus permohonan maaf selama menjabat di dinas pertanian ada kekurangan dan berpesan agar menjaga kekompakan dalam melaksanakan tugas. (***)
Enam Pelaku pemerkosaan dan pencabukan terhadap anak di bawah umur diciduk aparat Polres Lutra, Minggu (16/5).
MASAMBA–Enam orang remaja pria di Luwu Utara, Sulawesi Selatan diamankan usai melakukan tindakan pidana persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur secara bergilir.
Para pelaku diketahui berinisal MH (17), AA (17), SB (15), MA (17) merupakan warga Kelurahan Bone, lalu IR (16) dan MP (16) warga Desa Laba, Kecamatan Masamba.
Mereka diamankan unit resmob Polres Luwu Utara berdasarkan Laporan Polisi bernomor LPB / 140 / V / 2021 / SPKT, tertanggal 15 Mei 2021.
Kapolres Luwu Utara, AKBP Irwan Sunuddin saat dikonfirmasi awak media membenarkan penangkapan tersebut.
Ia menjelaskan jika korban AV (12) telah melaporkan 6 tersangka yang telah diduga melakukan persetubuhan terhadap dirinya secara bergilir, kata Kapolres, Minggu (16/5).
Usai menerima laporan dari korban, unit resmob Polres Luwu Utara pun langsung bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap ke enam terduga Pelaku.
“Pertama yang diamankan adalah remaja berinisial AA di Jalan Poros Jenderal Ahmad Yani Masamba. Ia telah mengakui sudah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban (AV) secara bergilir bersama kelima temannya,” terang Kapolres.
Lalu unit resmob Polres Luwu Utara kemudian melakukan penangkapan terhadap Pelaku lainnya. Ke lima teman AA dibekuk di tempat yang berbeda.
Kini, enam pelaku tersebut sudah diamankan di Mako Polres Luwu Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
Mereka dijerat UU Pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 dan 82 UU No. 17 Thn 2016 jo pasal 76D dan 76E penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU RI No. 35 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Negara Teroris Israel menghancurkan Menara Jala di Jalur Gaza, yang berisi Al Jazeera dan kantor pers internasional lainnya. (Foto: Net)
INTERNASIONAL — Serangan udara Israel meratakan gedung yang menampung apartemen tempat tinggal dan kantor organisasi berita, termasuk Al Jazeera dan Associated Press (AP) di Gaza, Palestina.
Dilaporkan oleh Al Jazeera, Sabtu (15/5/2021) penghuni gedung Al-Jalaa yang memiliki 11 lantai berlarian melalui tangga darurat setelah tentara Israel memberi peringatan lewat telepon bahwa warga hanya punya waktu 1 jam untuk mengevakuasi diri sebelum jet tempur Israel membombardir.
Youmna al-Sayed memiliki waktu kurang dari satu jam untuk sampai ke tempat aman.
Tetapi hanya dengan satu lift yang berfungsi di menara al-Jalaa, sebuah gedung 11 lantai di Kota Gaza yang menampung sekitar 60 apartemen hunian dan sejumlah kantor, termasuk Al Jazeera Media Network dan The Associated Press, al-Sayed bergegas ke tangga.
“Kami meninggalkan lift untuk orang tua dan anak-anak untuk dievakuasi,” kata jurnalis lepas Palestina itu.
“Dan kami semua berlari menuruni tangga dan siapa pun yang bisa membantu anak-anak menurunkan mereka,” tambahnya.
“Saya sendiri membantu dua anak penghuni di sana dan saya membawa mereka ke bawah – semua orang berlari cepat.”
Beberapa saat sebelumnya, tentara Israel, yang telah membombardir Gaza selama enam hari berturut-turut, telah memberikan peringatan melalui telepon bahwa warga hanya memiliki waktu satu jam untuk mengevakuasi gedung sebelum jet tempurnya menyerangnya.
Safwat al-Kahlout dari Al Jazeera juga harus bergerak cepat. Dia dan rekan-rekannya “mulai mengumpulkan sebanyak yang mereka bisa, dari pribadi dan peralatan kantor – terutama kamera,” kata al-Kahlout.
Tetapi dibutuhkan lebih banyak waktu.
“Beri saya waktu 15 menit,” seorang jurnalis AP memohon melalui telepon dengan seorang perwira intelijen Israel.
“Kami punya banyak peralatan, termasuk kamera, dan lain-lain,” imbuhnya dari luar gedung.
“Aku bisa mengeluarkan semuanya.”
Jawad Mahdi, pemilik gedung, juga mencoba mengulur waktu.
“Yang saya minta adalah membiarkan empat orang … masuk ke dalam dan mengambil kamera mereka,” katanya kepada petugas itu.
“Kami menghormati keinginan Anda, kami tidak akan melakukannya jika Anda tidak mengizinkannya, tetapi beri kami 10 menit.”
“Tidak akan ada 10 menit,” jawab petugas itu.
“Tidak ada yang diizinkan memasuki gedung, kami sudah memberi Anda waktu satu jam untuk mengungsi.”
Ketika permintaan itu ditolak, Mahdi berkata: “Kamu telah menghancurkan pekerjaan hidup kami, kenangan, hidup. Saya akan menutup telepon, melakukan apa yang Anda inginkan. Ada Tuhan. ”
Tentara Israel mengklaim ada “kepentingan militer intelijen Hamas” di gedung itu, garis standar yang digunakan setelah membom gedung-gedung di Gaza, dan menuduh kelompok yang menjalankan wilayah tersebut menggunakan jurnalis sebagai tameng manusia. Namun, tidak ada bukti yang mendukung klaimnya.
“Saya telah bekerja di kantor ini selama lebih dari 10 tahun dan saya tidak pernah melihat sesuatu yang [mencurigakan],” kata al-Kahlout.
“Saya bahkan bertanya kepada rekan-rekan saya apakah mereka melihat sesuatu yang mencurigakan dan mereka semua menegaskan kepada saya bahwa mereka tidak pernah melihat aspek militer atau bahkan para pejuang masuk dan keluar,” tambahnya.
“Di gedung kami, kami memiliki banyak keluarga yang kami kenal selama lebih dari 10 tahun, kami bertemu satu sama lain setiap hari dalam perjalanan keluar-masuk kantor.”
Gary Pruitt, presiden dan CEO AP, juga memberi tahu Al Jazeera: “Saya dapat memberi tahu Anda bahwa kami telah berada di gedung itu selama sekitar 15 tahun untuk biro kami. Kami jelas tidak merasa Hamas ada di sana. ”
Al-Sayed, yang telah meliput pemboman Israel untuk Al Jazeera dan telah bekerja untuk AP, mengatakan dia tidak dapat memahami ancaman apa yang dapat ditimbulkan oleh sebuah bangunan yang menampung keluarga dan kantor pengacara, dokter, dan pekerja media.
“Di mana alarm dari ini? Di mana Hamas atau anggota militer lainnya yang mungkin berada di gedung ini? ” tanya warga Gaza.
“Orang-orang di sini, para penghuni, semuanya saling kenal. Lima lantai pertama adalah untuk kantor yang [tutup] selama masa eskalasi ini. Jadi pada dasarnya yang [masih di sini] adalah dua kantor media Al Jazeera dan AP dan apartemen tempat tinggal. ”
Namun, pada pukul 3:12 sore (12:12 GMT), serangan Israel pertama datang. Lima menit kemudian, menara al-Jalaa jatuh ke tanah setelah dihantam oleh tiga rudal yang mengirimkan awan gelap debu dan puing-puing ke udara. Belum ada laporan tentang korban jiwa.
“Kenangan bertahun-tahun, bertahun-tahun bekerja di gedung ini, tiba-tiba semuanya menjadi puing-puing,” kata al-Kahlout, tentang menara yang atapnya sering ia pancarkan. “Lenyap begitu saja.”
Islam az-Zaeem, seorang pengacara yang bekerja di gedung itu, sedang berada di rumah ketika sepupunya – pemilik gedung Johara yang diratakan semalam pada 13 Mei – mengetuk pintunya dan memberitahunya bahwa al-Jalaa akan dihancurkan.
“Saya berlari ke gedung dan melihat penghuni dan karyawan lainnya berkumpul di luar,” kata az-Zaeem kepada Al Jazeera.
“Saya masuk ke dalam dan naik tangga karena listrik padam dan elevator tidak berfungsi. Saya histeris, dan jatuh beberapa kali dalam kegelapan, berteriak dan menangis. ”
Az-Zaeem, yang mengatakan sembilan rekan hukum dan empat magang bekerja di lantainya, meninggalkan gedung lima menit sebelum diratakan.
“Bahkan setelah gedung itu runtuh, saya terus berteriak bahwa saya lupa mengunci pintu kantor saya,” katanya. “Bayangkan itu.”
Wartawan AP, Fares Akram mengatakan dia telah tidur di kantor setelah malam yang panjang melaporkan ketika rekan-rekannya mulai berteriak, “Evakuasi! Pengungsian!” Akram mengambil apa yang dia bisa – laptop, beberapa barang elektronik, dan beberapa barang dari mejanya – sebelum berlari menuruni tangga dan melompat ke mobilnya, tulisnya dalam tulisan setelah serangan itu.
Ketika dia sudah cukup jauh, Akram menghentikan mobilnya dan keluar untuk melihat kembali ke menara. Dia mengatakan dia menyaksikan serangan pesawat tak berawak menghantam gedung, diikuti oleh tiga serangan lebih kuat dari F-16.
“Awalnya, itu tampak seperti lapisan dari sesuatu yang runtuh. Saya memikirkan semangkuk keripik kentang, dan apa yang mungkin terjadi jika Anda menghantamkan tinju ke dalamnya. Kemudian asap dan debu menyelimuti segalanya. Langit bergemuruh. Dan bangunan yang menjadi rumah bagi beberapa orang, kantor bagi orang lain dan keduanya bagi saya menghilang dalam selubung debu,” tulis Akram.
Bangunan itu, dibangun pada pertengahan 1990-an, adalah salah satu gedung tinggi tertua di Kota Gaza.
Fares al-Ghoul, direktur eksekutif Mayadeen Media Group, mengatakan perusahaannya sebelumnya berbasis di gedung Shorouq, yang dihancurkan oleh rudal Israel pada 13 Mei.
“Lantai atas Shorouq menjadi sasaran perang 2014,” katanya. “Pada 2019, kami memindahkan perusahaan ke gedung al-Jalaa karena menurut kami akan lebih aman, karena menampung kantor-kantor agensi media internasional.”
“Sekarang keduanya telah dihancurkan,” katanya.
‘Tidak ada tempat yang aman di Gaza’
Pemboman al-Jalaa, yang secara luas dikutuk sebagai upaya untuk “membungkam” wartawan yang meliput serangan Israel, terjadi hanya beberapa jam setelah serangan udara Israel di kamp pengungsi Shati menewaskan 10 anggota keluarga yang sama – delapan anak, dua wanita – merayakan Idul Fitri -Fitr, festival keagamaan yang menandai akhir bulan suci Ramadhan.
Setidaknya 174 warga Palestina, termasuk 47 anak-anak, telah tewas di Jalur Gaza sejak serangan udara Israel di wilayah pesisir Palestina dimulai pada Senin. Sekitar 950 lainnya terluka.
Kekerasan terjadi setelah rencana Israel untuk secara paksa memindahkan keluarga Palestina dari Yerusalem Timur yang diduduki dan serangannya terhadap jamaah Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa memicu protes yang meluas di Yerusalem, Tepi Barat yang diduduki, dan di dalam Israel. Hamas mengatakan pihaknya mulai menembakkan roket ke Israel sebagai tanggapan atas tindakan keras Israel itu. Sedikitnya sembilan orang juga tewas di Israel.
Saat malam tiba di Gaza, keluarga dan jurnalis mulai kembali ke al-Jalaa dengan harapan menyelamatkan beberapa barang mereka yang terkubur di bawah reruntuhan.
“Satu orang kembali untuk mencari beberapa lukisan yang dibuat oleh putrinya karena lukisan-lukisan ini membawa banyak kenangan,” kata al-Kahlout, yang melanjutkan laporannya dari jalan-jalan di daerah kantong yang dibombardir.
“Kami pindah ke luar dan sekarang menerapkan rencana darurat kami untuk pelaporan. Kami mencoba untuk aman. Tidak ada tempat yang aman di Gaza tetapi kami berusaha melakukan yang terbaik.
Al-Sayed, sementara itu, menuju ke Rumah Sakit al-Shifa, diyakini sebagai tempat yang aman untuk menyiarkan. “Ini menghancurkan,” katanya tentang meratakannya gedung al-Jalaa.
“Saya bekerja di tempat itu dan hati saya hancur melihatnya diturunkan, itu tragis. Di setiap tempat baik kami bekerja atau tinggal, kami memiliki kenangan yang luar biasa,” tambahnya.
“Bagaimana dengan keluarga yang telah kehilangan rumah mereka, yang telah kehilangan semua yang mereka tabung untuk mendapatkan apartemen ini? Di Gaza, bukanlah hal yang mudah untuk bisa mendapatkan apartemen, dan sekarang hanya dalam hitungan menit, [mereka] kehilangan segalanya.
“Kata-kata tidak dapat menggambarkan jumlah kehancuran, tidak dapat menggambarkan tragedi yang dialami orang-orang.”
Laporan: Linah Alsaafin
Artikel ini telah tayang di Aljazeera.com dengan judul “Beri kami 10 menit” Bagaimana Israel mengebom menara media Gaza.
Luwu Utara–Menanggapi Tim SAR Kab. Luwu Utara dan BPBD Luwu Utara yang tidak kunjung hadir di tengah pencarian salah satu kader HMI yang menjadi korban perahu tenggelam bertempat di muara Sungai Desa Pengkajoang, Sabtu 15 Mei 2021 kemarin, di kecamatan Malangke Barat, membuat HMI Cabang Palopo ikut bereaksi.
Melalui Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Palopo, Rival Rinaldi serta Reski selaku Ketua Komisariat Ilagaligo menyatakan mengecam keras atas ketidakbecusan Kepala BPBD Luwu Utara dalam melakukan koordinasi ke bawahannya dalam menangani musibah tersebut.
Dalam siaran persnya yang dikirim ke redaksi Koran Seruya, HMI Cabang Palopo menyebut BPBD dan jajarannya diduga tidur nyenyak pada saat pencarian korban kemarin. Di saat korban ditemukan mereka sudah terbangun dan mulai bergerak menuju kediaman almarhum untuk mengambil dokumentasi.
Hal ini jelas bertolak belakang dengan visi misi BPBD dan tujuan tim Basarnas kabupaten Luwu Utara dibentuk, bunyi siaran pers tersebut, imbuhnya.
Menyikapi hal tersebut, HMI Cabang Palopo mendesak:
– Bupati Luwu Utara memberi sanksi secara tegas terhadap setiap orang yang bergabung dalam Tim SAR Lutra.
– Meminta Bupati Lutra mencopot kepala BPBD Kab. Lutra dari jabatannya.
– Jika hal ini tidak dipenuhi maka kami pastikan secara kelembagaan akan melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran di depan kantor Bupati Lutra.
Demikian isi Press Release HMI Cabang Palopo, Minggu, 16 Mei 2021.
Sempat Diusir Rekan Almarhum
Sebelumnya diberitakan, salah seorang warga Desa Tingkara Kecamatan Malangke dikabarkan meninggal di Sungai Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, Sabtu, 15 Mei 2021, malam.
Diketahui korban, Abdul Muhaimin (23) merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ilagaligo Masamba Cabang Palopo yang meninggal saat hendak memancing ikan di sekitar muara Sungai Pengkajoang bersama rekannya, Rizky Adi Nugraha (21).
Namun, Mahasiswa Stisip Fisipol Palopo itu telah ditemukan sudah tak bernyawa lagi, sementara rekannya, Risky Adi Nugraha (21) berhasil selamat setelah ditolong oleh warga sekitar, saat melakukan penyisiran di area aliran sungai.
Waktu berselang. Dalam proses tahapan evakuasi tersebut, Ketua Komisariat Ilagaligo, Reski sangat menyayangkan, karena aksi tanggap darurat dinilai sangat lambat dilakukan oleh pihak BPBD Luwu Utara.
Tidak “gercep”nya BPBD Luwu Utara membuat sebagian kalangan menaruh kekecewaan mendalam.
Saat tim Basarnas Palopo dan BPBD Lutra hendak minta pamit di area teras rumah, beberapa rekan almarhum melakukan pengusiran, karena tim BPBD Luwu Utara dianggapnya hanya datang melakukan dokumentasi di rumah korban.
Menurut Reski, saat rekannya diketahui hilang sekitar pukul 18:30 Wita, Pihaknya bergegas melakukan komunikasi ke pihak BPBD tetapi BPBD tidak kunjung datang melakukan pencarian hingga korban ditemukan sendiri oleh masyarakat setempat dengan bantuan jaring (pukat) atau alat seadanya.
“Kami melakukan koordinasi ke pihak BPBD tetapi tidak kunjung datang hingga teman kami ditemukan oleh warga setempat,” kata Reski dalam keterangannya, Minggu 16 Mei 2021, dini hari tadi.
Ironinya, lanjut Reski, pihak BPBD Luwu Utara hanya tiba di rumah duka sekitar pukul 01:30 dini hari dan hanya melakukan dokomentasi tetapi tidak ke tempat kejadian perkara.
“Tim BPBD Lutra Hanya tiba di rumah duka tidak ke lokasi kejadian dan ironisnya tim BPBD Lutra hanya 2 orang yang datang ke rumah duka selebihnya tim dari Basarnas Kota Palopo,” tegas Reski.